Connect with us
DPR RI

Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat

Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan perlu ada kajian lebih lanjut pasca dihapuskannya kelas BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diwajibkan terhadap rumah sakit. Sebab, menurutnya, perubahan sistem tersebut, pasti akan memunculkan beberapa konsekuensi dari masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Konsekuensi tersebut tidak hanya terkait keharusan memenuhi kriteria fisik, melainkan juga harus memastikan adanya ketersediaan tenaga kesehatan dan juga obat-obatan yang terstandardisasi.

“Banyak rumah sakit yang tidak siap untuk mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara tentang kemampuan rumah sakit, (maka juga terkait) cash flow rumah sakit untuk membuat penyesuaian. Jadi kita minta untuk dilakukan kajian, kenapa? karena ketika kelas rawat inap standar ini diterapkan, diimplementasikan sudah pasti akan terjadi beberapa fenomena ya,” ujar Netty kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2024).

Diketahui, penghapusan Kelas BPJS Kesehatan menjadi KRIS tersebut merupakan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU tersebut lalu diturunkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Salah satunya yakni mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit dengan 12 kriteria. Namun implementasinya selalu diundur oleh Pemerintah karena banyak rumah sakit yang tidak siap.

Konsekuensi yang akan terjadi di antaranya yakni adanya gejolak di antara peserta BPJS Kesehatan. Adanya KRIS ini bisa diartikan akan tidak adanya perbedaan antara kelas satu, dua dan tiga karena setiap kelas akan mendapatkan layanan yang sama dengan kamar yang sama. Untuk itu perlu pengkajian, baik mengenai Premi BPJS, Imigrasi Peserta, dan Insentif untuk rumah sakit swasta.

“Jika semua peserta akan mendapatkan layanan yang sama, berarti kan kita harus mulai menghitung atau melibatkan aktuaria untuk menghitung paket INA-CBG. Apakah betul jarum suntiknya, obatnya, alat infusnya itu sama? kalau kemudian semuanya mendapatkan layanan yang sama. Nah ini saya minta kemarin supaya dilakukan kajian apakah Premi BPJS nya masih seperti itu?,” ujarnya.

Imigrasi peserta juga dikhawatirkan akan terjadi, karena pasti banyak peserta yang menganggap tidak adanya perbedaan pelayanan yang didapatkan antara kelas satu, dua dan tiga sehingga semua akan memilih kelas yang rendah saja. “Karena (masyarakat) pasti berpikirnya sama-sama? (Ibaratnya) kok Tuan dengan Pekerja, (bayar preminya) sama. Atasan dengan bawahan (bayar preminya) sekarang  sama gitu, bisa di ruangan yang sama, itu analoginya yang paling mudah,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.

Kemudian insentif untuk rumah sakit swasta juga perlu dipikirkan, karena dengan adanya KRIS ini membuat rumah sakit swasta juga perlu melakukan penyesuaian. “Karena kan enggak ada anggaran dari pemerintah untuk rumah sakit swasta, berbeda dengan rumah sakit pemerintah. Ya pastinya mereka mendapatkan anggaran untuk bisa melakukan penyesuaian ruangan, tirai, kamar mandi dan seterusnya,” tambahnya

Namun, menurut Legislator dapil Jawa Barat VIII itu, catatan penting dalam penerapan KRIS ini bukan hanya soal kriteria fisik mengenai fasilitas pelayanan ruang inap saja, yang terpenting juga ketersediaan tenaga kesehatan dan obat bagi para pasien.

“Jadi jangan cuma kemudian kita merasa sudah memberikan layanan terbaik ketika kita bicara fisik, padahal kemudian ada dokter yang tidak datang pada jam prakteknya atau ketika pasien masih banyak dokter sudah pulang atau obat-obatan sebagiannya masih cost sharing, harus ambil dari kocek pasien. Nah hal seperti ini menurut saya perlu dibenahi. Kenapa? karena bagaimanapun ketika kita bicara kesehatan, yang sakit tidak bisa menunggu, yang miskin tidak dapat diabaikan,” tegasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kebakaran di Kilang Pertamina di Balikpapan Teratasi, Pertamina Pastikan Tak Ganggu Suplai BBM

Oleh

Fakta News

JAKARTA – Kebakaran terjadi di kawasan Kilang Pertamina Balikpapan, Sabtu (25/5/2024), sekira pukul 04.00 Wita. Kobaran api yang membesar bahkan bisa terlihat dari kawasan Gunung Polisi, Jalan Arjuna, Balikpapan Barat, Balikpapan.

Dikabarkan Tim Pemadam telah berhasil tangani kejadian di CDU IV Kilang Balikpapan pada pukul 07.30 WITA. Saat ini tim fokus pada upaya pendinginan area kejadian untuk mencegah timbulnya api kembali.

Tim Pemadam Kilang Balikpapan didukung oleh 8 unit mobil pemadam diturunkan dalam kejadian tersebut. Pemadam statis (fire ground) yang berada di sekitar lokasi pun diaktifkan untuk membantu pemadaman dan melokalisir sumber panas. Saat ini, tim terus memastikan tidak ada sumber panas di area kejadian aman.

General Manager Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan Bayu Arafat memastikan tidak ada korban jiwa terkait Kilang Pertamina Indonesia Unit Balikpapan yang terbakar

“Alhamdulillah, Tim Pemadam telah berhasil menguasai kondisi dan saat ini tengah dilakukan upaya pendinginan,” ungkap Bayu Arafat dalam ketrangan tertulisnya.

Lokasi kejadian berada masih berada di area kilang sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Namun kami juga terus memastikan bahwa kejadian ini tidak memberikan dampak pada masyarakat sekitar kilang.

“Selain itu, monitoring produksi BBM juga kami lakukan untuk memastikan supply ke masyarakat tidak terganggu,” ungkap Bayu. Bayu juga memastikan bahwa tidak ada korban atas kejadian ini.

“Sekali lagi terima kasih kepada seluruh stakeholder atas doa dan dukungan yang diberikan, sehingga kejadian ini dapat segera ditangani dengan maksimal,” pungkas Bayu.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VIII Tekankan ‘Haji Ramah Lansia’ Jangan Hanya Sekadar Semboyan Semata

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Tekankan ‘Haji Ramah Lansia’ Jangan Hanya Sekadar Semboyan Semata
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, saat melepas kloter delapan Jemaah Haji di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (22/05/2024). Foto: DPR RI

Banjarmasin – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menekankan kepada para petugas haji agar bisa memberikan perhatian khusus kepada para calon jemaah haji lansia, khususnya yang berusia di atas usia enam puluh tahun.

Diketahui, dua tahun belakang Kemenag RI mempunyai program, yakni ‘Haji Ramah Lansia’. Karena itu, Ashabul berharap program tersebut bukan hanya ini bukan sekadar tagline, akan tetapi harus betul-betul diwujudkan. Sehingga para lansia bisa menunaikan ibadah haji dengan sangat baik karena pelayanan yang diberikan maksimal.

“Saya harapkan program yang dicanangkan Kemenag RI tidak hanya sekedar tagline ataupun semboyan saja, namun harus dibuktikan di lapangan ketika calon jemaah haji sedang melakukan ibadah di Arab Saudi, diberikan pelayanan yang maksimal,” demikian dikatakanya usai melepas kloter delapan Jemaah Haji di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (22/05/2024).

Politisi Fraksi Parta Amanat Nasional ini pun berpesan kepada seluruh jemaah agar tidak terlalu memporsir tenaganya terutama khusus ibadah-ibadah yang bersifat sunah. Pasalnya, menurutnya, yang paling utama adalah saat melewati puncak haji, jemaah harus prima dan juga sehat. Karena wukuf di Arafah, adalah momen sahnya haji yang menjadi salah satu ritual paling penting dalam ibadah haji.

“Khususnya para calon jemaah haji saya berpesan agar tidak terlalu capai sama kegiatan-kegiatan seperti ibadah sunah, karena ketika puncaknya haji para jemaah harus sehat dan segar serta fit agar bisa melakukan rangkaian haji dengan baik dan maksimal,” pesannya.

Diketahui, kloter delapan yang dilepas Komisi 315 calon jemaah haji dan lima petugas haji. Sehingga, total keseluruhan 320 orang yang berasal dari tiga kabupaten, yakni dengan rincian dari Banjarmasin 10 orang, Palangkaraya 102 orang, dan Brito Kuala 203 orang.

“Insya Allah hari ini pukul jam 17:00 akan diberangkat menuju Arab Saudi, dengan tujuan Bandar Udara King Abdul Azis, kemudian ke Madinah lalu ke Mekkah. Ada dua calon jemaah haji tertua usia 84 tahun dengan jenis kelamin laki-laki bernama Jaderi Dauk Hasan Kabupaten Barito Kuala dan Ahmad Wirya Darma,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi

Oleh

Fakta News
Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional. Hal tersebut diungkapkannya menyusul terjadinya ledakan smelter di PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI), pekan lalu.

“Pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan Cina. Sebab hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter,” ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Dijelaskannya, peristiwa tersebut jadi momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Mulyanto menilai penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan Pemerintah. Pasalnya, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor telah digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini.

Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antar pekerja.

Sementara produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah. Sedang sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing.

“Program Hilirisasi setengah hati ini harus dihentikan. Saatnya kita evaluasi secara komprehensif program hilirisasi nasional, agar kita dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan Indonesia menjadi semakin berdaulat.Pemerintahan baru ke depan memiliki peran yang strategis,” tegasnya.

Baca Selengkapnya