Connect with us

Ini Tanggapan Sultan Hamengku Buwono X soal Aksi 22 Mei

sultan hamengku buwono tanggapi aksi 22 mei
Presiden Jokowi dan Sri Sultan Hamengku Buwono X(Istimewa)

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan berkomentar soal rencana sekumpulan orang menggelar aksi 22 Mei saat pengumuman pemilu di Jakarta.

“Konteksnya (aksi apa) kan tidak tahu persis. Lha kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, ya diakui saja mesti ada kekurangan, masak sempurna tidak ada masalah, karena ada orang yang juga berbuat masalah kan gitu. Tetapi kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai ketentuan perundangan, sudah selesai,” ujarnya kala menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-111 di Alun-alun Utara, Yogyakarta, Senin (20/5/19).

Menurut Sultan, perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan biasa, asal tetap menjaga batas-batas yang disepakati oleh undang-undang.

“Perbedaan pendapat itu biasa saja tidak ada masalah. Demokrasi itu seperti hanya bagaimana batas-batas itu harus dipahami semua pelaku politisi maupun para pejabat,” ujarnya.

Maka dari itu, dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Sultan meminta setiap pihak untuk tetap menjaga persatuan menjelang hasil pengumuman pemilu 2019. Ia meminta setiap warga bersatu meski berbeda pilihan politik.

“Saya kira masyarakat bisa memahami itu bahwa (pemilu) kita ini untuk menentukan legislatif, presiden, wakil presiden, bukan yang lain,” ungkapnya.

Baca juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan, Veronica Koman Terancam Masuk DPO

Oleh

Fakta News
Veronica Koman (kanan)

Surabaya – Tersangka dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica Koman, tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Padahal, hari ini, Rabu (18/9), adalah batas hari terakhir yang diberikan kepolisian kepada Veronica untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

Menanggapi situasi tersebut Polda Jatim berencana menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Veronica.

“Secepatnya kita tindak lanjuti (penerbitan) DPO-nya,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, saat dikonfirmasi.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan pihaknya masih melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah penerbitan DPO pada Veronica Koman.

“Hari ini masih gelar di Mabes (Polri) untuk menentukan itu (DPO),” kata Luki saat dikonfirmasi.

Secara prosedur, jika Veronica Koman tetap tidak kunjung datang hingga sampai batas waktu yang ditentukan, maka per pukul 00.00 WIB polisi akan menerbitkan DPO.

“Kalau teorinya sampai jam 00.00 WIB (tidak datang). Besok akan saya sampaikan terkait hal itu (DPO),” katanya.

Tak hanya DPO, kata Luki, Polri bersama interpol juga akan mengeluarkan red notice yang akan digelar di Perancis. Red notice ini untuk disebar ke 190 negara lainnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Terlibat Kasus Makar Rusuh Papua, Ketua KNPB Ditangkap Saat Gunakan Kendaraan Curian

Oleh

Fakta News
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay

Jakarta – Polisi menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menyebut Agus juga terlibat kasus makar.

“(Dia juga) DPO (daftar pencarian orang) kasus makar kerusuhan di Jayapura,” kata Kamal melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2019.

Kamal mengatakan status DPO tertuang dalam surat Nomor DPO/25/IX/Res.1.24./2019/Dit Reskrimum. Status itu juga tertuang dalam laporan dengan nomor LP/317/IX/Res.1.24/2019/SPKT Polda Papua Tanggal 5 September 2019.

“Agus Kossay diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar Pasal 106 Jo Pasal 87 KUHP,” tegas Kamal.

Agus ditangkap di SPBU Hawai, Sentani, Jayapura, Papua, Selasa, 17 September 2019, sekitar pukul 17.35 WIB. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat. Ia ditangkap bersama rekannya saat mengendarai motor yang dicurinya.

“Tim mengamankan pelaku dan rekannya bersama barang bukti sepeda motor ke Mapolda Papua untuk proses hukum lebih lanjut,” sambung Kamal.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menjadi dalang kerusuhan di dalam dan luar wilayah Bumi Cenderawasih. Mereka mendesain dan mengelola konflik agar kisruh terjadi.

“Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Siber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua,” ujar Tito, di Jayapura, Papua, Kamis, 5 September 2019.

Tito menjelaskan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Tito pun meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang dikemas untik Papua kisruh.

“ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan,” jelasnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka Dugaan Suap Dana Hibah KONI

Oleh

Fakta News
Liga Indonesia
Menpora Imam Nahrawi

Jakarta – KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora. Dia diduga menerima total suap Rp 26,5 miliar.

“Dalam rentang 2014-2018, IMR selaku Menpora melalui MIU selaku asisten pribadi Menpora diduga telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar,” kata Wakil Ketua Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Dia mengatakan Imam juga diduga meminta Rp 11,8 miliar dalam rentang 2016-2018. Total dugaan penerimaan 26,5 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar,” ujar Alexander.

Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkait dengan Ketua Dewan Pengah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam.

“Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora,” ucapnya.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada kasus awal, KPK menjerat 5 tersangka, yaitu Ending Fuad Hamidy, Johnny E Awuy, Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto.

Ending dijerat dalam jabatannya sebagai Sekjen KONI, sedangkan Johnny sebagai Bendahara Umum KONI. Baik Ending maupun Johnny telah divonis bersalah dalam pengadilan, dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara bagi Ending dan 1 tahun 8 bulan penjara bagi Johnny.

Sedangkan 3 orang lainnya, yaitu Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya