Surplus Semester I 2022 Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Masa, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kian Nyata
Jakarta – Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 kembali mencatatkan surplus dengan nilai mencapai US$5,09 miliar. Dengan demikian, surplus neraca perdagangan Indonesia secara konsisten telah berlangsung selama 26 bulan beruntun.
“Di tengah berbagai tantangan global yang terus berlangsung, kinerja impresif pada neraca perdagangan ini merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas sektor eksternal Indonesia, khususnya melalui kapasitas cadangan devisa yang kuat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Bahkan, kinerja neraca perdagangan sepanjang Semester I 2022 mencapai angka yang fantastis yakni sebesar US$24,89 miliar. Nilai ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah jika dibandingkan dengan surplus kumulatif secara periode semesteran.
Kembali dibukanya ijin ekspor minyak sawit dan bahan bakunya menjadi penopang surplus neraca perdagangan pada bulan Juni 2022. Terbukti, minyak kelapa sawit merupakan kontributor utama surplus neraca perdagangan Indonesia dengan share sebesar 54% dari total surplus. Di saat yang sama, harga-harga komoditas penyumbang ekspor Indonesia juga masih berada di level yang tinggi, terutama batu bara yang berada pada level $284,9 per MT atau meningkat 152,28% yoy.
“Memperkuat kerja sama internasional, baik billateral maupun multilateral melalui dialog dan koordinasi lintas negara menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan surplus neraca perdagangan. Dari berbagai dialog tersebut akan terus digali berbagai produk andalan Indonesia untuk dipasarkan di negara-negara potensial” ungkap Menko Airlangga.
Kerja sama ekonomi internasional yang terus dibangun dan dikembangkan oleh Indonesia dengan negara-negara mitra dagang berhasil memberikan dampak positif terhadap konsistensi surplus neraca perdagangan Indonesia. Diantara negara-negara mitra dagang, surplus neraca perdagangan Indonesia terutama berasal dari India (US$1,90 miliar), Amerika Serikat (US$1,69 miliar) dan Filipina (US$1,16 miliar).
“Disamping mempererat kerja sama internasional, pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, khususnya dari sektor industri pengolahan. Sektor ini memberikan sumbangsih terbesar pada komoditas ekspor Indonesia yakni sebesar 70,01% dari total ekspor.” Ujar Menko Airlangga.
Nilai ekspor pada Juni 2022 sebesar US$26,09 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 40,68% yoy). Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari s.d. Juni 2022 bahkan telah mencapai sebesar US$141,07 miliar atau tumbuh sebesar 37,11% ctc. Peningkatan ekspor nonmigas tertinggi pada Juni 2022 dibandingkan Mei 2022 terjadi pada lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar US$2.538,9 juta, terutama karena keran ekspor komoditas ini telah dibuka kembali.
Salah satu komoditas andalan Indonesia yang terus didorong untuk melakukan pengembangan dan inovasi adalah produk Kendaraan dan bagiannya (HS 87). Komoditas ini memiliki nilai tambah tinggi dengan total ekspor sepanjang Januari sampai dengan Juni 2022 sebesar US$4,96 miliar. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan double digit sebesar 13,32% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sejalan dengan upaya pemerintah memacu peningkatan output dari sektor industri pengolahan, posisi PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2022 juga menunjukkan level ekspansif dengan berada pada level 50,2. Level ekspansif ini juga telah bertahan selama 10 bulan beruntun. Hasil survei PMI Manufaktur yang diterbitkan oleh S&P Global ini juga menyampaikan bahwa responden manufaktur Indonesia berekspektasi positif terhadap kinerja perekonomian selama 12 bulan ke depan meski tantangan global terutama dan disrupsi rantai pasok dan konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut.
Sementara itu, pada Mei 2022 impor Indonesia tercatat sebesar US$21,00 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Juni 2022), maka nilai impor telah meningkat sebesar 21,98% yoy. Positifnya, kontributor utama impor Indonesia adalah berasal dari golongan bahan baku/penolong dengan porsi sebesar 77,27% dan disusul barang modal sebesar 14,65%, sementara barang konsumsi hanya sebesar 8,08% dari total ekspor. Dengan demikian, besarnya impor bahan baku ini dapat dioptimalkan menjadi produk yang lebih bernilai tambah sehingga dapat memacu output nasional.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
