Survei Ipol Indonesia: Persaingan Ketat Herman Deru, Dody Reza dan Ishak Mekki
Palembang – Gelaran pemilihan gubernur Sumatera Selatan nampaknya akan menjadi medan pertarungan yang sengit antar para kandidat calon, hasil ini ditunjukkan dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei mengenai tingkat elektabilitas para calon gubernur yang akan bersaing nantinya.
Salah satu survei dilakukan oleh Lembaga survei Ipol Indonesia menunjukkan para kandidat saat ini seperti Dodi Alex Reza, Ishak Mekki maupun calon kuat Herman Deru masih saling bersaing dalam perolehan suara dari survei tersebut. Dimana elektabilitas Dodi dan Ishak terus mengalami peningkatan menguntit elektabilitas Herman Deru.
Pada survei yang dilakukan Ipol Indonesia pada 10-20 Oktober 2017 dengan sampel 800 responden di 17 kabupaten/kota Sumatra Selatan, sebanyak 32,5% responden mengetahui para kandidat yang akan bertarung melalui foto atau baliho saja. Dimana dari hasil tersebut responden menyebut nama Herman Deru dan Ishak Mekk yang masih mendominasi.
Menurut CEO Ipol Indonesia Petrus Heryanto saat rilis survei dan membedah peta kekuatan Pilgub Sumsel di Palembang, Minggu (29/10/2017) mengatakan, nama Herman Deru dan Ishak Mekki masih mendominasi untuk dikenal publik. Sedangkan nama Dodi Reza dan Aswari Rivai juga disebut publik dalam Pilgub Sumsel velakangan ini. “Nama ini dikenal masyarakat karena masih menjabat sebagai kepala daerah dan meskipun baru muncul, tapi elektabilitas terus naik mengejar Herman Deru,” Ujar Petrus.
Petrus juga mengatakan kedua kandidat Herman Deru dan Ishak Mekki tinggi dalam hasil survei dan menjadi keinginan masyarakat karena lebih sering turun langsung ke masyarakat yang memiliki hak pilih. “Survei dilakukan seimbang antara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, Herman Deru dinilai masih mengungguli elektabilitas dan popularitas dari calon-calon kandidat lain,” ujar Petrus lagi.
Dalam rilis survei Ipol Indonesia, Herman Deru masih unggul dengan raihan 15% responden, sementara nama Dodi Reza Alex menguntit dengan angka 13,37% responden. Nama Ishak Mekki berada di posisi selanjutnya dengan angka 11,09%.
Sedangkan Aswari Rivai meraih 7,65% responden, menyusul nama Syahrial Oesman dengan 4,45% dan Giri Kiemas meraih 3,237%. Sementara potensi publik yang belum menentukan pilihan masih sangat tinggi 14,13 persen, tidak memilih 7,33 persen dan masih merahasiakan pilihan 2,31 persen.
Menurut Petrus, publik tidak hanya menginginkan popularitas dan elektabilitas, tapi publik juga sosok yang merakyat, memiliki program bagus dan dan bebas korupsi. Kedekatan calon kandidat dengan masyarakat turut menjadi faktor utama pilihan. Hasil survei terbaru, saat ini pemilih yang kita sebut generasi milenial ternyata lebih cerdas dalam menentukan pilihan. “Generasi milenial akan melakukan risert di internet dan meminta pendapat teman sekitar tentang latar belakang calon sebelum menentukan pilihan,” ucapnya.
“Ini artinya jika ada calon kandidat nantinya yang melakukan praktik politik uang, maka 71,68 persen akan menerima pemberian kandidat, namun akan memilih tetap sesuai hati nurani. Sedangkan 20,96 persen menolak mentah-mentah adanya politik uang,” pungkas Petrus.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
