Connect with us

Survei Litbang Kompas: Raih 19,7 Persen, Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi di Atas Parpol Peserta Pemilu

Perolehan Suara

Jakarta – Elektabilitas partai politik dinamis setelah Pemilu 2019. PDIP sebagai pemenang Pemilu masih teratas di survei Litbang Kompas namun elektabilitasnya turun dibanding survei sebelumnya. Hasil ini terpotret dalam survei Litbang Kompas yang ditampilkan pada Harian Kompas edisi 22 Februari 2021.

Survei Litbang Kompas ini diadakan pada 27 Desember 2020-9 Januari 2021 dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error 2,83%. Di survei Januari 2021 ini, sebanyak 47,3% menyatakan tidak tahu, rahasia, atau golput.

Sebelumnya, Litbang Kompas juga pernah menggelar survei elektabilitas parpol pada Oktober 2019 dan Agustus 2020. Hasil survei terbaru pada Januari 2021 dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

Seperti diketahui, PDIP merupakan pemenang Pemilu 2019 dengan perolehan suara 19,33%. Di survei Oktober 2019, elektabilitas PDIP sebesar 21,8% dan sempat naik pada Agustus 2020 menjadi 23,1%.

Namun, elektabilitas PDIP di survei Januari 2021 turun menjadi 19,7%. Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi daripada perolehan suara PDIP di Pemilu 2019.

Sementara itu, Gerindra merupakan peraih suara terbesar kedua di Pemilu 2019 dengan 12,57% suara. Pada survei Oktober 2019, elektabilitas Gerindra 13,6% dan turun menjadi 12,6% di survei Agustus 2020.

Di survei Januari 2021, elektabilitas Gerindra sebesar 9,6%. Ini turun dari survei sebelumnya dan juga lebih redah dari perolehan suara di Pemilu 2019.

Berikut hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2021 dibandingkan dengan hasil pemilu 2019, survei Oktober 2019 dan Agustus 2020.

PDIP

Pemilu 2019: 19,33%

Oktober 2019: 21,8%

Agustus 2020: 23,1%

Januari 2021: 19,7%

Gerindra

Pemilu 2019: 12,57%

Oktober 2019: 13,6%

Agustus 2020: 12,6%

Januari 2021: 9,6%

PKB

Pemilu 2019: 9,69%

Oktober 2019: 5,3%

Agustus 2020: 4,7%

Januari 2021: 5,5%

PKS

Pemilu 2019: 8,21%

Oktober 2019: 5,3%

Agustus 2020: 4,1%

Januari 2021: 5,4%

Demokrat

Pemilu 2019: 7,7%

Oktober 2019: 4,7%

Agustus 2020: 3,6%

Januari 2021: 4,6%

Golkar

Pemilu 2019: 12,31%

Oktober 2019: 7,7%

Agustus 2020: 5,9%

Januari 2021: 3,4%

NasDem

Pemilu 2019: 9,05%

Oktober 2019: 3,1%

Agustus 2020: 2,5%

Januari 2021: 1,7%

PAN

Pemilu 2019: 6,84%

Oktober 2019: 2,1%

Agustus 2020: 1,1%

Januari 2021: 0,8%

Perindo

Pemilu 2019: 2,67%

Oktober 2019: 1,3%

Agustus 2020: 0,5%

Januari 2021: 0,6%

PPP

Pemilu 2019: 4,52%

Oktober 2019: 1,2%

Agustus 2020: 1,1%

Januari 2021: 0,5%

Berkarya

Pemilu 2019: 2,09%

Oktober 2019: 0,3%

Agustus 2020: 0,1%

Januari 2021: 0,4%

Hanura

Pemilu 2019: 1,54%

Oktober 2019: 0,8%

Agustus 2020: 0,9%

Januari 2021: 0,2%

PSI

Pemilu 2019: 1,89%

Oktober 2019: 1,1%

Agustus 2020: 0,3%

Januari 2021: 0,2%

Garuda

Pemilu 2019: 0,50%

Oktober 2019: 0,3%

Agustus 2020: 0,0%

Januari 2021: 0,1%

PBB

Pemilu 2019: 0,79%

Oktober 2019: 0,0%

Agustus 2020: 0,1%

Januari 2021: 0,0%

PKPI

Pemilu 2019: 0,22%

Oktober 2019 0,0%

Agustus 2020: 0,0%

Januari 2021: 0,0%

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkominfo: Konektivitas Digital Akselerator Transformasi dan Reaktivator Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan laporan pada Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19, Jumat (26/2/2021) pagi di Istana Negara, Jakarta.

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Program Strategis Konektivitas Digital merupakan akselerator transformasi dan reaktivator pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Program-program ini tidak saja menjadi prasyarat bagi transformasi digital, tetapi juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi COVID-19,” ujar Menkominfo dalam laporannya pada Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19, Jumat (26/2/2021) pagi di Istana Negara, Jakarta.

Program strategis tersebut meliputi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan juga program pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui talenta digital nasional.

“Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, yang dikenal BAKTI, bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T),” ujarnya.

Johnny merinci, proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa/kelurahan pada tahun 2021, serta 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa/kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung tahun anggaran 2021-2024 yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO), sebagian dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni,” terangnya.

Selain itu, lanjut Johnny, pihaknya juga menyelenggarakan proyek pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek. Penandatanganan dokumen proyek ini telah dilakukan pada tanggal 24 Februari lalu.

Satelit SATRIA-1 ini akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150 ribu titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia, yang terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.

“Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023,” ujarnya.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, Johnny menegaskan, pihaknya juga melaksanakan program pengembangan talenta digital.

“Pengembangan SDM digital atau talenta digital juga menjadi sebuah keharusan, maka dari itu Kementerian Kominfo melanjutkan program pelatihan digital yang sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan menyelenggarakan Program Digital Talent Scholarship (DTS) di level intermediate digital skills bagi putra-putri Indonesia berijazah SMA atau sederajat dan sarjana untuk 100 ribu peserta pada tahun 2021,” ujar Menkominfo.

Program yang ditawarkan dalam DTS, imbuhnya, antara lain artificial intelligence internet of things, machine learning, big data analytics, cloud computing, serta berbagai teknologi turunannya.

“Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan lokal, 55 mitra universitas, 37 sekolah vokasi, serta lembaga sertifikasi profesi di 34 provinsi di Indonesia,” ujar Menkominfo Johnny G. Plate menutup laporannya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 26 Februari, Di Indonesia Kini Tercatat Total Ada 1.322.866 Kasus Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Indonesia sudah hampir setahun dilanda pandemi Covid-19, namun penularan virus corona masih terlihat belum terkendali hingga saat ini. Ini terlihat dari jumlah kasus yang terus bertambah.

Data pemerintah pada Jumat (27/2/2021) pukul 12.00 WIB menyatakan, ada 8.232 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 1.322.866 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui data kepada wartawan pada Jumat sore.

Pemerintah juga mengumumkan ada penambahan 7.261 pasien Covid-19 dalam sehari. Sehingga, jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh kini berjumlah 1.128.672 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan terus bertambahnya angka kematian akibat Covid-19. Pada 25-26 Februari 2021, pemerintah mencatat ada 268 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, total pasien Covid-19 yang meninggal dunia mencapai 35.786 orang.

Dengan melihat data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 saat ini tercatat sebesar 158.408 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien yang masih terkonfirmasi positif Covid-19, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mengungkap bahwa ada 75.822 orang yang kini berstatus suspek Covid-19.

Kasus baru kali ini didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 63.827 spesimen dalam sehari. Dalam periode yang sama, ada 39.766 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 10.708.262 spesimen dari 7.141.629 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 sudah tercatat di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 510 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mencatat kasus Covid-19.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tanggapi Gugatan Uni Eropa, Mendag: Pemerintah Siap Perjuangkan Nikel Indonesia

Oleh

Fakta News
Mendag Muhammad Lutfi

Jakarta – Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa kebijakan terkait bahan mentah (DS 592). Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO) pada Senin (22/02/2021).

“Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dikutip dari siaran pers pada laman kemendag.go.id, Jumat (26/02/21).

Lutfi menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal biasa dan wajar jika terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Mendag.

Sebelumnya, UE telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba dan mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019.

Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan UE, telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses konsultasi ini, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan atas pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia telah menolak permintaan tersebut pada pertemuan DSB WTO di Januari 2021 karena yakin bahwa kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Namun, dalam pertemuan reguler DSB – WTO pada Senin (22/02/21), UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592. Gugatan UE akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri.

UE tetap mengajukan pembentukan panel dengan alasan karena pihaknya melihat kebijakan Indonesia sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO, merugikan kepentingan UE, serta memberikan unfair dan disadvantages bagi industri domestiknya.

Menanggapi permasalahan di dalam ranah perdagangan internasional termasuk gugatan di WTO, Mendag menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan untuk menghadapinya secara maksimal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.

Untuk itu, lanjut Lutfi, Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) guna mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

“Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel,” tegasnya.

Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang.

Baca Selengkapnya