Connect with us
DPR RI

Tak Menyangka Nakes Puskesmas 70 Persen Non-ASN, Legislator Dorong Proses Pendataan yang Lebih Baik

Tak Menyangka Nakes Puskesmas 70 Persen Non-ASN, Legislator Dorong Proses Pendataan yang Lebih Baik
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan beberapa asosiasi nakes nasional di Gedung Parlemen. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto tak menyangka dengan informasi faktual bahwa tenaga Puskesmas di Indonesia, baik tenaga kesehatan (nakes) ataupun pegawai bukan nakes sekitar 60-70 persen merupakan non-ASN (aparatur sipil Negara) atau honorer. Oleh karena itu ia berharap kedepannya pendataan nakes dapat terorganisir lebih baik lagi.

“Saya sangat setuju dengan data-data yang disampaikan hari ini bahkan dengan data yang lebih detil. Terutama tentang kondisi puskesmas, dan ternyata sebagian besar tenaga kesehatan di puskesmas itu non-ASN,” ujar Edy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan beberapa asosiasi nakes nasional di Gedung Parlemen, Senin kemarin, (23/5/2022).

Ia pun bilang, di sisi lain, pemerintah juga sedang melakukan transformasi sistem kesehatan nasional yang terfokus pada pelayanan kesehatan primer yaitu Puskesmas. “Bayangkan kalau kondisi Puskesmas itu seperti yang disampaikan oleh pengurus asosiasi Puskesmas Indonesia ini, betapa buruknya lingkungan kerja puskesmas. Bagaimana mungkin ini akan menjadikan layanan baik bagi Puskesmas?,” sebut Legislator dapil Jawa Tengah III itu.

Adapun asosiasi-asosiasi dalam rapat bersama Komisi IX kali ini terdiri dari Asosiasi Puskesmas se-lndonesia, Pengurus Persatuan Dokter Puskesmas Indonesia, Forum Bidan PTT se-lndonesia, Forum Tenaga Kesehatan Honorer, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA).

Sementara itu Edy mengapresiasi terhadap semua informasi yang disampaikan oleh beberapa asosiasi tenaga medis puskesmas dan rumah sakit nasional tersebut. Hal tersebut, katanya, sangat penting sebagai upaya memperkaya data kepada komisi IX DPR yang memang sedang berjuang untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan isu ketenagakerjaan, pengangkatan nakes honorer menjadi ASN atau PPPK.

Pasalnya saat Komisi IX DPR telah membentuk Panja (Panitia kerja), yang menjadi bagian dari strategi untuk mendorong agar persoalan-persoalan tersebut segera selesai. Meski demikian, Edy juga mengingatkan bahwa database tenaga kesehatan selama ini masih belum jelas alias belum pasti.

Hal ini berbeda dengan database guru-guru yang dapodiknya memang sudah terkoneksi dengan Kemendikbud. Sementara data nakes dan pegawai lainnya di puskesmas belum terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga jika Kemenkes ditanya berapa jumlah data nakes honorer di Indonesia, jawabannya tidak ada yang pasti.

Mengapa? karena rekrutmen awalnya memang dilakukan oleh pemerintah daerah, bupati, walikota, dan gubernur. Sementara leading sektor tenaga kesehatan adalah Kemenkes. “Maka saat ini Kemenkes sedang melakukan pendataan database dan semua harus masuk ke situ apabila ingin masuk gerbong perekrutan sebagai P3K. karena memang pemerintah sudah memutuskan bahwa tahun 2023 semua honorer ditiadakan,” pungkas Politisi fraksi PDIP tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya