Connect with us
Parlemen

Sistem Pengawasan Orang Asing oleh Dirjen Imigrasi Belum Maksimal

Sistem Pengawasan Orang Asing oleh Dirjen Imigrasi Belum Maksimal
Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P Pandjaitan Hinca saat di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta (22/6/2020). Foto : Andri/Man

Jakarta – Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM RI menilai bahwa sistem pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia belum maksimal. Penilaian ini berdasar pada terungkapnya persembunyian Buron Federal Bureau of Investigation (FBI), Russ Albert Medlin, yang ditangkap pada Senin (15/6/2020) di kediamannya di kawasan Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P Pandjaitan menegaskan agar Kemenkumham memperbaiki sistem pengawasan terhadap keberadaan orang asing terlebih lagi bagi penjahat internasional. “Perlu dipastikan sistem pengawasan keimigrasian dalam mendeteksi penjahat internasional masuk tanpa adanya Red-Notice Interpol,” tandas Hinca di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta (22/6/2020).

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menyanyangkan peran Dirjen Imigrasi yang terkesan lambat. “Keberadaan Russ Medlin baru terdeteksi 7 bulan setelah Red-Notice dari Interpol diterima itu pun berdasarkan dari laporan masyarakat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, karena masyarakat curiga seringnya perempuan di bawah umur keluar masuk hunian Russ Medlin ini,” ungkap Hinca.

Medlin merupakan buron FBI, berdasarkan Red Notice-Interpol tersebut, Russ pernah melakukan penipuan investor sekitar 722 juta dollar AS dengan menggunakan modus penipuan investasi saham. Terlebih lagi pria asal Amerika Serikat ini juga memakai jasa prostitusi anak di bawah umur.

“Ini soal buron investasi, dan sangat berbahaya, tambahanya adalah terlibat dengan prostitusi di bawah umur. Artinya sistem pengawasan orang asing di imigrasi belum maksimal, dalam medeteksi orang asing yang bermasalah soal hukum. Karena itu Pak Menteri lewat Dirjen Imigrasi kita ingin membuat catatan khusus pengawasan ini,” ujar Hinca.

Di kesempatan yang sama Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath juga berkomentar soal permasalahan tersebut. Dia mempertanyakan kepada Kemenkumham, soal lolosnya buron tersebut, padahal sudah lama bersembunyi di Indonesia. “Persoalan boron FBI yang lolos ke Indonesia, buron FBI ini melakukan penipuan Rp 10 triliun, ternyata bisa lolos ke Indonesia. Sering ada pelaku kejahatan dari luar melihat indonesia menjadi tempat persembuyian,” paparnya.

Masih soal dengan penngawasan orang asing, Rano menambahkan, saat ini masih sering sekali tenaga kerja asing masuk Indonesia tanpa melalu prosedur yang tepat.  Masalah ini kembali lagi ke Dirjen Imigrasi, terlebih lagi orang asing tersebut dinyatakan positif Covid-19. Jadi masih banyak persoalan yang seolah-olah, kalau masuk ke Indonesia lebih mudah. “Tenaga kerja asing di dapil saya, kebetulan ada dua tenaga kerja asing yang dinyatakan positif Corona,” ungkapnya. (eko/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Umumkan Tarif Listrik Januari-Maret 2021 Tidak Naik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik Januari-Maret 2021 untuk 13 pelanggan nonsubsidi per 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021 tidak mengalami perubahan besaran tarif tenaga listrik atau tetap.

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran tarifnya tetap.

“Meskipun terdapat perubahan parameter ekonomi makro 3 bulan terakhir, pemerintah menetapkan tidak ada perubahan tarif listrik, baik bagi pelanggan listrik subsidi maupun pelanggan nonsubsidi,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi melalui siaran pers, Jumat 4 Desember 2020.

Sebanyak 25 golongan pelanggan ini tetap diberi subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukkan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.

Pemerintah juga memberi perlindungan sosial atas dampak Covid-19 melalui pemberian diskon tarif tenaga listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta pelanggan bisnis kecil 450 VA dan industri kecil 450 VA.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi, yang dihitung secara 3 bulanan (untuk periode triwulan I menggunakan realisasi Agustus—Oktober 2020), maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik.

Sepanjang Agustus-Oktober 2020 terdapat perubahan parameter ekonomi makro rata-rata per 3 bulan dengan realisasi kurs sebesar Rp14.773,87 per dollar AS, ICP sebesar US$39,04 per barrel, tingkat inflasi sebesar -0,01 persen, dan Harga Patokan Batubara (HPB) sebesar Rp651,72 per kg.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Minta TNI-Polri Kerja Sama dan Sinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2020

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Manado – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta aparat keamanan, TNI-Polri bekerja sama dan bersinergi guna menyukseskan perhelatan demokrasi di 270 daerah. Hal itu dikatakannya saat menjadi Inspektur di Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (04/12/20).

“Rekan-rekan yang BKO (Bawah Kendali Operasi) dari Polda ke daerah-daerah, baik rekan-rekan dari jajaran TNI maupun jajaran Polri, yang utama saya minta bisa bekerja sama, itu dulu, bisa bekerja sama baik TNI dan Polri sebagai satu tim,” kata Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga meminta TNI-Polri sebagai tiang utama pengamanan Pilkada untuk menjaga kekompakan, serta menjaga fisik dan mental untuk mengawal proses demokrasi yang panjang.

“Karena TNI dan Polri lah tiang utama, kalau kita berbicara mengenai masalah pengamanan. Kemudian antar tiap-tiap orang, tiap-tiap regu yang ditunjuk di titik-titik tertentu juga harus kompak, kemudian siapkan mental dan fisik karena ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan kesiapan, setelah itu bekerja sama dengan kewilayahan yang di back up, koordinasi antar pimpinan, koordinasi juga di tingkat bawah, karena sekali lagi perlu adanya teamwork, kerjasama, sinergi,” tuturnya.

Sinergi juga perlu dibangun dengan jajaran penyelenggara Pemilu, serta aparat pengaman lainnya untuk mengamankan setiap tahapan pilkada, utamanya untuk menghindari konflik pada saat pemungutan suara.

“Selain itu juga perlu membangun hubungan dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu, unsur pengaman lainnya yaitu Linmas dan Satpol PP, karena nanti yang masuk di TPS yang diperbolehkan secara hukum hanya Linmas, TNI dan Polri ada di luar garis TPS. Amankan betul agar satu tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, kemudian money politic, serangan fajar, apalagi konflik,” terangnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menekankan pentingnya membangun hubungan dan komunikasi dengan semua pihak. Sinergi dan kerja sama yang baik menjadi salah satu elemen penting kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.

“Oleh karena itu deteksi intelijen rekan-rekan, bangun hubungan dengan semua pihak menjadi sangat penting, mendengar suara sedikit yang akan panas segera selesaikan, lebih baik mencegah sedini mungkin dibanding masyarakat sudah berkumpul setelah itu terjadi aksi massal, akan lebih sulit mengatasi, kemudian jaga juga hubungan baik dengan tokoh masyarakat, jangan bersikap arogan,” pesan Mendagri Tito.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sepanjang 2020, Polri Sudah Tangkap 32 Orang Kelompok MIT

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Tim Densus 88 Antiteror Polri sudah menangkap sebanyak 32 orang terduga teroris yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Penangkapan puluhan anggota MIT tersebut dilakukan sepanjang tahun 2020.

“Sepanjang 2020 sebanyak 32 terduga teroris kelompok MIT yang diamankan tim Densus 88,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Desember 2020.

Argo menjelaskan, 32 terduga teroris yang ditangkap ini berperan dalam mendukung dana maupun orang-orang yang akan masuk ke wilayah Poso, Sulawesi Tengah.

“Ini yang terkait dengan simpatisan di luar Sulawesi Tengah seperti di Jakarta, Sumatera dan tempat lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Argo menerangkan bahwa kelompok MIT juga mendapatkan bantuan dari jaringan teroris yang berada di Filipina Selatan.

Diketahui, saat ini aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala masih memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelompok MIT kembali berulah usai diduga menjadi pelaku pembunuhan empat warga yang merupakan satu keluarga di Desa Lembontonga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Kapolri Jenderal Idham Azis pun memerintahkan anak buahnya terus memburu kelompok Ali Kalora cs tersebut. Bahkan, jenderal bintang empat tersebut menegaskan agar anak buahnya tak segan menembak mati jika ada perlawanan dari kelompok tersebut.

Baca Selengkapnya