Tandai Hubungan Diplomatik 60 Tahun, Indonesia-Laos Sepakat Tingkatkan Kerjasama
Bogor – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith beserta Ibu Naly Sisoulith pada Kamis, 12 Oktober 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
PM Laos beserta delegasinya tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekira pukul 10.15 WIB. Kedatangannya disambut dengan pasukan kehormatan dan korps musik oleh Paspampres untuk kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan dan pemeriksaan pasukan.
Presiden Joko Widodo sendiri menyambut baik kunjungan resmi pertama Thongloun Sisoulith selaku PM Laos. Apalagi di tahun ini kedua negara juga memperingati terjalinnya hubungan diplomatik yang berjalan dengan sangat baik selama 60 tahun.
“Saya mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan baik di Laos dan Indonesia. Dalam kurun waktu 60 tahun juga telah terbangun hubungan bilateral yang solid, yang menjunjung prinsip saling percaya dan menghormati,” ujar Presiden mengawali pertemuan bilateral.
Dalam pertemuan bilateral itu, Indonesia dan Laos melakukan pembicaraan yang cukup produktif, terbuka, dan bersahabat. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya pembicaraan dan kesepakatan yang dibuat antara kedua negara.
“PM Thongloun Sisoulith dan saya telah memfokuskan diskusi untuk memperkuat kerja sama dari beberapa bidang prioritas, yaitu perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya,” ujar Presiden saat sesi pernyataan pers bersama.
Kunjungan perdana PM Thongloun Sisoulith ke Indonesia dengan membawa delegasi bisnisnya mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Presiden percaya bahwa pertemuan-pertemuan bisnis yang dilakukan nantinya akan meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi kedua negara.
“Merupakan hal istimewa bagi PM Thongloun Sisoulith juga telah mengunjungi Trade Expo Indonesia 2017,” imbuh Presiden.
Menurutnya, dari sekian banyak sektor, sektor energi, pertambangan, dan pertanian merupakan bidang kerja sama perdagangan yang dapat didorong lebih jauh oleh kedua negara. Investor Indonesia sendiri disebutnya sangat tertarik menanamkan modal di bidang pupuk dan pertambangan.
“Selain itu, industri strategis Indonesia juga siap menyediakan produk-produk yang berkualitas seperti pesawat dan alat utama sistem pertahanan sesuai dengan yang diperlukan Laos,” lanjutnya.
Hal lain yang menjadi komitmen kuat kedua negara ialah kerja sama dalam mengurangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nota kesepahaman mengenai hal tersebut merupakan salah satu yang disepakati kedua negara.
“Sangat penting pula untuk digarisbawahi keinginan kita untuk bekerja sama dalam memerangi penyalahgunaan obat-obatan dan perdagangan narkotik secara ilegal. Saya berharap MoU kerja sama pengawasan dan obat dapat segera ditindaklanjuti,” ucapnya.
Sementara di bidang pendidikan, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung Laos dalam program peningkatan sumber daya manusianya. Presiden dalam hal ini menyambut baik para pelajar Laos yang akan menempuh pendidikan di Indonesia.
“Saya percaya bahwa hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara selama 60 tahun dan di masa yang akan datang harus dapat dinikmati oleh masyarakat kedua negara. Karena itu kita akan terus meningkatkan kerja sama demi kemakmuran masyarakat kedua negara,” ujar Presiden mengakhiri pernyataannya.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.