Survei Indikator: Ahok, Gatot, Ridwan Kamil dan Sri Mulyani Calon Potensial Dampingi Jokowi
Jakarta – Indikator Politik Indonesia dalam hasil surveinya yang dilakukan pada 17-24 September 2017, memunculkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon wakil presiden yang paling diunggulkan untuk mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 nanti.
Dalam survei tersebut, ada 16 nama calon wakil presiden sebagai opsi yang diberikan kepada respoden. Nama Ahok muncul dengan 16 persen suara responden, mengungguli nama-nama lain yang diajukan sebagai opsi. Pada survei ini, responden ditanya mengenai siapa figur yang paling pantas untuk mendampingi Jokowi selaku petahana pada Pemilu 2019.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, ia menilai munculnya nama Ahok sebagai calon dengan elektabilitas tinggi diantara calon lainnya, tak lepas dari adanya hubungan masala lalu dimana Jokowi dan Ahok pernah menjabat Gubernur dan Wagub DKI Jakarta pada 2012 – 2014 lalu.
Burhanuddin mengatakan meskipun Ahok masih di penjara namun masih tetap nomor satu dalam hasil survei ini. “Masih banyak masyarakat yang ingin melihat duet itu terjadi di skala nasional meskipun Ahok menjadi terpidana kasus penistaan agama,” ujar Burhanuddin pada Rabu (11/10/2017).
Sementara itu munculnya nama Gatot yang berada di posisi kedua dengan 10 persen suara responden. Burhanuddin menilai tingginya elektabilitas Gatot sebagai cawapres Jokowi tidak terlepas dari manuvernya sebagai Panglima TNI belakangan ini. “Pak Gatot banyak manuvernya untuk naikkan awareness, supaya dikenal,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menjelaskan, selain nama Ahok dan Gatot, muncul nama Waliota Bandung Ridwan Kamil yang menguntit di posisi ketiga dengan 8 persen suara responden, selanjutnya dengan 7 persen suara adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lalu ada nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini di posisi kelima degan raihan suara responden 5 persen.
Nama lain yang muncul adalah Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di posisi keenam dengan 4 persen suara, sedangkan Ketua MK Mahfud MD dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sama-sama meraih 3 persen suara. Untuk nama Gubernur BI Agus Martowardojo, Kepala BIN Budi Gunawan, Menko PMK Puan Maharani, serta pengusaha Chairul Tanjung mereka masing-masing mendapat 2 persen suara responden.
Lalu Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan mendapat 1 persen dukungan. Adapun Ketum PPP Romahurmuziy tidak dipilih sama sekali. Sementara responden yang tidak tahu atau tidak menjawab masih sangat tinggi, yakni 34 persen.
“Ketika pilihan dikecurutkan menjadi 8 nama, dukungan terhadap Ahok bertambah menjadi 17 persen. Gatot dipilih 14 persen responden, disusul oleh Ridwan Kamil 11 persen, Sri Mulyani 9 persen, Tri Rismaharini 8 persen, Tito Karnavian 6 persen, Puan Maharani 2 persen, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan 1 persen,” jelas Burhanuddin.
Angka yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab juga masih tinggi, yakni 32 persen. Survei ini menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia.
Margin of error kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
