Sultan HB X Optimis Sektor Pariwisata di Yogyakarta Cepat Kembali Pulih
Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membeberkan kondisi sektor pariwisata di wilayahnya di masa pandemi Covid-19. Dari dua aplikasi pemerintah DIY, yakni Visiting Jogja dan Jogja Pass, diketahui kunjungan wisatawan ke Yogyakarta selama masa pandemi masih cukup bisa diharapkan untuk pemulihan perekonomian.
“Dari kedua aplikasi itu, kami mendapatkan data dari bulan Juli sampai November 2020, total orang yang datang ke Yogya terdata 1,67 juta lebih sedikit,” ujar Sultan di sela mengikuti rapat bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara virtual dari Yogyakarta, Kamis, 26 November 2020.
Dengan tingkat kunjungan wisatawan itu, Sultan optimis sektor pariwisata di Yogya bisa lebih cepat kembali pulih.
Sultan menuturkan pandemi Covid-19 yang menghantam sektor utama pariwisata dan pendidikan di Yogya telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi anjlok. Misalnya pada triwulan pertama 2020, perekonomian DIY mengalami minus 0,16 persen.
Angka ini terus turun di triwulan kedua hingga minus 6,7 persen. Pada triwulan ketiga, baru terjadi peningkatan walaupun hasilnya masih di angka minus 2,84 persen. Angka ini juga sudah melebihi rata-rata ekonomi nasional di posisi minus 3,49 persen.
“Kami berharap sampai akhir tahun ini ekonomi DIY tidak minus lagi,” kata Sultan.
Ia mengakui tidak mudah memulihkan sektor pariwisata dan perekonomian secara umum di tengah wabah yang masih berlangsung. Menurut Sultan, komitmen bersama pemerintah dan masyarakat untuk melakukan perubahan di masa adaptasi kebiasaan baru menjadi kunci utama sehingga penularan kasus bisa ditekan dan aktivitas kembali normal.
Sebagai daerah utama tujuan wisatawan, kata Sultan, salah satu yang digenjot oleh Yogya adalah mendesak asosiasi yang menaungi para pelaku pariwisata dapat mengatur sendiri penerapan adaptasi kebiasaan baru.
“Sebab Pemda DIY tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menutup tempat wisata, hotel, ataupun rumah makan di masa pandemi ini,” ujarnya.
Sultan mengatakan kebijakan yang dibuat dirinya selaku gubernur juga hanya satu, yakni soal penerapan protokol kesehatan, tidak ada yang lainnya.
“Maka kami mendorong asosiasi sebagai subjek, sebagai perpanjangan tangan Pemda, mengatur hal-hal yang kaitannya dengan teknis,” kata dia.
Dalam pemulihan sektor pariwisata dan perekonomian secara umum, Sultan tetap berprinsip pihaknya tidak mau menjadikan masyarakat sebagai korban kebijakan pemerintah, melainkan menjadi subjek di dalam proses pemulihan itu.
Oleh sebab itu, ujar Sultan, dalam pelaksanaan protokol kesehatan asosiasi masing-masing, setiap pelaku wisata atau yang berhubungan dengan pariwisata musti secara sadar dan bertanggung jawab.
“Pulihnya wisata dan ekonomi di masa seperti ini akan terjadi jika ada kepercayaan dari masyarakat yang memilih Yogya sebagai destinasinya,” kata dia.
Pelaku wisata yang juga Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi Wilayah Barat, Dardiri menuturkan di masa pandemi yang kemudian diikuti dengan naiknya status Gunung Merapi menjadi siaga saat ini tak banyak memberi pilihan untuk bertahan.
Kondisi kawasan wisata lereng Gunung Merapi, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pun belakangan kian sepi wisatawan.
“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para driver jip wisata kini beralih profesi, kebanyakan balik menjadi petani dan peternak,” ujar Dardiri.
Selain itu, seluruh anggota komunitasnya telah sepakat untuk menjadi relawan dalam menghadapi bencana Gunung Merapi ini.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
