Sultan HB X Ajak Masyarakat Menata Normal Baru untuk Menuju Peradaban Baru DIY
Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X kembali menyapa masyarakat melalui program #SultanMenyapaJilid10. Dalam sapaan bertajuk ‘Menata Normal-Baru, Menuju Peradaban Baru’, Sultan ingin masyarakat tidak meninggalkan pemahaman tentang Keistimewan DIY.
Berikut isi dari #SultanMenyapaJilid10:
Sri Sultan Menyapa Edisi #10
Menata Normal-Baru, Menuju Peradaban Baru DIY
Assalamualaikum wr. wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,
‘Menata Normal-Baru’ dengan ‘Norma-Baru’, itulah arah mendasar untuk ‘Menuju Peradaban Baru DIY’. Bagaimana bayangan bentuknya? Seperti yang saya sampaikan, mau tidak mau kita harus mendarat darurat di sebuah pulau yang tidak kita kenal sama sekali -sebuah terra incognita.
Di masa pengenalan ini, pertama-tama kita harus mengatasi trauma sosial. Kita memerlukan socio-cultural healing, terlebih dulu. Bangun dari keterpurukan yang menghantam tiba-tiba, juga memerlukan refleksi kehidupan masa lalu, sebagai ancangan perbaikan ke depan. Back to nature, dengan mengutamakan sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan memanjakan kelimpahan yang diinginkan, sebuah ilusi kehidupan dulu yang hiper-realita.
Penerapan Kebijakan Normal-Baru, bukan hanya membuka kembali aktivitas-aktivitas kehidupan dengan standar dan protokol tertentu. Lebih dari itu. Juga menyatukan kehendak membangun hidup bersama di tengah keragaman perbedaan. Utamanya, harus didasari oleh mutual trust untuk memperoleh mutual-benefits. Diikuti kesadaran dan kesediaan saling-belajar, memahami, menghargai dan berbagi, sebagai pengikat partisipasi, solidaritas dan kolaborasi dalam mewujudkan harmoni kehidupan bersama. Untuk itu, kita semua harus siap mengubah mindset dalam mengelola kehidupan bersama.
Lalu, bagaimana penerapannya dalam pembentukan peradaban baru DIY? Sejatinya tidak mudah untuk menjawabnya, apalagi mewujudkannya. Memerlukan pandangan reflektif guna memperkuat fondasi pemahaman penyelenggaraan keistimewan DIY ke depan, berlandaskan Nilai-Nilai Filosofi, Core-Beliefs, dan Nilai-Nilai Budaya, Core-Values, yang mengatur hubungan vertikal dan horizontal.
Nilai-nilainya itu dibagi dalam tiga tataran, yaitu (1) Nilai dasar yang bersifat abstrak dan tetap; (2) Nilai instrumental yang bersifat kontekstual dengan tuntutan zaman; dan (3) Nilai praksis yang terekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, cara rakyat mewujud-nyatakan nilai-nilai itu.
Sesungguhnya, pada nilai praksislah ditentukan tegak, atau rapuhnya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Implikasinya, nilai-nilai yang abstrak-umum-universal itu perlu ditransformasikan menjadi rumusan yang riil-spesifik-kolektif, bahkan bersifat individual. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sifat-sifat dari subyek kelompok dan individu, sehingga menjiwai perilaku dalam lingkungan praksisnya di bidang ketugasan, profesi, dan kehidupan pribadi.
Itulah substansi yang paling esensial dan aktual yang harus diwujudkan sebagai fondasi awal sekaligus langkah strategis ‘Menuju Peradaban Baru DIY’, yang juga harus dipahami oleh setiap Insan Peradaban Yogyakarta. Akhirnya, jangan lagi dikembalikan pada perdebatan makna nilai-nilai ideal yang di Era Baru ini tidak mengakar. Semoga demikianlah adanya!
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.
Selasa Kliwon, 23 Juni 2020
HAMENGKU BUWONO X
Selanjutnya Kabag Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, menjelaskan maksud dari #SultanMenyapa jilid 10 adalah tata laksana peradaban DIY yang termaktub dalam konsep ‘Jogja Gumregah’ yang mulai telah dijalankan sejak 2012.
Namun saat ini, masyarakat harus melakukan adaptasi sekaligus merekayasa strategi untuk menyikapi pandemi virus Corona.
“Tentu ada risiko logis dari rekayasa strategi ini, di mana kita dihadapkan pada situasi yang belum menentu. Situasi inilah yang dikenal dengan normal baru, dengan berbagai aturan-aturan yang menyertainya,” papar Ditya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).
Bagi DIY sendiri, lanjut Ditya, norma baru inilah yang harus menjadi main guidance menuju peradaban baru. Dia menyebutnya dengan istilah ‘new norm for new civilization’.
(mjf)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
