Connect with us

Skenario Pengamanan KPU, TNI Kerahkan Gultor dari Kopassus

Sat-81/Gultor dari Kopassus

JakartaTentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan skenario pengamanan para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dokumen serta server Pemilu 2019 jika ada kerusuhan akibat pengepungan KPU oleh massa demonstran. TNI AD akan mengerahkan Satuan Penanggulangan Teror (Gultor) dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Hal itu terungkap dalam latihan pengamanan tahap penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Prajurit TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Gelaran ini dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, Asisten Logistik Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono.

Dikutip dari siaran pers Puspen TNI, latihan tersebut mensimulasikan terjadi kerusuhan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Pemicunya adalah massa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa terkait hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Merespons insiden ini. Satuan Gultor TNI bergerak cepat tiba di kantor KPU dengan menggunakan Helikopter Caracal milik TNI AU. Mereka turun dengan tali dari helikopter atau teknik stabo.

Tim kemudian menyelamatkan anggota KPU dan dokumen serta server hasil penghitungan suara melalui heli. Personel dan materi KPU tersebut kemudian diamankan ke suatu tempat yang telah ditentukan.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Penurunan Tarif Tiket Pesawat Harus Tetap Perhatikan Keselamatan

Oleh

Fakta News
Tarif Tiket Pesawat
Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena(Foto: DPR)

Jakarta – Tarif tiket pesawat yang melonjak akhir-akhir ini menjadi sorotan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena dinilai akan membebani daya masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara. Meski Kementerian Perhubungan telah memerintahkan maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12-16 persen, Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena menegaskan penurunan tarif tiket pesawat harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang.

“Cari jalan terbaik. Selama masih seperti ini, kita masih akan terus marah kalau kita tidak bisa mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jangan hanya Garuda Indonesia saja, kalau mau menurunkan harga tiket, tetap dipikirkan keamanannya. Bisa nggak tetap aman, karena ini yang paling penting,” tegas Idris saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh jajaran Kementerian BUMN Bidang Transportasi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Selain Kementerian BUMN, RDP juga dihadiri oleh Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Kereta  Api Indonesia (Persero), PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelni (Persero), Perum Damri dan PT Pertamina (Persero).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Oleh

Fakta News
Permasalahan Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali(Foto: DPR)

Jatim – Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah memasuki tahapan akhir, yaitu proses rekapitulasi surat suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain terus memantau proses rekapitulasi nasional, Komisi II DPR RI juga terjun langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait permasalahan yang ada di berbagai daerah terkait penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, selain menggali permasalahan yang ada di Jawa Timur, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menerima masukan secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur, agar ke depan penyelenggaraan pemilu jauh lebih lagi.

“Kita tahu di masyarakat tentu beredar berbagai informasi, baik yang benar maupun yang kurang tepat. Maka menjadi kewajiban Komisi II untuk datang langsung ke daerah. Selain ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat langsung seperti apa kejadiannya itu,” kata Zainuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Minta Warganya Tak Ikuti Aksi Massa 22 Mei

Oleh

Fakta News
PP Muhammadiyah
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.(istimewa).

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan warganya untuk berlaku santun dan seusia hukum dalam menyikapi pengumuman hasil Pemilu 2019. PP Muhammadiyah juga mengimbau warganya untuk menerima hasil Pemilu 2019 dan tak mengikuti aksi massa 22 Mei mendatang.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.News, Minggu (19/5). Pernyataan ini dikeluarkan terkait maraknya pemberitaan seruan aksi pada 22 Mei yang merupakan tanggal pengumuman hasil resmi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah,” ujar Mu’ti.

Selain itu, Sekretaris PP Muhammadiyah ini juga ingin agar warga Muhammadiyah menerima apa pun dan siapa pun pemenang Pemilu 2019. “Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” imbuhnya lagi.

Karena itulah, PP Muhammadiyah sangat menganjurkan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa pada 22 Mei mendatang.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya