Connect with us

Sultan HB X Pastikan Bakal Perpanjang PPKM Mikro di DIY

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X

Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan bakal memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro karena penambahan kasus Covid-19 yang dianggap masih fluktuatif. Selain itu, daerah sekitar DIY masih berstatus zona merah penularan Covid-19.

“Yo mestine (pastinya) diperpanjang. Pasti diperpanjang, jadi pasti,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (22/2/2021).

Menurut HB X, PPKM masih perlu diterapkan selagi daerah sekitar DIY masih jadi daerah berisiko tinggi penularan Covid-19. Jika pengetatan aktivitas masyarakat tidak dilakukan, maka cepat atau lambat DIY juga bakal ikut jadi zona merah penularan virus corona.

Terkait perpanjangan PPKM Mikro kali ini, HB X belum tahu bakal ada perubahan aturan atau tidak. Dia masih menunggu informasi dari pemerintah pusat.

“Kita kan tunggu keputusannya pemerintah pusat. Nanti kan bicaranya kan se Jawa Bali, ada persyaratan tambahan saya belum tahu,” sebut HB X.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali hingga dua minggu ke depan. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021.

“Perpanjangan waktu diputuskan untuk dua minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Sabtu (20/2/2021).

“Kita lihat dari tujuh provinsi, sudah seluruhnya mempersiapkan posko-posko dan kita lihat dari update yang ada sudah ada perbaikan,” tuturnya.

Ia mengatakan, PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif Covid-19 secara signifikan. Bahkan, tren kasus aktif di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi: Kecepatan Penanganan Pandemi Selaras dengan Upaya Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi memberikan pidato kunci pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 secara virtual, Kamis (25/02/2021), dari Istana Merdeka, Jakarta.

Jakarta – Kunci dari pemulihan ekonomi nasional saat ini ialah bagaimana pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara dunia dapat teratasi. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk melakukan percepatan dalam penanganan krisis kesehatan.

Saat menyampaikan pidato kunci secara virtual pada acara tahunan CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 pada Kamis, 25 Februari 2021, yang mengangkat tema “Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021”, Presiden Joko Widodo menguraikan fokus kerja pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya.

“Kunci pemulihan ekonomi kita adalah kemampuan kita dalam mengatasi pandemi. Penanganan 3M, 3T, dan PPKM skala mikro harus terus kita lanjutkan. Pada saat yang sama, sekarang ini kita besar-besaran melakukan vaksinasi,” ujarnya.

Indonesia sendiri termasuk negara tercepat yang melakukan vaksinasi Covid-19 bagi warganya di antara negara-negara Asia lainnya. Vaksinasi tersebut pada tahapan awal memprioritaskan tenaga kesehatan dan pekerja publik sebelum kemudian berlanjut kepada masyarakat luas.

Kecepatan dalam penanganan krisis kesehatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2021 ini, Presiden mengungkap, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp372 triliun untuk mengupayakan hal itu.

“Berbagai stimulus telah diberikan dari sisi permintaan dan penawaran baik melalui bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi gaji, Kartu Prakerja, program padat karya yang sangat banyak, bantuan produktif bagi UMKM, serta relaksasi maupun restrukturisasi pinjaman, keringanan pajak, dan kemudahan-kemudahan lainnya,” imbuhnya.

Melalui sejumlah program seperti padat karya dan belanja pemerintah, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak dapat diwujudkan dalam jangka pendek. Namun, Kepala Negara menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan hanya dapat diwujudkan dari para pelaku usaha di sektor swasta.

Oleh karena itu, untuk mendorong pergerakan perekonomian sektor swasta, pemerintah telah mengeluarkan beragam insentif dan kemudahan. Selain hal tersebut, pemerintah juga sudah bersiap untuk memulihkan ekonomi nasional yang di antaranya diupayakan melalui reformasi struktural dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

“Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, PP dan Perpres, sudah selesai disiapkan yang memberikan kemudahan bagi pengembangan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sovereign Wealth Fund, Indonesia Investment Authority (INA), juga telah terbentuk agar kita mempunyai alternatif pembiayaan baru yang murah,” kata Presiden.

Sebelumnya, sejumlah lembaga keuangan dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini akan tumbuh positif antara 4 sampai 5 persen. Beberapa indikator perekonomian di dalam negeri juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Dengan modal tersebut dan dengan bergerak bersama seluruh pihak terkait, upaya pemulihan ekonomi nasional akan menjadi semakin efektif. Presiden juga menyebut bahwa sumbangsih pemikiran para ekonom, pelaku usaha, dan para investor dalam memformulasikan kebijakan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi saat ini juga amat dinantikan.

“Mari kita buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 ini lebih tinggi dari yang telah diperkirakan serta lapangan kerja terbuka dan kesejahteraan rakyat meningkat,” tuturnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komitmen Gubernur Sumbar, Kepri, dan Bengkulu Usai Dilantik untuk Penanganan COVID-19 dan Pulihkan Ekonomi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketiga Kepala Daerah yang baru saja dilantik Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Kamis (25/02/2021), mengungkapkan komitmennya untuk fokus dalam upaya penanganan COVID-19 serta pemulihan dan penguatan ekonomi.

Ketiga kepala daerah tersebut adalah Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

“Kita akan prioritaskan untuk bagaimana penanganan COVID-19. Selanjutnya adalah penguatan ekonomi masyarakat dan penguatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam keterangan persnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Pihaknya, imbuh Mahyeldi, juga akan meningkatkan kemudahan akses permodalan bagi kurang lebih 590 ribu UMKM yang tersebar di seluruh daerah di Sumbar.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan penguatan ekonomi masyarakat tersebut akan dilakukan berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan sektor lainnya.

Bersama Wakil Gubernur (Wagub) Audi Joinaldy, Mahyeldi juga berkomitmen untuk meningkatkan pariwisata serta pendidikan dan kebudayaan di Sumbar.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang bersama dengan Wakil Gubernur (Wagub) Marlin Agustina akan fokus pada penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi.

“Dalam membangun Kepri ke depan fokus/prioritas kita pada dua hal, pertama, penanganan COVID-19, kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi,” ujar Ansar Ahmad.

Menurut Ansar, pandemi COVID-19 harus ditangani dengan serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik.

Terkait pemulihan ekonomi, Gubernur Kepri mengatakan, wilayah yang dipimpinnya pernah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan kawasan Batam sebagai lokomotif utamanya.

Namun, di masa pandemi ini, ia mengakui adanya penurunan ekonomi yang signifikan. Hal itu disebabkan karena sebagian besar aktivitas ekonomi Kepri berorientasi ekspor dan pariwisata.

“Kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan akan melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan komoditas unggulan Bengkulu, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun hasil dari kawasan pesisir dan laut.

“Ada satu pulau terluar, Pulau Enggano, ini juga sangat potensial dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis dengan wilayah pesisir laut, pengembangan komoditas kopi, kemudian sawit, karet, dan sebagainya,” ujar Rohidin.

Gubernur Bengkulu menekankan, pihaknya akan mengedepankan hilirisasi industri dalam pengembangan komoditas tersebut.

Lebih lanjut, Rohidin mengatakan akan mendorong pengembangan UMKM di wilayahnya, salah satunya dengan menyinergikan dengan sektor pariwisata. Di Bengkulu, ungkapnya, tengah dikembangkan Program Dedi Dewi (Desa Digital, Desa Wisata) yang sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi. Kopi sebagai komoditas unggulan Bengkulu, Rohidin mencontohkan, menjadi komoditas utama pada Warung Kopi Digital.

“Menyinergikan antara desa digital dengan desa wisata dari 1.431 desa di Bengkulu. Sehingga nantinya akan menjadi pemicu di mana warung kopi digital akan menggerakkan ekonomi pada tingkat desa, yang betul-betul selaras dengan era digitalisasi sekarang dan apalagi di era pandemi COVID-19,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Kepri, dan Bengkulu

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat (Sumbar), Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai Gubernur dan Wagub Kepulauan Riau (Kepri), serta Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah sebagai Gubernur dan Wagub Bengkulu, Kamis (25/02/2021) pagi, di Istana Negara, Jakarta.

Acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden kepada masing-masing Calon Gubernur dan Calon Wagub di Istana Merdeka dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan.

Usai penyerahan petikan SK, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama ketiga pasangan Calon Gubernur dan Calon Wagub melakukan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara untuk selanjutnya dilakukan Upacara Pelantikan.

Berbeda dengan sebelumnya, di masa pandemi ini Kirab dilakukan dengan jumlah barisan pasukan yang lebih sedikit, yaitu hanya dengan empat orang personil.

Upacara pelantikan diawali dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan pembacaan Keppres Nomor 40P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024 yang berlaku sejak saat pelantikan.

Usai pembacaan Keppres, kemudian dilakukan pengambilan sumpah jabatan ketiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur/sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Upacara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada kedua pasangan kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin diikuti foto bersama dengan masing-masing pasangan Gubernur dan Wagub.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca Selengkapnya