BI dan Kemenko Maritim Dorong Dua Kebijakan Demi Makroekonomi yang Stabil
Bandung – Guna menopang stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia (BI) bersama Kemenko bidang Maritim mendorong dua kebijakan penting. Dengan dua kebijakan tersebut, diharapkan mampu menopang stabilitas makroekonomi, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.
Dua kebijakan penting dimaksud, adalah, pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung (enablers) bagi pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun lunak.
Kedua, pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan, kombinasi kebijakan tersebut disertai dukungan partisipasi swasta secara aktif.
“Karena partisipasi swasta tersebut, diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial-ekonomi,” kata Agus saat membacakan kesimpulan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) dan Bank Indonesia, Rabu (27/9/2017).
Rakorpusda, dihadiri Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perindustrian, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pertanian. Rapat juga dihadiri Gubernur Jawa Barat serta sejumlah Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat.
Lima Rekomendasi Rakorpusda
Rakorpusda tersebut, selain melahirkan arah kebijakan, juga mencermati kesenjangan ekonomi yang masih menjadi tantangan, dan perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan. Dalam konteks perekonomian Jawa Barat, Agus menuturkan, terdapat tantangan berupa ketimpangan ekonomi secara spasial antara Jawa Barat bagian Utara dan Selatan, dan kesenjangan ekonomi yang tinggi di daerah perkotaan.
“Upaya mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan memerlukan peran aktif seluruh unsur masyarakat, termasuk pesantren,” kata Agus.
Berkaitan dengan hal tersebut, peserta Rakorpusda juga melakukan diskusi dengan delapan pimpinan pesantren terbesar di Jawa Barat. Pertemuan membahas mengenai upaya mewujudkan pesantren sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif guna mengatasi ketimpangan di Jawa Barat.
Paling penting, Rakorpusda menyepakati lima hal yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Rakorpusda memutuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial.
Proyek infrastruktur yang perlu menjadi prioritas antara lain; konektivitas jalan darat yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Jawa Barat. Proyeknya adalah, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), dan Jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela).
Selanjutnya akses jalan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat bagian Utara, jalan tol dari Cipali ke Patimban, serta pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road,.
Begitu pula dengan alur kereta api double track Bogor-Sukabumi, dan Bandara Internasional Jawa Barat – Kertajati sebagai pusat logistik, Pelabuhan Patimban, Bandungan/Waduk: Jatigede, Leuwikeris, Kuningan, Karian, dan Sindangheula.
Kemudian, ketersediaan air baku untuk air bersih dan air minum melalui optimalisasi pemanfaatan sungai Citarum dan PLTU Lontar, PLTU Suralaya, disertai dukungan pengembangan Transmisi High Voltage Direct Current.
Keselarasan dengan RTRW
Menurut BI, upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peningkatan peran proaktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki infrastruktur di daerah.
Hal tersebut, kata Agus, dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten/kota, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa, pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
“Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah,” ujar Agus.
Khusus untuk Jawa Barat bagian Utara, perlu difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi ekspor (antara lain industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan-minuman, industri elektronik dan telematika, serta industri tekstil dan produk tekstil).
Sementara itu, pengembangan sektor ekonomi potensial di Jawa Barat bagian Selatan difokuskan pada optimalisasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing tinggi, melalui industri berbasis pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor maritim, sebagai quick wins untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Jawa Barat bagian Selatan.
Selanjutnya, untuk mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik juga akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.
Meningkatkan kapasitas SDM, melalui pendidikan vokasi, antara lain melalui pembangunan dan penyelenggaraan Politektik/Akademi di Kawasan Industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), dan kerjasama antar SMK dengan industri.
Selain itu, BI dan Kemenko bidang Maritim sepakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Barat dan produknya melalui pendampingan yang memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar.
Namun juga, diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, terutama untuk industri fashion, industri kreatif, kerajinan, furniture, kosmetik, herbal, perhiasan, logam dan makanan-minuman.
Lebih lanjut, promosi IKM akan dioptimalkan melalui penggunaan e-commerce dan didukung pusat logistik serta infrastruktur konektivitas.
Kemudian, Rakorpusda juga memandang perlu adanya pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Nilai tambah ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan petani melalui tiga cara.
Pertama, pengembangan corporate/cooperative farming sehingga memacu berkembangnya agroindustri-agrobisnis, termasuk pertanian organik yang lebih bernilai tambah.
Kedua, peningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer yang didukung oleh asuransi pertanian dan peternakan, serta mempercepat program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi petani.
Ketiga, intensifikasi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi logisitik, dan perbaikan tata niaga pangan.
Rakorpusda juga mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas (3A) sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya, serta desa wisata. “Prioritas destinasi wisata yang dapat dikembangkan antara lain Pelabuhan Ratu dan Tanjung Lesung,” kata Agus.
Di samping itu akan dilakukan penguatan branding dan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan e-commerce. Pengembangan sektor pariwisata di selatan Jawa Barat dan Banten akan disertai percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, yaitu Tol Ciawi-Sukabumi.
M Riz
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
