Tahun Depan, Anggaran Sejuta Rumah Jadi Rp9,63 Triliun
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus melanjutkan Program Nasional Sejuta Rumah pada 2018 mendatang. Target yang belum tercapai karena beberapa kendala dijadikan sebagai tantangan baru, seiring anggaran tahun depan yang diusulkan senilai Rp10 triliun.
“Yang disetujui sesuai Alokasi PAGU TA 2018, Rp9,633 triliun,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid di Kementerian PUPR, awal Desember ini.
Adapun alokasinya sendiri terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp9,38 triliun dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia 250 juta dollar AS. Alokasi tersebut kemudian disalurkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan sebesar Rp140 miliar, Direktorat Perencanaan Rp147,12 miliar, dan Direktorat Rumah Swadaya Rp3,25 triliun.
Tak hanya itu, Direktorat Rumah Khusus kemudian juga mendapatkan Rp750 miliar, Direktorat Rumah Susun Rp5,119 triliun, serta Direktorat Rumah Umum dan Komersial Rp217,8 miliar. Anggaran-anggaran ini sudah termasuk PHLN yang disalurkan ke Direktorat Perencanaan sebesar 10 juta dollar dan Direktorat Rumah Swadaya 240 juta dollar. Sementara untuk target fisik, Rumah Swadaya direncanakan pembangunan sebanyak 180.300 unit, Rumah Khusus 4.550 unit, Rumah Susun 13.405 unit, dan Rumah Umum dan Komersial 27.500 unit.
Melihat anggaran yang disalurkan, jelas ini menjadi tantangan baru bagi Kementerian PUPR. Terlebih realisasi program nasional ini hingga November lalu bergeser tipis bila dibandingkan dengan September 2017.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, mengungkapkan sampai awal November 2017 kemarin, realisasi program sejuta rumah mencapai 686.694 unit. Jumlah itu meningkat 23.380 unit bila dibandingkan data sebelumnya. “Untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 563.178 unit, sedangkan non MBR itu 123.516 unit,” ujar Lana, bulan lalu.
Lana pun memastikan bahwa akhir tahun ini realisasi program sejuta rumah akan terus bertambah. Pasalnya, masih ada sejumlah rumah yang masih dalam proses pembangunan dan juga proses akad kredit. “Karena kan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) juga baru turun sekarang, jadi mudah-mudahan dalam dua bulan ini dapat terkejar,” imbuhnya kembali.
Walau terus ditekan gelombang keraguan, Kementerian tetap optimistis terhadap target yang dipatok. Meski pihaknya tak memungkiri bahwa realisasi program memang dihadapkan pada situasi yang sulit untuk menembus target. Lana memprediksi, realisasi program tersebut akan mencapai 800.000 unit sampai akhir tahun nanti.
“Cuma kami tidak bisa memastikan. Kami masih berharap terus bisa mencapai, mendekati sampai 1 juta,” ujarnya.
Ditanya wartawan perihal kendala yang dihadapi, Lana membeberkan bahwa ada beberapa masalah di antaranya sulitnya menyediakan lahan dengan harga terjangkau serta kemampuan MBR dalam menjangkau program tersebut. Ditambah lagi lambannya pemda dalam mengeluarkan perizinan pembangunan rumah juga membuat kesulitan bertambah.
Sekalipun Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan deregulasi untuk mempercepat proses perizinan tersebut, nyatanya masih ada beberapa titik daerah yang belum mendukung kelancaran jalannya program.
Belum lagi masalah berikutnya yaitu jauhnya lokasi lahan, sehingga membuat pasokan listrik dan air bersih sulit terjangkau. “Karena itu perlu sekali peran pemda untuk menyediakan tanah, memastikan ketersediaan tanah, juga perencanaan pemukiman yang terpadu,” pungkasnya.
Novianto
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
