Connect with us
DPR RI

Sirkuit Mandalika Gelar ‘Event” Internasional, Diharapkan Tingkatkan Devisa

Sirkuit Mandalika Gelar ‘Event” Internasional, Diharapkan Tingkatkan Devisa
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Senin (22/11/2021). Foto: Runi/Man

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap event-event internasional yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit bisa membawa nama baik dan mengharumkan nama bangsa. Tidak hanya itu, dengan terselenggaranya event-event besar di Sirkuit Mandalika diharapkan juga menambah pendapatan devisa, dan pertumbuhan ekonomi berdampak baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

“Di harapkan, event-event besar (di Sirkuit Mandalika) bisa menghasilkan devisa negara, pertumbuhan ekonomi meningkat, kehidupan masyarakat di sekitar bisa terbantu, baik dari sektor perdagangan, wisata, penginapan dan lainnya,” pungkas Hetifah usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Senin (22/11/2021).

Hetifah mendapati pembangunan Sirkuit Mandalika belum sepenuhnya selesai. Dengan demikian untuk penyelenggaraan event besar lainnya, masalah yang ada harus segera teratasi, dimana beberapa bulan ke depan Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan event bersekala Internasional yakni MotoGP.

Selain itu, Hetifah berpesan Sirkuit Mandalika tidak hanya menyelenggarakan event internasional, namun perlu juga dikembangkan event lainnya. “Seperti event balap sepeda, ataupun lari, ataupun kegiatan lainya. Kemudian  juga  bisa dikembangkan destinasi wisata lainnya, seperti  destinasi desa-desa yang menarik, kemudian kuliner dan juga produk-produk ekonomi lainnya. Diharapkan ke depan banyak kemajuan untuk NTB,” optimisnya.

Oleh sebab itu, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTB, semua pihak harus serius. “Jangan sampai semua yang sudah ada, tidak menjadi berkelanjutan karena pada dasarnya banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari apa yang sudah negara miliki, (dan) harus terus ditingkatkan,” pesan politisi Partai Golkar itu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Andi Iwan Terus Berupaya Memaksimalkan Realisasi Aspirasi Rakyat

Oleh

Fakta News
Andi Iwan Terus Berupaya Memaksimalkan Realisasi Aspirasi Rakyat
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (AIA). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) mengungkapkan akan terus berupaya berbuat maksimal untuk kepentingan dan segala sesuatu yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat meninjau pekerjaan pembangunan Pengaman Abrasi Pantai di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sabtu lalu (6/8).

Namun, kata Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel itu, dengan keterbatasan anggaran negara saat ini, berdampak pada keharusan untuk memilih skala prioritas untuk dilaksanakan lebih awal. Walau begitu, dirinya (AIA) berjanji akan terus mengawal aspirasi masyarakat kabupaten Bulukumba. “Saya kan wakil rakyat Dapil sini. Otomatis, saya akan suarakan aspirasi masyarakat. Ditambah lagi bupatinya adalah saudara saya, tentu bisa lebih optimal lagi,” papar AIA dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Selasa (9/8/2022).

Lebih lanjut AIA juga meminta pihak balai agar proses pelaksanaannya dapat diawasi dengan baik, sehingga pengerjaannya dapat selesai tepat waktu dan tepat mutu. “Menyangkut bobot kegiatan, deviasinya itu positif. Jadi melebihi daripada perencanaan. Tidak ada masalah, tapi di sisa waktu ini, pelaksanaannya agar bisa lebih optimal lagi. Kalau bisa lebih cepat, itu lebih baik,” tegasnya.

Kehadiran AIA, Bersama Bupati Bulukumba dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dalam meninjau lokasi tersebut disambut bahagia oleh warga sekitar. Pasalnya, dengan adanya bantuan Pengaman Abrasi Pantai itu, warga yang bermukim di sekitar pantai tersebut mengaku tidak was-was lagi saat air laut pasang.

“Alhamdulillah, kami sangat bahagia dengan adanya bantuan ini. Seandainya tak ada bantuan, mungkin rumah kami masih disapu air dan disapu ombak,” ujar Norma, Salah satu warga sekitar.

Di kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR wilayah Provinsi Sulsel, Djaya Sukarno menyampaikan bahwa setelah beberapa tahun tak ada, tahun 2022 ini anggaran pembangunan pengaman abrasi bisa dialokasikan kembali di Kabupaten Bulukumba.

Menanggapi soal rentetan panjang proyek pembangunan Pengaman Abrasi Pantai, Andi Iwan Darmawan Aras mengaku akan terus menyuarakan program aspirasi itu agar bisa rampung 100 persen. “Karena belum rampung 100 persen, maka kita berharap dan upayakan tahun depan bisa kembali dianggarkan sehingga apa yang direncanakan di awal bisa terwujud,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap,” kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Akan Dukung Hilirisasi dan Industrialisasi di Kalimantan Barat

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 9 Agustus 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta – Kehadiran Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 9 Agustus 2022, akan mendongkrak daya saing Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi tersebut memiliki banyak potensi besar antara lain berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), alumina, bauksit, dan komoditas lainnya.

“Terminal pelabuhan yang dibangun ini memang betul-betul sudah dicek feasibility study-nya dan kebutuhan baik untuk kontainer maupun yang nonpeti kemas atau yang curah, curah cair. Saya kira semuanya memiliki potensi yang besar di Provinsi Kalimantan Barat, baik yang berkaitan dengan crude palm oil, alumina, bauksit, banyak, banyak,” ujar Presiden saat menjawab pertanyaan jurnalis di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 9 Agustus 2022.

Selain itu, kehadiran Pelabuhan Pontianak juga diyakini akan mendukung upaya hilirisasi dan industrialisasi yang gencar dilakukan pemerintah. Presiden meyakini bahwa dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi, maka pemerintah akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat, baik berupa pendapatan negara hingga terbukanya lapangan pekerjaan.

“Larinya ke industrialisasi karena di situlah kita akan mendapatkan nilai tambah, baik itu urusan income untuk negara, pajak perusahaan, pajak karyawan, pajak dari badan, ada bea keluar, PNBP, kemudian yang paling penting kalau industrialisasi, hilirisasi, membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk rakyat,” jelasnya.

Pelabuhan tersebut juga hadir untuk bisa mendongkrak kecepatan, konektivitas, dan efisiensi pengiriman logistik yang menjadi salah satu faktor penentu tingkat daya saing Indonesia di pasar global. Presiden juga tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari ada investor luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi di pelabuhan tersebut.

“Ya kalau melihat potensinya besar, ada investasi yang ingin masuk kan enggak apa-apa, akan baik. Nanti ada capital inflow yang masuk yang akan memperkuat ekonomi kita karena memang Kalimantan Barat memiliki potensi besar, utamanya untuk crude palm oil, untuk bauksit, alumina, dan produk-produk perkebunan lainnya,” tuturnya.

Di area sekitar pelabuhan pun, Presiden mengatakan masih bisa dikembangkan untuk berbagai industri yang ingin berdekatan dengan pelabuhan. Dengan demikian, maka biaya transport dari pabrik atau industri ke pelabuhan bisa menjadi sangat efisien.

“Sektor apa yang pengusaha melihat itu efisien dan untung pasti akan masuk (berinvestasi). Kita enggak bisa menentukan, saya menentukan A, enggak bisa, tapi yang jelas fasilitas ini akan memperkuat daya saing produksi dari produk-produk di Kalimantan Barat,” tandasnya.

Baca Selengkapnya