Connect with us

Susun Ulang Sistem Perlindungan Sosial, Bappenas Tekankan Pentingnya Akurasi Data Penerima Bantuan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Jakarta – Dalam Rapat Terbatas mengenai Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/01/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk menyusun ulang Sistem Perlindungan Sosial.

“Bappenas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai Rapat Terbatas.

Sistem ini mencakup bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah kepada masyarakat dengan persyaratan tertentu tanpa mereka harus membayar iuran serta jaminan sosial (jamsos) yang diperoleh setiap anggota masyarakat sepanjang mereka ikut serta membayar iuran.

“Tetapi, kita tahu persis bahwa tidak semua warga negara Indonesia, semua penduduk Indonesia, punya kemampuan yang sama dalam hal jaminan sosial dan juga dalam hal untuk memperoleh atau tidak memperoleh bantuan sosial. Jadi, ke depan, kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini, untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ujar Suharso.

Salah satu aspek terpenting yang harus dibenahi adalah akurasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan juga penyaluran jaminan sosial.

Transformasi digital sangat penting untuk memastikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, mengingat 55 persen rumah tangga mengandalkan bantuan pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan selama pandemi COVID-19.

“Jadi, data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial,” tuturnya.

Suharso mengungkapkan, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dengan kerangka waktu yang sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024.

“Kita akan membuat sedemikian rupa, beberapa program bantuan sosial yang selama ini banyak atau berada di kementerian lembaga, akan kita coba susun kembali agar menjadi efektif dan bisa kita satu padukan, kita kumpulkan, untuk jadi hanya beberapa program strategis dalam rangka bantuan sosial,” ujarnya.

Selain untuk mitigasi dampak pandemi COVID-19, pemberian bantuan sosial juga bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

Suharso menegaskan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan terjaganya daya beli masyarakat dengan target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78–72,95 dan Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2–9,7 persen menjadi salah satu sasaran pembangunan seiring dengan implementasi Rencana Kerja Pemerintah 2021 yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.

“Tingkat kemiskinan ingin kita turunkan, terutama pada level paling bawah yaitu extreme poverty, extreme poverty kita 2,5-3 persen. Tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai tahun 2024, diharapkan bisa mencapai nol persen,” tuturnya.

Cara yang akan dilakukan adalah dengan memfokuskan program bansos sedemikian rupa dengan sasaran yang masuk dalam basket dalam kelompok rentan dan miskin kronis sehingga dengan demikian penurunan kemiskinan akan bisa dicapai.

Kementerian PPN/Bappenas mengusung enam strategi untuk menata program-program penanggulangan kemiskinan. Pertama, transformasi data menuju registrasi sosial-ekonomi melalui perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi 100 persen penduduk.

Kedua, integrasi program dan peningkatan SDM pendamping dengan integrasi dan koordinasi bantuan sosial dan jaminan sosial serta layanan rujukan terpadu dan sertifikasi SDM.

Ketiga, pengembangan mekanisme distribusi secara digital untuk transfer tunai dan melalui platform PT Pos Indonesia maupun ojek daring di perkotaan untuk sembako dan bantuan lainnya.

Keempat, pengembangan skema perlindungan sosial adaptif melalui adaptasi skema perlindungan sosial karena adanya guncangan alam, sosial ekonomi, dan kesehatan.

Kelima, digitalisasi penyaluran melalui platform digital (integrasi data), Nomor Induk Kependudukan; penerapan electronic Know Your Customer (e-KYC) dan pembukaan satu rekening bantuan sosial, serta platform pembayaran perbankan dan fintech.

Keenam, reformasi skema pembiayaan melalui pengembangan skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jaksa Agung: Kasus Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Naik ke Tahap Penyidikan

Oleh

Fakta News
Jaksa Agung ST Burhanuddin

Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan status kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero) naik ke tahap penyidikan umum. Adapun tahap penyidikan umum berarti sudah ditemukan bukti awal yang cukup soal dugaan tindak pidana namun belum ada tersangka yang dijerat oleh penyidik dalam kasus ini.

“Perkara Garuda hari ini kita naikan ke penyidikan umum dan tahap pertama kita dalami pesawat ATR 72-600,” kata Jaksa Agung, Burhanuddin, dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (19/1/2022).

Burhanuddin berjanji pihaknya akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Pihaknya pun akan mengembangkan kasus ini mulai dari ATR 72-600, Bombardir, Airbus, Boeing, hingga mesin pesawat Rolls-Royce.

Setiap penanganan, Kejagung pun akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih ada beberapa kasus yang telah tuntas di KPK, agar tidak terjadi nebis in idem.

Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah melaporkan dugaan kasus ini ke Kejagung pada Selasa (11/1).

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan bahwa konteknya adalah Garuda Indonesia yang sedang dalam tahap restrukturisasi, tetapi yang sudah diketahui data-data valid dimana proses pengadaan pesawat dan leasingnya ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda.

“Khususnya hari ini yang disampaikan Jaksa Agung tadi mengenai ATR 72-600 dan oleh karenanya, Kementerian BUMN menyerahkan bukti berupa audit investigasi dan melengkapi data-data yang diperlukan, sehingga pernyataan yang disampaikan bukanlah tuduhan,” papar Erick.

Mengenai dugaan kerugian keuangan negara, nantinya akan disampaikan oleh Kejaksaan setelah angka-angkanya terkonfirmasi.

“Kita sinkronisasi data dan ini diharapkan tidak hanya untuk kasus Garuda tapi banyak kasus-kasus lain di BUMN untuk didorong ke Kejaksaan karena ini adalah program menyeluruh yang dilakukan Kejaksaan bekerja sama dengan BUMN baik berupa pendampingan maupun penegakan hukum. Saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan dan ini memang tujuan utama kita untuk menyehatkan BUMN,” tegas Erick Thohir.

Erick menyatakan bahwa hal ini bukan sekedar penangkapan atau menghukum oknum yang ada, tetapi perbaikan administrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN sesuai dengan program yang sedang didorong ‘Transformasi Bersih-Bersih BUMN’.

Erick Thohir juga mengucapkan terima kasih karena selama ini tidak hanya Asabri dan Jiwasraya saja, tetapi juga saat ini Garuda Indonesia ATR 72-600 yang sedang diselidiki.

Menurut Erick, Kejaksaan Agung terus mendampingi Kementerian BUMN, karena penting terkait transformasi dari administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kementerian BUMN pun sudah memetakan lessor yang memiliki indikasi korupsi, maupun lessor yang disewa namun harga kemahalan yang bertujuan agar permasalahan Garuda Indonesia selesai secara menyeluruh.

Baca Selengkapnya

BERITA

Buka Kick-off Gernas BBI dan BWI Jambi, Menko Luhut: UMKM adalah Tulang Punggung Perekonomian Indonesia

Oleh

Fakta News
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Jambi – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan membuka secara resmi penyelenggaraan Kick-off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Wisata Indonesia (Gernas BBI dan BWI) Jambi pada Rabu (19/01/2022) di Kota Jambi. Mulai tahun 2022, pemerintah pun mengkolaborasikan program Gernas BBI dan Gernas BWI menjadi satu sebagai sebuah langkah adaptif melihat kondisi selama Pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang diadakan secara hybrid tersebut, hadir pula Menteri Perhubungan, Gubernur Bank Indonesia (daring), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Kelautan dan Perikanan (daring), Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (daring), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Gubernur Jambi.

Menko Luhut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan beserta jajaran atas penyelenggaraan Kick-off Gernas BBI dan BWI di Jambi yang menjadi pionir di tahun 2022. Sebelumnya, Jambi sudah melakukan prelaunching Gernas BBI pada Maret tahun lalu.

“Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM dan Gernas BBI merupakan sebuah kepercayaan dan amanah yang harus kita kawal sebagai bentuk semangat bangga produk lokal,” ujar Menko Luhut.

Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan program Gernas BBI. Sejak Mei hingga akhir 2021, Gernas BBI telah mengasilkan 9,2 juta unit UMKM onboarding dan 17,2 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.

Dengan diadakannya acara ini, Menko Luhut berharap Jambi dapat memberi kontribusi untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding pada 2023.

“Siapkan produk unggulan untuk mendukung pariwisata berkualitas di Jambi, lalu kemas dengan kreatif,” pesan Menko Luhut dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, Jambi punya banyak sejarah dan warisan budaya yang dapat diangkat bernilai tambah. Diapun menyontohkan, kopi Arabika Kerinci yang diekspor ke Korea Selatan melalui Pelabuhan Talang Duku pada hari yang sama. Pelepasan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi scanning (memindai) di layar oleh para pejabat negara yang hadir.

Pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait Gernas BBI. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai 2022 seluruh manajer kampanye akan bergerak dalam tiga tahapan di masing-masing daerah, yaitu pembukaan, pendampingan, dan harvesting (panen) UMKM atau laporan penjualan dan hasil pendampingan.

“Kita harus maju terus. Kita harus kerja konkrit, tidak hanya omong-omong saja. Oleh karena itu, Gernas BBI membutuhkan kerja sama dari kita semua, bukannya hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah,” tegas Menko Luhut.

Diinformasikan pula oleh Menko Luhut bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar dan walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Ekonomi kita termasuk paling baik dibandingkan dengan negara lain. Ekspor Indonesia tahun 2021 paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tembus angka USD 209,16 miliar,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan para pemimpin dunia sudah bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka ingin berkumpul di Indonesia di bulan April 2022 untuk bantu menangani perubahan iklim dan menangani UMKM.

“Ini membuktikan kalau Indonesia itu sakti. Kita kaya, kita hebat, kita kompak, kita harus percaya pemerintah dan Presiden ingin bangun Indonesia menjadi lebih baik,” kata Menko Luhut.

Mengakhiri sambutan, Menko Luhut menyampaikan dukungannya bagi para UMKM dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

“Selamat berkarya dan berkolaborasi untuk kemajuan UMKM Indonesia. Ayo dukung produk lokal menuju pasar global,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan supaya mampu menjaga jumlah kasus Covid-19. Ia menuturkan bahwa kita semua harus berhati-hati, nurut dengan kebijakan pemerintah, dan senantiasa berdoa.

Menko Luhut juga menegaskan bahwa Covid-19 tidak melibatkan kepentingan dengan agama, suku, politik, atau apapun.

Lebih jauh, dalam kick-off yang diadakan di Jambi tersebut, Menteri Perhubungan memiliki peran penting didalamnya, khususnya terkait peningkatan permintaan produk dalam negeri berupa kendaraan atau transportasi.

“Kalau tahun lalu, kita promosikan sepeda dan motor listrik lokal di Gambir, hari ini kita pamerkan mobil listrik di bandara Sultan Thaha Jambi,” beber Menko Luhut gembira.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan sekaligus Manajer Kampanye Gernas BBI Jambi Budi Karya Sumadi sepakat bahwa kesempatan ini juga menjadi kampanye tentang kendaraan listrik supaya dapat digunakan secara massif sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Gernas BBI.

“Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah touring Jakarta-Jambi yang juga menghadirkan pembalap nasional Rifat Sungkar. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menggencarkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, terlebih dengan akan diselenggarakannya G20 di tahun 2022. Menko Luhut ingin Indonesia, sebagai tuan rumah, untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap mendukung ekonomi sirkular,” kata Menhub.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dukung Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19, Realisasi Program Sejuta Rumah TA 2021 Capai 1.105.707 Unit

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Sejuta Rumah. Program ini dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015. Pada TA 2021, tercatat realisasi Program Sejuta Rumah berhasil membangun 1.105.707 unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program Sejuta Rumah terus dilaksanakan agar setiap warga negara Indonesia dapat memiliki dan tinggal di rumah yang layak huni. Terlebih di masa Pandemi COVID-19 ini rumah menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat agar bisa terhindar dari penularan virus. “Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi,” ujar Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, Program Sejuta Rumah merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia.

“Capaian Program Sejuta Rumah per tanggal 31 Desember 2021 lalu berhasil mencapai angka 1.105.707 unit rumah di seluruh Indonesia. Capaian tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan atau stakeholder perumahan. Misalnya dari para pengembang perumahan, kalangan perbankan, sektor swasta, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” kata Iwan di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Dikatakan Iwan, capaian Program Sejuta Rumah tahun 2021 tersebut terdiri dari 826.500 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit rumah non MBR. Adapun rincian capaian rumah MBR terdiri dari hasil pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 341.868 unit, Kementerian / Lembaga lainnya 3.080 unit, pemerintah daerah 43.933 unit, pengembang perumahan 419.745 unit, CSR Perumahan 2.270 unit dan masyarakat 15.604 unit.

“Sedangkan rumah untuk non MBR berasal dari hasil pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan sebanyak 244.010 unit dan masyarakat sebanyak 35.197 unit. Program Sejuta Rumah merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Prosentase rumah MBR adalah 75 persen dan sisanya 25 persen merupakan rumah non MBR. Kami harap hasil pembangunan rumah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia,” ujar Iwan.

Sejak dicanangkan mulai tahun 2015 hingga saat ini jumlah hasil pembangunan rumah di Indonesia terus meningkat. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat angka capaian Program Sejuta Rumah pada tahun 2015 sebanyak 699.700 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Selanjutnya di tahun 2018, Program Sejuta Rumah mencapai 1.132.621 unit, tahun 2019 mencapai 1.257.852 unit dan tahun 2020 lalu saat pandemi COVID-19 melanda jumlahnya 965.217 unit rumah.

Diharapkan dengan terus berjalannya Program Sejuta Rumah dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi COVID-19. Sektor properti dapat menjadi salah satu leading sector, karena memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakan lebih dari 140 industri seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya, sehingga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat. Adanya rumah yang layak huni baik dari sisi kontruksi bangunan dan penataan lingkungan melalui Program Sejuta Rumah juga diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat.

Selama Pandemi COVID-19 Kementerian PUPR menyiapkan pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan sesuai dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal ini diatur dalam Inmen PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Baca Selengkapnya