Syarief Abdullah Alkadrie Sampaikan Beberapa Evaluasi Pelaksanaan Haji 2023
Jakarta – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie mengutarakan beberapa hal yang perlu dievaluasi secara serius untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Pertama berkaitan dengan transportasi, dimana kondisinya sangat memprihatinkan karena mungkin tidak memperhitungkan jumlah jamaah haji dengan kapasitas transportasi yang ada sehingga terjadi masalah.
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan hasil pantauan Timwas Haji DPR RI bahwa kemarin itu saat di Muzdalifah seluruh jamaah haji Indonesia itu semua mengalami keterlambatan bus jemputan. Diperparah lagi pada saat ini di Makkah Al-Mukarramah panas matahari mencapai 43 derajat celcius sehingga akan membawa dampak yang kurang baik terutama bagi kesehatan dari jamaah haji.
“Saya melihat ini satu hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menangani ketika jamaah haji dengan kapasitas jumlah besar. Siapa yang melakukan komitmen dengan pihak perusahaan penyedia jasa transportasi (bus) itu harus benar-benar menangani ini secara baik sehingga tidak terjadi hal ini di kemudian hari,” tuturnya saat ditemui Parlementaria di Kota Mekkah, Senin siang Waktu Arab Saudi (3/7/2023).
Kedua, masalah katering menurut Legislator Dapil Kalimantan Barat I ini melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya ternyata jamaah haji itu H-1 ke Arafah kemudian H+2 setelah pulang dari Mina itu juga tidak dapat makan ini juga dikeluhkan oleh jamaah haji. Sebenarnya saya lebih cenderung lebih cocok mengenai masalah katering ini lebih bagus diberikan dalam bentuk living cost (biaya hidup) seperti dulu.
“Jadi biaya hidup (makan) selama mereka di Tanah Suci diberikan dana segar saja seperti dulu di tahun 2004. Saya dulu ikut jamaah haji pemerintah (reguler) ya kita diberikan itu dana selama kehidupan di Makkah dan di Madina jadi kita belanja sini dan masak sendiri,” tukas Alkadrie.
Ketiga terkait pemondokan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini melihat agak sedikit kurang baik karena memang ada beberapa tempat pemondokan yang kita cek kapasitasnya sangat tidak sehat. “Artinya kamar itu bisa paling 4 kasur ya tapi berjubel sampai diisi 6 tempat tidur ini bagaimana? Apalagi rata -rata hotel ini kan sudah menggunakan AC sehingga sirkulasi dari udara dari luar kan tidak masuk dengan demikian dengan kondisi jamaah yang seperti ini tetap juga membawa dampak kesehatan yang kurang baik kepada jamaah. Maka ke depan ini juga sektor pemondokan ini harus menjadi evaluasi untuk penyelenggara haji,” katanya.
Keempat, masalah kesehatan secara umum saya lihat sudah baik, mungkin perlu ditingkatkan saja kesediaan obat-obatan agar lebih merata ya ini relatif lah memang ada beberapa yang masih tidak sesuai dengan kebutuhan ya mungkin juga tidak sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh jamaah haji.
Saya kira ke depan mungkin juga tenaga kesehatan ini yang perlu untuk penambahan sumberdaya manusia (SDM) karena saat ini jumlahnya tidak sebanding dengan jamaah yang mencapai 229 ribu. Sementara keberadaan rumah sakit di sini juga tidak bisa menampung dengan sekian juta manusia yang ada di tanah suci.
“Saya sebenarnya berharap kalau kita punya kemampuan, lebih baik Indonesia memikirkan untuk membangun rumah sakit sendiri di sini. Mengingat jumlah jamaah haji kita cukup besar, lalu ada jamaah umroh yang datang sepanjang tahun. Ini tentu juga bisa digunakan oleh jamaah kita ketika di tanah suci Makkah,” jelasnya.
Kelima, soal peran petugas haji saya lihat mereka ada di mana-mana dan sudah cukup berusaha bahkan kemarin di Arafah petugas haji berjibaku dalam rangka untuk membantu jamaah. Saya kira ini tinggal kita tingkatkan terus dan memang cukup efektif keberadaan petugas haji kita. Jamaah kita ini kan banyak stratanya dari kalangan atas hingga bawah, ketika di sini ada yang tua ada yang tidak bisa baca atau yang tidak mengerti banyak yang nyasar ini yang selalu dialami. Kemarin petugas-petugas haji kita cukup sigap membantu jamaah-jamaah yang nyasar.
“Terakhir, saya dalam kesempatan ini menyampaikan selamat kepada jamaah haji Indonesia yang telah melaksanakan ibadah haji semoga menjadi haji yang mabrur. Bagi keluarga yang meninggal di Makkah saya ucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan semoga beliau yang meninggal di Tanah Suci Insya Allah mendapatkan husnul khotimah,” tutup Syarief.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
