Connect with us
Parlemen

Skema Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum Masa Depan

Skema Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum Masa Depan
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto : Oji/Man

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, skema pelatihan Kartu Prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan startup berpotensi menjadi kasus hukum setelah tahun 2024. Hal ini diungkapkannya melalui akun Twitter pribadinya, menyusul cuitan Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan kartu prakerja ini. Dimana para pengkritik Presiden Jokowi telah menciptakan modul-modul pelatihan yang dapat diakses gratis di website www.prakerja.org .

“Program Kartu Prakerja-nya sendiri tidak bermasalah, apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online. Dimana sebagian anggarannya yang Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan startup tersebut,” ujar Arsul sani, dalam siaran persnya, Rabu (20/5/2020).

Politisi Fraksi PPP ini mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century, juga kasus e-KTP, semua kasus itu menurutnya tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi bermasalah pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Menggelindingnya skema pelatihan Kartu Prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar, jika nanti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan. Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma seperti prakerja.org.

Wakil Ketua MPR ini berharap agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema Kartu Prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 pada Perppu 1/2020 yg sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu. “Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi, melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema Kartu Prakerja ini, untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya. “Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum,” pungkas Arsul. (ayu/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Djoko Tjandra Dikirim ke Lapas Salemba

Oleh

Fakta News
Djoko Tjandra

Jakarta – Narapidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, dipindahkan ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

“Kami akan pindahkan untuk menjalani pidananya di Salemba sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba,” tutur Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2020).

Djoko diserahkan kembali kepada pihak Ditjen PAS Kemenkumham setelah mendekam sementara di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Penempatan sementara tersebut sebelumnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Djoko dalam kasus pelariannya yang sedang diusut oleh Bareskrim Polri.

Namun, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemeriksaan terhadap Djoko sejauh ini dirasa sudah cukup.

“Terkait dengan pemeriksaan saudara Djoko Tjandra, untuk sementara kami rasa sudah cukup,” tutur Listyo di lokasi yang sama.

“Oleh karena itu, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dirjen PAS untuk penempatan saudara Djoko Tjandra selanjutnya,” sambung dia.

Sebelumnya, penyidik akan memeriksa Djoko Tjandra terkait penerbitan surat jalan dan surat rekomendasi kesehatan.

Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra.

Dalam kasus pelarian Djoko Tjandra, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka karena diduga membantu Djoko keluar-masuk Indonesia.

Pertama, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo yang telah menerbitkan surat jalan dan diduga terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Djoko Tjandra. Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan.

Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Selain Prasetijo, penyidik juga telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka. Anita merupakan pengacara atau kuasa hukum Djoko, narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020 silam.

Dia dijerat dengan pasal berlapis. Ia disangkakan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra. Dugaan tindak pidana pada kasus ini adalah penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara.

Pasal yang disangkakan yaitu, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Namun, belum ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Keputusan yang ditandatangani Mendikbud pada 4 Agustus 2020 tersebut menyebutkan bahwa satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Provinsi DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik.

“Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud.

Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali.

“Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap Mendikbud.

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.

Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud.

Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Mendikbud.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ketua Satgas PEN: Bantuan Pemulihan Ekonomi Sudah Diserap Keluarga Miskin

Oleh

Fakta News
Ketua Satgas PEN, Budi Sadikin, saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (7/8). (Foto: BPMI)

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional telah menyalurkan bantuan dalam jumlah besar yang diwujudkan dalam sejumlah program ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan hal itu agar ada percepatan dalam perputaran ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan tema ‘Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit’.

“Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali. Sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi,” jelasnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Satgas PEN katanya memiliki 3 fokus utama di antaranya Bantuan Sosial, Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Program Padat Karya.

“Untuk program Bantuan Sosial, ini adalah Program Keluarga Harapan diberikan pada 10 juta keluarga paling miskin. Atau kalau dikali 4, ada 40 juta keluarga paling miskin,” lanjutnya.

Pagu anggaran untuk program itu ada Rp37,4 triliun. Hingga Agustus, penyalurannya sudah terserap sebanyak Rp27 triliun atau 72% dari pagu anggaran. Dari pengamatannya sejauh ini, bantuan yang sifatnya tunai itu tidak menemui kendala. Ia optimis hingga akhir tahun ini, penyerapannya akan tercapai 100%.

Masih dalam Bantuan Sosial, program kedua yang cukup besar ialah Program Kartu Sembako. Pagu anggarannya Rp43,6 triliun diarahkan pada total penerima mencapai 20 juta keluarga. Budi memprediksi jumlah itu jika dikalikan 4, artinya ada 80 juta penduduk termiskin yang berada dilapisan terbawah.

“Sampai Agustus ini, realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp26 triliun. Atau sekitar hampir enam puluh persen (59%) dari pagu anggaran,” lanjutnya.

Lalu program ketiga ialah Program Bansos Tunai dan Non Tunai yang ditargetkan untuk daerah-daerah yang terkena dampak Covid-19. Baik itu wilayah Jabodetabek maupun diluarnya. Pagu anggarannya Rp39,2 triliun dengan realisasi sudah mencapai Rp19 triliun atau 49% terserap. Total penerimanya mencapai 10,9 juta keluarga.

Berikutnya keempat, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pagu anggarannya sebesar Rp31,8 triliun dengan jumlah penerima 8 juta keluarga. Namun ia mengakui serapannya yang sebesar 27% masih terbilang dibawah target.

“Jadi baru bisa penyalurannya Rp 9 triliun sampai saat ini. Itu yang sedang kita kejar,” masih kata Budi.

Sementara untuk program UMKM ada 2 program besarnya. Pertama Program Subsidi Bunga UMKM. Pagu anggarannya Rp35 triliun. Namun sampai saat ini diakui Budi baru bisa tersalurkan Rp1,3 triliun atau 3,71%. “Masih sangat jauh dari targetnya sebesar 35 persen,” lanjut Budi.

Masalah ini katanya sudah dibicarakan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Pegadaian dan juga bank-bank yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pemodalan Nasional Madani selaku pelaksana program.

“Kami melihat dengan (Rp)1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM dan mensubsidi pinjaman sebesar (Rp)204 triliun,” ujarnya. Realisasi itu katanya sudah menjangkau hampir semua UMKM yang berada dalam sistem perbankan sudah menerima penyaluran.

Dari hasil realisasi itu menjadi peluang bagi Satgas dalam memperluas atau ekspansi jangkauan program, namun tetap mengarahkan program ke UMKM.

Masih dalam Program UMKM, ada Program Penempatan Dana yang mengganggarkan Rp79 triliun. Dari jumlah itu, realisasi sudah mencapai 38% yang disalurkan bank-bank Himbara serta telah menjangkau lebih dari 620 ribu UMKM dan kredit tersalurkan sebesar Rp35 triliun.

Saat ini Satgas bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji sisa pagu anggaran yang belum terpakai, akan diperluas penyalurannya melalui bank-bank daerah. “Sehingga penyaluran program Penempatan Dana bisa lebih merata ke seluruh daerah di pelosok Indonesia,” jelasnya.

Di samping itu ada juga Program Padat Karya dengan pagu anggaran Rp18,4 triliun. Serapannya dinilai cukup baik yaitu sebesar 45,7% yang menyerap 3 juta pekerja dan banyak dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Subsidi Gaji

Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (PEN) juga telah menyiapkan Program Bantuan Subsidi Gaji. Kriteria penerima manfaat tenaga kerja formal yang menerima penghasilan di bawah Rp5 juta dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk pegawai yang di-PHK sudah dibuatkan paketnya dalam bentuk kartu pra kerja namun masih ada satu segmen yang masih perlu dibantu.

“Tenaga kerja formal yang masih tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS Tenaga Kerja, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik, sudah dirumahkan, sebagian dari mereka sudah dipotong gajinya,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, di Istana Kepresidenan, DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Jumlah pekerja yang ada di segmen ini menurut Budi cukup banyak. Dari penyisiran data yang dilakukan bersama BPJS TK, pekerja yang menerima bantuan adalah mereka yg memiliki gaji di bawah 5 juta atau sebanyak 13,8 juta tenaga kerja. Penerima bantuan juga diluar pegawai BUMN dan pegawai negeri.

Program itu akan diwujudkan dalam bentuk bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan tahun 2020 yang disalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan disalurkan dalam kuartal ketiga dan tahap kedua akan disalurkan di kuartal keempat.

“Bantuan akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang tedaftar di BPJS TK,” katanya. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp33,1 triliun.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya