Tak Kalah dengan Borobudur, Pemerintah Siap Revitalisasi Candi Muaro Jambi
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, pada Senin malam, (19/9/2022). Kunjungannya tersebut dilakukan untuk meninjau kondisi Candi Muaro Jambi.
Meskipun diiringi rintik hujan dan genangan air yang memenuhi kompleks candi, Menko PMK tetap bersemangat mengelilingi dan mengecek kawasan candi.
Dia bersama-sama dengan Gubernur Jambi Al Haris, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid, Direktur Perfilman, musik dan media Kemendikbudristek Ahmad Mahendra, beserta Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Agus Widyatmoko, mengecek beberapa bangunan candi, arca, dan peninggalan kuno yang akan dilakukan revitalisasi oleh Kemendikbudristek.
Menko Muhadjir menjelaskan, kunjungannya di Candi Muaro Jambi merupakan bagian dari prioritas nasional dalam kaitannya dengan upaya kita merealisasi UU No. 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Salah satu fungsi, tugas pemerintah dalam UU tersebut adalah melakukan rekonstruksi, merevitalisasi, menyangkut penataan ulang, pelestarian, dan pengembangan. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden supaya dijadikan program prioritas nasional,” ujarnya usai melakukan peninjauan.
Lebih lanjut, Menko PMK menjelaskan bahwa proses revitalisasi dan penataan ulang Candi Muaro Jambi sudah dimulai oleh Kemendikbudristek bersama para pelestari budaya. Dia memaparkan, pihak Kemendikbudristek sudah mengucurkan anggaran khusus untuk proses revitalisasi candi. Menurutnya, prosesnya akan dipercepat dan diintensifkan mulai tahun depan.
Menko PMK berharap, masyarakat sekitar ikut mendukung kebijakan revitalisasi Candi Muaro Jambi. Dia menerangkan, situs bersejarah bagi penganut Agama Buddha ini menempati wilayah yang sangat luas. Dia meminta agar masyarakat bisa mendukung penuh kebijakan pemerintah apabila luas wilayah dalam revitalisasi bertambah dan memakan wilayah yang sudah menjadi hak masyarakat sekitar.
“Kita harapkan terutama dari masyarakat agar nanti dengan sukarela untuk berpartisipasi. Karena ini situsnya sangat luas, mungkin juga melampaui wilayah-wilayah yang sekarang menjadi hak masyarakat. Kalau itu nanti sangat dibutuhkan demi untuk kebutuhan kita sendiri supaya didukung kebijakan pemerintah melakukan revitalisasi rekonstruksi pengembangan situs yang sangat bersejarah ini,” ujarnya
Menko PMK menerangkan, Candi Muaro jambi bukan hanya kekayaan Indonesia, akan tetapi merupakan kekayaan dunia khususnya bagi pemeluk Agama Buddha. Menurutnya, keberadaan Candi Muaro Jambi pada masa kejayaannya punya mata rantai peradaban dan terkait dengan beberapa negara terutama di kawasan Asia dan Asia Tenggara.
Menurut dia, apabila proses revitalisasi dan rekonstruksi berjalan baik, maka Candi Muaro Jambi bisa menjadi destinasi wisata budaya dan wisata religius yang besar. Dan dia yakin, apabila telah berhasil direvitalisasi akan mengundang banyak wisatawan nasional dan internasional.
“Masyarakat juga pasti senang kalau ini kemudian bisa menjadi pusat destinasi wisata budaya, termasuk juga menjadi pusat wisata spiritual teurtama para penganut Agama Buddha. Karena ini adalah situs tertua setelah yang ada di India. Semua orang paham terutama para penganut Buddha tahu bahwa Muaro Jambi adalah situs mereka yang sangat punya nilai tinggi,” kata Muadjir.
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana pernah mengunjungi situs tersebut pada 7 April 2022.
Sebagai informasi, Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi di Provinsi Jambi berdiri sejak abad 7 hingga 12 Masehi disebut-sebut merupakan kompleks perguruan tinggi tertua di Indonesia dan terluas di Asia.
Kawasan itu memiliki luas 3.981 hektare (KCBN Borobudur seluas 8.123 hektare). Terdapat 11 candi utama, namun diperkirakan masih terdapat 82 reruntuhan yang tertimbun dalam gundukan-gundukan.
Candi Muaro Jambi membentang sepanjang 7,5 kilometer dari barat ke timur tepian Sungai Batanghari, sebagai sungai terpanjang di Sumatera.
Kompleks Candi Muaro Jambi terletak di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di tepi Sungai Batanghari, sekitar 26 kilometer timur Kota Jambi. Lokasinya mencakup delapan desa, yakni Muara Jambi, Dusun Baru, Dusun Mudo, Danau Lamo, Tebat Patah, Teluk Jambu, Kemingking Dalam, dan Kemingking Luar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
