Connect with us
Debat Pilpres 2019

Soal Caleg Eks Koruptor, Prabowo: Mungkin Korupsinya Enggak Seberapa

Caleg eks koruptor, prabowo, yudikatif
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di panggung debat pertama pilpres.(Istimewa)

Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membela calon legislatif eks koruptor di partainya. Ia menilai, korups caleg tersebut tidak seberapa dan juga mereka sudah diproses hukum.

“Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa, mungkin dia…,” kata Prabowo dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).

Pernyataan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan Joko Widodo soal 6 caleg eks koruptor dari Gerindra. Jokowi menilai, pencalonan wakil rakyat tersebut menunjukkan inkonsistensi sikap antikorupsi Prabowo. Apalagi, Prabowo sempat menyebut korupsi Indonesia sudah stadium 4—klaim yang tak disetujui Jokowi.

Bagi Prabowo, kasus korupsi kecil memang salah. Ia lebih menginginkan pemberantasan korupsi yang merugikan rakyat triliunan rupiah.

“Begini, kalau curi ayam, benar itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan rupiah, itu saya yang saya kira harus habiskan di Indonesia ini,” ujarnya.

Baca Juga:

 

Sikap Permisif Prabowo terhadap Korupsi Kecil

Jawaban Prabowo tersebut itu justru menyiratkan bahwa korupsi kecil masih bisa dimaafkan. Dengan catatan, rakyat masih menghendaki.

Jawaban tersebut justru menyiratkan Prabowo punya sikap permisif terhadap korupsi kecil. Justru ini yang aneh. Korupsi tetaplah korupsi. Baik dia korupsi kecil maupun besar.

Sikap tersebut tidak menunjukkan ketegasan Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ia masih ragu. Apalagi, saat menjawab pertanyaan Jokowi, Prabowo sempat menilai data ICW yang dikutip Jokowi tersebut subjektif.

Prabowo ingin menyangkal, meski akhirnya mengakui bahwa caleg Gerindra ada yang eks koruptor meski, kata Prabowo, korupsinya tak seberapa. Prabowo juga sempat tegang dengan memotong waktu Jokowi dalam menanggapi jawaban Prabowo.

Dwi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Penurunan Tarif Tiket Pesawat Harus Tetap Perhatikan Keselamatan

Oleh

Fakta News
Tarif Tiket Pesawat
Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena(Foto: DPR)

Jakarta – Tarif tiket pesawat yang melonjak akhir-akhir ini menjadi sorotan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena dinilai akan membebani daya masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara. Meski Kementerian Perhubungan telah memerintahkan maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12-16 persen, Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena menegaskan penurunan tarif tiket pesawat harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang.

“Cari jalan terbaik. Selama masih seperti ini, kita masih akan terus marah kalau kita tidak bisa mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jangan hanya Garuda Indonesia saja, kalau mau menurunkan harga tiket, tetap dipikirkan keamanannya. Bisa nggak tetap aman, karena ini yang paling penting,” tegas Idris saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh jajaran Kementerian BUMN Bidang Transportasi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Selain Kementerian BUMN, RDP juga dihadiri oleh Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Kereta  Api Indonesia (Persero), PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelni (Persero), Perum Damri dan PT Pertamina (Persero).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Oleh

Fakta News
Permasalahan Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali(Foto: DPR)

Jatim – Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah memasuki tahapan akhir, yaitu proses rekapitulasi surat suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain terus memantau proses rekapitulasi nasional, Komisi II DPR RI juga terjun langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait permasalahan yang ada di berbagai daerah terkait penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, selain menggali permasalahan yang ada di Jawa Timur, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menerima masukan secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur, agar ke depan penyelenggaraan pemilu jauh lebih lagi.

“Kita tahu di masyarakat tentu beredar berbagai informasi, baik yang benar maupun yang kurang tepat. Maka menjadi kewajiban Komisi II untuk datang langsung ke daerah. Selain ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat langsung seperti apa kejadiannya itu,” kata Zainuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Minta Warganya Tak Ikuti Aksi Massa 22 Mei

Oleh

Fakta News
PP Muhammadiyah
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.(istimewa).

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan warganya untuk berlaku santun dan seusia hukum dalam menyikapi pengumuman hasil Pemilu 2019. PP Muhammadiyah juga mengimbau warganya untuk menerima hasil Pemilu 2019 dan tak mengikuti aksi massa 22 Mei mendatang.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.News, Minggu (19/5). Pernyataan ini dikeluarkan terkait maraknya pemberitaan seruan aksi pada 22 Mei yang merupakan tanggal pengumuman hasil resmi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah,” ujar Mu’ti.

Selain itu, Sekretaris PP Muhammadiyah ini juga ingin agar warga Muhammadiyah menerima apa pun dan siapa pun pemenang Pemilu 2019. “Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” imbuhnya lagi.

Karena itulah, PP Muhammadiyah sangat menganjurkan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa pada 22 Mei mendatang.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya