Connect with us

Syawalan Aktivis: Persahabatan di Atas Politik

Yogyakarta – Suasana tidak biasa berlangsung di Tembi Rumah Budaya, Jl. Parangtritis Km. 8,5 tembi, timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogjakarta, Sabtu, 14 Mei 2022. Ratusan aktivis tidak saja dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun juga dari penjuru tanah air tumpah ruah memenuhi joglo dan halaman Rumah Budaya tersebut.

Hari itu berlangsung acara bertajuk “Syawalan Aktivis: Persahabatan di Atas Politik” bertepatan dengan penyelenggaraan Sastra Bulan Purnama Edisi 128.

Beberapa nama aktivis yang sudah tidak asing di dunia katifis Nampak hadir, diantaranya Damairia Pakpahan, Abidin Fikri, Rinjani, Eko Sulistiyo, Imam Azis, Ammarsyah, Yayak Yatmaka, Yeni Rosa Damayanti, Bambang Judhopramono, Ermawan Wibisono, Odik, Karyono, Tri Agus Santoso, Wahyu Susilo, Utoyo, Maulana “Acong”,0 Radian Jadid, Reza Dharmayanda, A’Syam Chandra Manthiek, Tri Chandra Aprianto, Hasto Atmojo, Budi Santoso, Ari Jito, Sariroh, Lusi Margiani, Aji Kusumo, John Tobing, Untoro, Hersubeno Arif, Hamid, dan masih banyak lagi aktivis yang hadir memenuhi Rumah Budaya tersebut.

Acara diisi dengan parade pembacaan puisi, menyanyikan lagu dan testimoni mengenang masa perjuangan semasa aktivitas di era 70, 80, 90 an hingga era sekarang. Wahyu Susilo yang merupkan adik dari Wiji Tukul membawakan puisi legendaris berjudul “Sepeda untuk Adik” yang memberikan inspirasi dan semangat untuk perubahan kearah yang lebih baik dengan bijak bestari. Juga dibacakan puisi berjudul “Peringatan” yang mengekspresikan bentuk perlawanan seorang Widji Tukul yang di kemudian hari melahirkan jargon sang sangat terkenal yakni “maka hanya satu kata : Lawan!”.

Sedangkan A’Syam Chandra Manthiek membacakan puisi yang diambil dari karyanya pada Antologi Puisi Mantra “Blas Blus Blas” yang berisi banyak kritikan atas maraknya korupsi dan penyelewengan serta turunnya nilai moral dan etika. Ia pun melakukan hal yang tidak biasa sebagai ekspresi dan kritik atas kondisi yang ada dewasa ini, yakni yang baca puisi yang nyawer. Ia sebarkan lembaran limapuluh ribuan yang diambilkan dari dompetnya.

Yayak Yatmaka, seniman, aktivis dan pendamping anak-anak, tampil bernyanyi senyambi mengisahkan pergelutannya yang tak penah berakhir mendampingi masyarakat bawah mulai dari kedung ombo (jaman orba) hingga sekarang pada kasus Wadas. Ia merasa sangat senang masih berkesempatan bertemu dan dapt beersinergi dengan teman-teman aktivis dari berbagai penjuru yang ada.

Damairia Pakpahan selaku wakil dari penyelenggara acara juga mengingatkan bahwa banyak pula kawan-kawan aktivis yang telah mendahului dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Lebih dari 200 aktivis yan0g telah meninggal dunia, untuk itu ia meminta waktu sejenak untuk memanjatkan doa bagi mereka semua.

Pamungkas acara adalah tausiyah syawal yang disampaikan oleh KH. M. Imam Aziz, Staf Khusus Wapres yang dulunya dikenal sebagai Aktivis Pers, Pendiri dan Direktur L-Kis, SAREKAT dsb.

Imam mengisahkan karakteristik yang berbeda ditiap generasi pergerakan mahasiswwa. Era 70an diwarnai dengan model pendampingan program.

Era 80an diwarnai dengan pembelaan hukum, yang kemudian juga melahirkan banyak lebaga bantuan hukum dengan tokoh-tokoh semisal Adnan Buyung Nasution dkk. Juga kampanye dan perjuangan memperjuangkan dan mengedepankan kebhinnekaan Indonesia.

Era 90an dengan warna gerakan yang berpihak pada masyarakat yang terpinggirkan, perempuan, dan anak-anak. Kelompok kajian di masjid kampus juga marak yang kemudian berkembangan dari yang menerima maupun menolak konstitusi.

Semua berkembang dan berdinamika sesuai jaman dan menghadapi tantangannya dan tercatatkan dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa.

Imam melanjutkan, memang para aktivis yang mendinamisir pergerakan pada eranya ada yang kemudian masuk maupun di luar sistem politik. Realitasnya dengan kondisi tesebut menjadi agak sudah mencari motor gerakan gerakan rakyat, karena banyak yang di politik, walaupun memang gerakan sosial pada akhirnya bermuara pada politik.

Iman menekankan bahwa yang paling penting, tiga embrio gerakan sosial yakni Gerakan pengembangan masyarakat, Gerakan hukum struktural dan Gerakan etik, (kebhinnekaan, pluralisme, non politik) telah melahirkan banyak aktivis yang luar biasa.

“Kedepan harus ada tema baru yang diusung dalam gerakan sosial sehingga mampu melahirkan aktivis baru yang lebih tangguh, kata Imam.

“Ada pernyataan bahwa reformasi hampir seperempat abad, tapi perubahan di negeri ini hampir-hampir tidak ada perubahan dibandingkan dengan masa orde baru. Ini kritik yang paling pedas,” sambungnya.

Imam menuturkan, perubahan itu tidak dicapai pasca reformasi, meskipun tidak menafikkan beberapa capaian seperti pengembalian hukum dan konstitusi yang secara teks bagus sekali mulai UUD sampai peraturan lainnya, tapi kita melihat banyak tradisi politik yang tidak banyak berubah.

“Bagaimana nantinya konsolidasi demokrasi ke depan? Saya tidak yakin parpol melakukan pendalaman, bahkan kecenderungannya akan mengarah ke pengembangan politik. Betapa, meskipun sudah ada reformasi, masalah struktural politik yang kita anggap selesai ternyata masih banyak yang perlu dibenahi,” papar Imam.

Juga bagaimana mafia-mafia yang menguasai hajat hidup orang banyak, masih banyak menguasai terutama ekonomi, dan belum teratasi dengan baik.

Masalah pertanian, oligarki ekonomi dsb, ini agenda besar yang harus menjadi agenda utama dari kelompok gerakan sosial dalam aliran apapaun.

Untuk itu pengembangan hukum, dan etika (penting) dalam masyarakat ini harus terus hidup, dan tidak pernah boleh ada orang yang merasa selesai sebagai aktivis, apakah itu di parpol, kelompok sosial non-politik, kelompok keagamaan, dan sebagainya.

Kita juga harus mewaspadai perkembangan negara kita, jangan sampai tidak ada kemajuan apapaun. Kita harus memastikan politik beradab dan untuk kemajuan bangsa. Yang sekarang banyak hilang adalah gagasan kemajuan.

Seperti apa Indonesia yang dibayangkan? “Demokratis, menghargai pluralisme, sistem jaminan sosial. Semua pernah dibayangkan oleh aktivis, hanya kemudian dalam kenyataannya, menjadi sulit dilaksanakan dan direalisasikan.

“Ini momentum, yang tua datang, yang tengah dan yang muda datang. Simbolik antar generasi datang, tidak pernah putus. Apapaun alirannya,keyakinannya, mimpinya sama. Semoga pertemuan ini tidak berhenti disini saja, semoga ada pertemuan lain yg bisa menjadi tuan rumah untuk kelanjutannya,” pungkas Imam.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya