Sukses Serap 12 Ribu Member, Ganjar: Hetero Space Jadi Ruang Pengembangan Industri Kreatif dan UMKM Jateng
Semarang – Ruang kolaborasi Hetero Space yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan jejaring anak muda Jawa Tengah dinilai sukses menumbuhkan industri kreatif. Diluncurkan akhir Januari 2020, ruang kolaborasi (coworking space) ini telah menggelar banyak kegiatan yang bahkan mampu beradaptasi di tengah pandemi. Kesuksesan itu memunculkan harapan baru untuk membuat coworking space di kota lain di Jawa Tengah.
Hingga akhir Agustus 2020, tercatat sudah ada 231 kegiatan yang diselenggarakan di Hetero Space Semarang. Ratusan kegiatan itu menyerap 12.908 member dan telah menjadi ruang tumbuh bagi 1000 start up digital.
“231 kegiatan itu kami lakukan secara online, offline, dan juga hybrid (menggabungkan keduanya). Kami juga menggandeng beberapa komunitas di luar Jawa Tengah. Kami ingin lebih menebarkan kesempatan buat masyarakat secara umum untuk lebih aktif dan produktif belajar bareng mengenai industri kreatif di Hetero Space,” kata Khaleed H Pranowo, Master of Coins Hetero Space, usai bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Rumah Dinas Puri Gedeh, Jumat (2/10/2020).
Khaleed menjelaskan, ada beberapa output yang sudah mendapatkan dampak secara langsung dan tidak langsung. Artinya, saat ini masih ada yang dikembangkan lagi pasca kegiatan misalnya kegiatan berbentuk manajerial dan vokasional seperti desain dan foto produk.
“Setelah mengikuti pelatihan dari kita mereka bisa memiliki desain packaging yang lebih baik dan menarik dari sebelumnya sehingga meningkatkan omzet. Untuk manajerial ada pelatihan digital marketing untuk akses ke e-commerce. Sedangkan kegiatan start up kita mengundang masyarakat untuk belajar membuat start up dalam waktu tiga hari,” jelasnya.
Pada kesempatan itu juga membahas rencana pembuatan Hetero Space di Banyumas. Khaleed mengatakan Hetero Space di Banyumas akan lebih besar atau creative hub yang memiliki coworking space, maker space, dan coliving space.
“Jadi orang bisa tinggal, belajar, bekerja, dan berolahraga di sana,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merespons positif dan memberikan apresiasi atas kinerja Hetero Space. Menurutnya, berbagai kegiatan di Hetero Space dapat menjadi ruang untuk mengembangkan industri kreatif dan UMKM dalam rangka menyiapkan pertumbuhan ekonomi.
“Sudah bagus ini. Banyumas langsung gas saja, saya setuju. Kita perlu aksi konkret. Hetero Space bisa menjadi tempat untuk menyiapkan perekonomian kita. Jadi ketika vaksin ditemukan kita benar-benar siap untuk tancap gas,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati yang turut hadir dalam pertemuan itu menambahkan terkait rencana Hetero Space di Banyumas nantinya akan memanfaatkan gedung pembantu gubernur di sana. Ruang kolaborasi itu akan mulai disiapkan tahun ini. Tidak hanya Banyumas, Hetero Space juga akan dibuat di Solo.
“Gubernur ingin tahun ini, sebenarnya itu kami siapkan untuk tahun 2021. Kenapa Banyumas karena di sana banyak sekali anak muda kreatif tetapi sarana pendukung masih sedikit. Respons komunitas anak muda di sana juga bagus,” jelasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
