Connect with us

Strategi Bali Hadapi Covid-19, Gubernur Koster: Desa Adat Untuk Kendalikan Pergerakan Masyarakat

Gubernur Bali I Wayan Koster

Jakarta – Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan bahwa Desa Adat dijadikan sebagai satu andalan utama untuk mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Dalam kaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali sejak kasus ini muncul pada tanggal 10 Maret, maka kami langsung membuat suatu pola penanganan dalam bentuk kebijakan, kemudian operasional kebijakan, dan juga operasional di tingkat lapangan,” ujar Gubernur Bali saat memberikan keterangan Pers, Selasa (12/5).

Jadi, menurut Gubernur Bali, ada 3 level pelaksanaan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali, yakni:

Satu, di tingkat provinsi adalah menurunkan suatu atau mengeluarkan suatu kebijakan berupa surat edaran, imbauan dan instruksi mendetailkan arahan dari Presiden.

Kedua, di tingkat kabupaten merupakan manajemen untuk mengkoordinasi pelaksanaan penanganan operasional Covid-19 di wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Ketiga, di level ini menerapkan kebijakan di wilayah desa adat dengan membentuk satgas gotong royong yang melibatkan unsur-unsur desa dinas, kelurahan, babinsa, dan bhabinkamtibmas serta berbagai elemen yang ada di masyarakat.

“Jadi leading-nya di wilayah desa adat ini adalah desa adat itu sendiri karena desa adat memiliki suatu kearifan lokal dengan hukum adatnya yang bisa mengikat lebih kuat masyarakatnya di wilayah desa adat masing-masing yang ada di Provinsi Bali. Dan di Provinsi Bali itu ada 1.493 desa adat,” kata Gubernur Bali.

Desa Adat inilah, menurut Gubernur Bali, yang diadikan sebagai satu andalan utama untuk mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing agar tidak keluar atau tidak kedatangan orang luar masuk ke wilayahnya dengan melakukan pengontrolan secara ketat.

“Kecuali memang ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendesak. Sehingga dengan demikian pergerakan warga di desa adat itu betul-betul dapat dikontrol,” kata Gubernur Bali.

Lebih lanjut, Gubernur Bali sampaikan karena desa adat memiliki hukum adat, maka pengendaliannya ini warganya itu menjadi sangat tertib dan disiplin dan sejauh ini berjalan dengan sangat baik.

Di samping itu juga, Gubernur Bali sampaikam kelebihannya desa adat adalah selain upaya-upaya biasa yang sifatnya terlihat, di desa ini juga ada satu keyakinan dengan ritual agama yang diselenggarakan yang dinamakan dengan kegiatan dalam bentuk Niskala, suatu ritual adat keagamaan yang menjadi keyakinan masyarakat di Bali.

“Ketika ada wabah seperti ini, itu memang ada warisan dari para leluhur yang bisa dijadikan suatu pedoman untuk melaksanakan itu secara ritual. Ini menjadi satu warisan yang sangat penting karena para leluhur kami mengajarkan dari dulu bahwa kalau ada wabah itu ada cara sendiri untuk menanganinya secara ritual,” tandas Wayan Koster.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bali juga sampaikan sudah mulai menyiapkan fasilitas kesehatan yang baik dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

“Pertama adalah rumah sakit rujukannya itu ada 13 dengan 392 tempat tidur, lengkap dengan ruang isolasi, kemudian tenaga medis yang kompeten, peralatan penanganan Covid-19 dalam bentuk APD, rapid test, ventilator, masker dan lain-lain yang sangat memadai dan banyak dibantu oleh Ketua Gugus Tugas,” katanya.

Ia juga sampaikan terus meningkatkan kualitas layanan dengan menyiapkan laboratorium uji swab berbasis PCR, yaitu di Rumah Sakit Umum Sanglah, Rumah Sakit PTN Udayana, dan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa.

“Dulu di awal-awal kami sulit melakukan uji swab karena harus ke Jakarta atau ke Surabaya, waktunya lama. Maka dengan adanya 3 laboratorium ini sekarang uji swab bisa dilaksanakan dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Dan paling lama 24 jam hasilnya sudah keluar dengan kapasitas uji 490 spesimen sampel,” imbuhnya.

Gubernur Bali juga sampaikan telah memberikan pelayanan yang baik kepada petugas medis dengan menyediakan hotel dan sarana transportasi, sehingga para tenaga medis ini betul-betul bisa bekerja dengan optimal dengan kondisi yang prima, tidak bolak-balik jauh dari kediamannya menuju tempat bertugasnya.

“Kami memetakan bahwa pasien positif Covid-19 di Provinsi Bali sebagian besar adalah karena adanya PMI (pekerja migran Indonesia) atau anak buah kapal (ABK) dari orang Bali yang bekerja di luar negeri,” tandas Wayan Koster.

Itu, menurut Gubernur Bali, sekitar 154.000 warga Bali yang ada di luar negeri, bekerja sebagai (kru) kapal pesiar, sebagian beberapa di antaranya pekerja lain, yang pulang setelah cek di lapangan inilah yang banyak positif menularkan kepada warganya dan juga kepada lingkungan-lingkungan yang lebih luas, apalagi keluarga dalam satu rumah tangga, langsung kena.

“Oleh karena itu kami melakukan upaya pengendalian, PMI dan ABK ini yaitu semuanya kami karantina dengan melakukan rapid test. Dulu rapid test, sekarang sudah di swab. Jadi semua PMI dan ABK kami karantina,” sambungnya.

Yang negatif, menurut Gubernur Bali, dikarantina oleh kabupaten/kota di hotel atau difasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan PMI dan ABK yang positif, kalau positifnya orangnya sehat itu kami karantina di fasilitas yang baik ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi.

“Kemudian kalau positifnya dengan gejala langsung dibawa ke rumah sakit mendapat penanganan yang intensif. Sehingga dengan demikian pembagian tugasnya jelas,” jelasnya.

Untuk yang positif itu, menurut Gubernur Bali, dikarantina oleh provinsi, yang negatif itu dikarantina oleh kabupaten/kota selama 2 minggu.

“Dan saat ini kami perketat lagi, baru bisa dipulangkan ke rumahnya kalau sudah mengalami uji swab dua kali hasil negatif,” pungkas Gubernur Bali.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Ungkap Klaster Penularan Covid-19, Pemukiman Paling Tinggi

Oleh

Fakta News
Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah

Jakarta – Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, klaster penularan virus corona (Covid-19) paling banyak terjadi permukiman padat. Klaster tersebut, kata dia, terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

“Bahwa klaster tertinggi yaitu klaster yang berasal dari pemukiman atau lokal transmisi,” kata Dewi dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (3/8/2020).

“Jadi artinya ada seseorang yang positif kemudian mungkin yang tulari adalah keluarganya, keluarganya sudah keburu dia belanja ke warung, dia ikut arisan misalnya akhirnya mengenai orang-orang yang lain dalam satu wilayah yang sama,” kata dia.

Klaster tertinggi kedua yakni pasar dan pusat pelelangan ikan. Disusul pusat pelayanan kesehatan. Sementara itu, klaster tertinggi keempat yakni perkantoran yang menyumbang angka pasien positif Covid-19 cukup banyak.

“Ini (perkantoran) salah satunya juga menyumbang angka, karena kembali ketika masyarakat mulai beraktivitas mau tidak mau sudah mau ketemu dengan banyak orang lagi lagi protokol kesehatan harus diterapkan,” ujar dia.

Klaster terakhir yakni rumah ibadah. Dewi pun mengingatkan agar semua pihak selalu menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas.

“Kita juga melihat rumah ibadah ini juga ada angka klastering di sana. Beberapa klaster itu yang harus kita hati-hati,” ucap Dewi.

Berdasarkan data pemerintah hingga Senin ini pukul 12.00 WIB, tercatat ada 1.679 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan pasien baru itu menyebabkan secara akumulasi kini ada 113.134 kasus Covid-19 sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data yang sama, juga diketahui ada penambahan 1.262 pasien yang sembuh dari Covid-19. Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Kendati demikian, masih ada 66 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam periode 2-3 Agustus 2020. Dengan demikian, total pasien yang meninggal setelah mengidap Covid-19 dan terinfeksi virus corona ada 5.302 orang.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Harus Subsidi Pendidikan Jarak Jauh

Oleh

Fakta News
Kemendikbud Harus Subsidi Pendidikan Jarak Jauh
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan dana ini digunakan untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19.

Syaiful menjelaskan dana tersebut bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) bagi siswa yang kesulitan belajar jarak jauh. Menurutnya, anggaran sebesar Rp 100 miliar sudah cukup bagus apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP.

“Saya minta anggaran POP yang Rp 494 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti jaringan internet, paket data, bahkan ada yang tak punya HP, apalagi laptop dan sebagainya. Sedangkan untuk POP kalau dilanjutkan cukup Rp 100 miliar. Masak Tanoto dan Sampoerna yang harusnya membantu malah dapat anggaran,” papar Syaiful secara virtual, beberapa waktu yang lalu.

Saran tersebut disampaikannya saat acara Dialektika Demokrasi bertema “Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia” bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, dan Direktur Pendidikan Vox Populi Indonesia, Indra Charismiadji, ditayangkan secara virtual di Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Syaiful mengungkapkan bahwa Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP karena memandang program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu. Namun, lanjutnya, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal. Dia menyarankan agar Kemendikbud membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal,” tandas politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Syaiful juga mewanti-wanti sejak awal, bahwa Komisi X telah mengingatkan agar tidak terjadi gap, kontradiktif antara gagasan dan operasional terkait siapa dan organisasi apa saja yang lolos kriteria POP tersebut. Juga bagaimana POP itu memperlakukan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu tidak disamakan dengan yang tidak memiliki satuan pendidikan.

“Sayangnya tak ada jawaban dari Kemendikbud RI. Padahal, skema anggarannya full APBN. Tapi, setelah ada protes masyarakat pasca mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Pak Nadiem bilang ada dua skema tambahan; yaitu mandiri dan pendampingan plus APBN. Kalau jawaban skema anggarannya itu di luar APBN, karena terdesak protes dan itu salah, ya tetap salah,” imbuh Syaiful.

Ia juga minta Menkdikbud menunda POP karena sudah kehilangan legitimasi dengan tak terlibatnya NU, Muhammadiyah, PGRI dan lain-lain. Sebaiknya Kemendikbud lebih fokus pada PJJ yang sulit saat ini. Komisi X pun akan mengundang Mendikbud Nadiem untuk mengevaluasi komprehensif masalah POP tersebut. “Kami minta apapun keputusannya soal POP itu harus mendapat persetujuan DPR RI dan diterima publik,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (eko/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertumbuhan Ekonomi Minus 11,9 Persen, Uni Eropa Masuk ke Jurang Resesi

Oleh

Fakta News

London – Uni Eropa masuk ke jurang resesi, setelah mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi minus 11,9 persen pada kuartal II 2020 akibat virus corona. Dilansir dari CNN, Senin (3/8/2020), anjloknya pertumbuhan ekonomi secara kuartalan itu merupakan rekor terburuk bagi Uni Eropa.

Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi 27 negara anggota Uni Eropa digabungkan dilaporkan minus 3,2 persen. Resesi ekonomi dapat terjadi ketika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi minus selama dua kuartal berturut-turut.

Adapun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa merosot 14,4 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Uni Eropa pada kuartal II 2020 lebih buruk dibandingkan Amerika Serikat, yakni minus 9,5 persen.

Survei-survei teranyar terkait aktivitas bisnis menunjukkan perekonomian Uni Eropa dalam kondisi perbaikan. Namun, faktanya kasus positif virus corona di sejumlah negara anggota melonjak, seperti di Jerman, Perancis, Spanyol, dan Italia.

Jerman, ekonomi terbesar Uni Eropa, melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 10,1 persen. Sementara itu, Perancis membukukan pertumbuhan ekonomi minus 13,8 persen pada kuartal II 2020.

Adapun pertumbuhan ekonomi Italia minus 12,4 persen pada periode yang sama. Spanyol melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 18,5 persen. Kalangan ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa anjlok 13 persen.

Namun demikian, perbedaan antara angka kontraksi pertumbuhan ekonomi antara Spanyol dan negara-negara Uni Eropa lainnya cenderung mengkhawatirkan.

“Perbedaannya lebih besar dari yang diperkirakan, dan dengan pembukaan kembali (perekonomian), Spanyol tampaknya akan mengalami kemerosotan berkepanjangan,” kata Bert Colijn, ekonom senior di ING.

Berdasarkan proyeksi teranyar Komisi Uni Eropa, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa akan minus 8,3 persen sepanjang 2020. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi pembatasan sosial akan terus dilonggarkan dan tidak ada gelombang kedua virus corona secara besar-besaran.

 

(zico)

Baca Selengkapnya