Soft Launching, Pelabuhan Internasional Patimban Lakukan Ekspor Perdana 140 Unit Mobil
Bogor – Presiden Joko Widodo melakukan soft launching sekaligus meresmikan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban, Minggu (20/12/2020) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar).
“Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirranirrahim Pelabuhan Patimban hari ini saya nyatakan siap dan bisa digunakan,” ujar Presiden.
Menandai pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban tersebut, dilakukan ekspor perdana kendaraan sebanyak 140 unit mobil, yaitu Toyota, Daihatsu, Suzuki menggunakan Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd dengan tujuan Brunei Darussalam.
Pelabuhan yang dioperasikan tersebut merupakan hasil pembangunan Tahap I. Disampaikan Presiden, pada fase I, Pelabuhan Patimban siap melayani peti kemas dengan kapasitas 3,75 juta TEUs.
“Kapasitas car terminal sebesar 218 ribu mobil CBU (completely built up) dan nantinya menjadi 600 ribu kendaraan dan akan meningkatkan ekspor otomotif kita ke pasar global,” ujarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam laporannya mengungkapkan, pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Subang, Jabar, ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Pembangunan tahap I meliputi area terminal, breakwater, seawall, revetment, jalan akses, jembatan penghubung, dan terminal kendaraan (seluas) 25 hektare,” ujar Menhub.
Pada tahap II di tahun 2021-2024, imbuhnya, akan dibangun sebanyak kurang lebih 66 hektare dan tambahan untuk car terminal dengan kapasitas 600 ribu kendaraan bermotor (CBU). Selanjutnya tahun 2024-2025 dilakukan pembangunan terminal peti kemas dengan kapasitas kumulatif kargo sebanyak 5,5 juta TEUs.
Tahap akhir di tahun 2026-2027, dilakukan pembangunan berupa terminal peti kemas dengan kumulasi kapasitas sebanyak 7,5 TEUs dan 600 ribu CBU.
Dilaporkan Menhub, pada tanggal 3 Desember 2020 telah dilaksanakan ujicoba operasional Pelabuhan Patimban dengan menggunakan Kapal Ostina.
“Ke depan Pelabuhan Patimban akan disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai dengan arahan Presiden, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya logistik nasional,” ujarnya.
Di area Pelabuhan Patimban, imbuhnya, Pertamina akan melakukan pembangunan dukungan energi bagi Pelabuhan Patimban dan sekitarnya. Pelabuhan ini juga akan terkoneksi dengan jalan tol dan jalur kereta api.
“Diharapkan akan meningkatkan potensi pembangunan 10 kawasan industri prioritas di sepanjang koridor utara Jawa sehingga perekonomian meningkat dan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat,” jelas Menhub.
Bersamaan dengan itu, imbuhnya, juga dilakukan sejumlah kegiatan sehingga masyarakat di sekitar merasakan manfaat dari keberadaan Pelabuhan Patimban ini.
“Kegiatan itu terdiri dari pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberian program keahlian bagi nelayan, diikuti dengan pemberian kapal nelayan melalui koperasi,” pungkas Menhub.
Tampak mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara di Pelabuhan Patimban hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.