Studi Terbaru Nilai Penerapan Herd Immunity Tak Efektif Hentikan Penyebaran Covid-19
Jakarta – Seiring mewabahnya Covid-19 di seluruh dunia, beberapa orang menilai herd immunity adalah solusi terbaik untuk menghentikan penyebaran virus. Namun, menerapkan herd immunity atau kekebalan kelompok di sebuah negara terbukti tidak efektif, berdasarkan studi terbaru.
Satu studi menunjukkan, hanya sebagian kecil orang di Stockholm, ibukota Swedia, yang mengembangkan antibodi untuk virus corona. Hal ini menimbulkan keraguan, apakah tidak adanya lockdown di suatu negara bisa membantu masyarakat mengembangkan tingkat kekebalan yang signifikan atau tidak.
Studi yang melibatkan 1.100 tes di Swedia dan dilakukan oleh badan kesehatan masyarakat negara itu menemukan hanya 7,3 persen orang di Stockholm yang mengembangkan antibodi, seperti dilansir Reuters.
Para ahli mengatakan, populasi dapat mencapai apa yang disebut kekebalan kelompok terhadap virus ketika sekitar 60 persen orang telah terinfeksi.
Tom Britton, profesor yang membantu mengembangkan model peramalan, mengakui perhitungannya bisa saja keliru.
“Itu berarti perhitungan yang dibuat oleh agensi dan saya mungkin salah, tapi jika demikian adanya, kesalahan itu mengejutkan,” katanya kepada surat kabar Swedia, Dagens Nyheter, seperti dilaporkan The Guardian.
“Atau lebih banyak orang telah terinfeksi daripada antibodi yang dikembangkan.”
Britton sebelumnya menyebut, sekitar setengah dari populasi di Swedia dapat terinfeksi pada akhir April 2020. Kini, Swedia menjadi negara dengan angka kematian relatif tinggi akibat virus corona per kapita.
Tidak seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, Swedia belum menerapkan lockdown sebagai respon terhadap pandemi. Sebagai gantinya, negara itu membiarkan sebagian besar bisnis beroperasi dan anak-anak tetap pergi ke sekolah.
Swedia juga telah mengambil pendekatan yang lebih sederhana untuk tes virus corona dibandingkan negara-negara lain. Pemerintah Swedia memiliki target untuk melakukan 100.000 tes per minggu dan berfokus pada petugas kesehatan dan orang-orang yang dirawat di rumah sakit.
Selain menargetkan kekebalan kelompok, pemerintah Swedia juga berniat memperlambat penyebaran virus untuk memastikan kapasitas layanan kesehatannya baik-baik saja.
Herd Immunity Masih Jauh untuk Dicapai
Temuan baru ini menantang mereka yang mendukung strategi herd immunity.
Bjorn Olsen, profesor kedokteran infeksi di Uppsala University, mengatakan “saya pikir herd immunity masih jauh, jika kita memang akan mencapainya.”
Namun, Anders Tegnell, kepala ahli epidemiologi di negara itu mengatakan temuan tersebut mencerminkan situasi pada bulan April dan dia berpikir sekitar 20 persen orang di Stockholm telah terkena virus corona.
Pemerintah Swedia bersikeras strateginya akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Awal bulan ini, Tegnell mengatakan kepada Financial Times, di saat negara-negara yang memberlakukan lockdown dapat mengalami gelombang kedua pandemi, maka kemungkinan itu akan lebih kecil di Swedia.
“Di musim gugur akan ada gelombang kedua,” kata Tegnell.
“Swedia akan memiliki tingkat kekebalan yang tinggi dan jumlah kasus mungkin sangat rendah.”
Tegnell mengatakan bahwa Finlandia, negara tetangga Swedia, akan memiliki tingkat kekebalan yang sangat rendah. Badan kesehatan publik Swedia telah memperkirakan 40 persen orang di Stockholm akan tertular Covid-19 pada akhir bulan ini, seperti dilansir The Times of London.
(zico)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
