Connect with us

Siti Noor Laila: Negara Harus Hadir dan Tegas dalam Penghormatan Kebebasan Beragama

Siti Noor Laila

Jakarta – Menjelang perayaan Natal, beberapa kelompok intoleran yang masih berkembang di Indonesia biasanya melakukan sweeping ke swalayan atau daerah pertokoan yang pekerjanya menggunakan atribut untuk kemeriahan menyambut Natal, bahkan sampai pada pelarangan memperingati Natal bagi kaum Kristen protestan maupun katolik.

Demikian disampaikan, Dewan Pakar DPN Seknas Jokowi, Siti Noor Laila dalam keterangan tertulisnya Minggu (22/12/2019).

Laila mengungkapkan kondisi ini dialami oleh umat Katolik di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang tidak diizinkan menggelar misa dan merayakan Natal bersama, karena dilarang oleh Pemerintah Nagari Sikabau (setingkat desa) di rumah ibadah sementara.

“Kami sangat menyesalkan peristiwa tersebut, dan meminta Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menkopolhukam, Aparat Keamanan, Pemerintahan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat serta agama untuk segera menyelesaikan situasi ini secara berkeadilan dan bermartabat,” tegas Laila.

“Hak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah seluruh warga negara telah dijamin pada pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,” lanjutnya

Laila menambahkan bahwa pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

“Hak non derogable rights adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara. Walau dalam keadaan darurat sekalipun,” ujar Komisioner Komnas HAM 2012-2017 ini.

Laila menerangkan, Hak ini meliputi: hak atas hidup (right to life), hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture), hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

“Konsep non derogable rights ini diperkuat perlindungannya di dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 pada pasal 28E ayat (1), ‘Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali’,” ucapnya.

Begitu juga lanjut Laila, sebagai negara hukum dan konstitusional, seluruh produk peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber segala sumber hukum.

“Penghormatan terhadap agama-agama yang berkembang di Indonesia untuk menjalankan ibadah dan melakukan perayaan agama-agama harus dihormati dan ditegakkan sebagai amalan dari nilai-nilai Pancasila dan memperkuat toleransi umat beragama,” ucapnya.

“Negara harus hadir dan mengambil sikap yang tegas terhadap penghormatan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan melakukan perayaan agamanya,” pungkas Laila menambahi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hari Ini 8 Provinsi Catat Nihil Kasus Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, Achmad Yurianto

Jakarta – Sudah ada 412 kabupaten/kota yang terkena dampak virus Corona (COVID-19) dengan jumlah kasus positif mencapai lebih dari 24 ribu orang. Pemerintah melaporkan, ada 8 provinsi yang nihil kasus baru pada 28 Mei 2020.

“Kita dapatkan kenaikan dari kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya 24.538,” ungkap juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, dr Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube BNPB Kamis (28/5/2020).

Sementara itu, ada tambahan 183 pasien yang sembuh dari virus Corona sehingga total menjadi 6.240 orang. Pasien positif Corona yang meninggal bertambah 23 orang dan totalnya kini 1.496.

Yuri merinci orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terkait Corona. Hingga hari ini, jumlah ODP sebanyak 48.749 dan PDP ada 13.250 orang.

Dia mengatakan ada 8 provinsi yang tidak ada penambahan kasus baru. Yuri juga mengungkap ada 3 provinsi yang penambahannya kasus positif Corona-nya hanya 1.

“Ada 3 provinsi yang ada penambahan 1, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,” kata Yuri.

Berikut ini daftar daerah yang tidak memiliki penambahan kasus positif Corona pada 28 Mei:

1. Bangka Belitung: 0 kasus baru
2. DIY: 0 kasus baru
3. Jambi: 0 kasus baru
4. Kalimantan Utara: 0 kasus baru
5. Lampung: 0 kasus baru
6. Riau: 0 kasus baru
7. Sulawesi Barat: 0 kasus baru
8. Nusa Tenggara Timur: 0 kasus baru

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Lawan Covid-19 Apresiasi ‘Masterplan’ Kemenag Hadapi ‘New Normal’

Oleh

Fakta News
Satgas Lawan Covid-19 Apresiasi ‘Masterplan’ Kemenag Hadapi ‘New Normal’
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai diskusi dengan Menag beserta jajaran di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Foto : Yoga/Man

Jakarta – Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap skenario menuju new normal bagi sektor sektor keagamaan yang sebelumnya kegiatannya dinonaktifkan. Hal ini diungkapkan saat Dasco memimpin kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI ke Kementerian Agama, guna mengetahui masterplan Kemenag menghadapi new normal.

Secara khusus, Dasco juga berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi tentang  kesiapan menerapkan protokol kesehatan, khususnya rumah ibadah dan pesantren. “Kami mendapatkan banyak pesan dari masyarakat mengenai kapan sih rumah ibadah bisa dibuka. Kami sudah melakukan diskusi, ternyata alhamdulillah Kemenag sudah sangat siap terhadap protokol Covid-19 dalam rangka menormalkan fungsi rumah ibadah,” ujar Dasco usai diskusi dengan Menag beserta jajaran di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Usai berdiskusi dengan Menag dan jajaran, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa Kemenag akan segera mengambil keputusan pembukaan kembali rumah ibadah dengan normal dalam waktu dekat. Saat ini pun Kemenag masih menyusun keputusan draf soal protokoler kesehatan di rumah ibadah.

Dasco memastikan bahwa lembaga pendidikan pesantren juga akan diberlakukan new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun sekali ini, protokol itu masih dalam penyusunan draf yang saat ini masih disusun di Kemenag. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu pun berharap protokol kesehatan di lembaga pendidikan pesantren dapat diimplementasikan dengan ketat.

Dalam kesempatan yang sama, Menag Fachrul menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih menyusun protokoler kesehatan di rumah ibadah, sehingga saat dibuka nantinya mempunyai SOP yang jelas dan tidak multitafsir. Ia berharap panduan protokol kesehatan di tempat ibadah dapat rampung pada awal Juni. (hs/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 687 Orang, Total 24.538, Sembuh 6.240, Meninggal 1.496

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Kamis (28/5) ada sebanyak 687 orang sehingga totalnya menjadi 24.538. Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.240 setelah ada penambahan 183 orang dan kasus meninggal menjadi 1.496 dengan penambahan 23 orang.

“Kita dapatkan kenaikan dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya 24.538,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (28/5).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 289.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 87 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 50 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 167 lab. Secara keseluruhan, 201.311 orang telah diperiksa dan hasilnya 24.538 positif dan 176.773 negatif.

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.749 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.250 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 412 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak adalah mulai dari DKI Jakarta 7.001 orang, Jawa Timur 4.313, Jawa Barat 2.181, Sulawesi Selatan 1.427, Jawa Tengah 1.336 dan wilayah lain sehingga totalnya 24.538.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.702, Jawa Barat ada 586, Jawa Timur sebanyak 548, Sulawesi Selatan 520, Bali 314, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.240 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 420 kasus, Banten 831 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 71 kasus, Yogyakarta 228 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 184 kasus, Kalimantan Timur 281 kasus, Kalimantan Tengah 337 kasus, Kalimantan Selatan 819 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 175 kasus, Nusa Tenggara Barat 562 kasus, Sumatera Selatan 942 kasus, Sumatera Barat 541 kasus, Sulawesi Utara 297 kasus, Sumatera Utara 362 kasus, dan Sulawesi Tenggara 240 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 126 kasus, Lampung 118 kasus, Riau 111 kasus, Maluku Utara 128 kasus, Maluku 188 kasus, Papua Barat 152 kasus, Papua 584 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 85 kasus, Gorontalo 65 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya