Sinergisitas dan Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Rekonstruksi Gempa di Palu Cukup Baik
Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai, koordinasi dan sinergisitas antarmitra kerja di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya percepatan rekonstruksi pasca bencana gempa likuifaksi sudah cukup baik. Hal itu terbukti dengan adanya penentuan wilayah zona hijau yang sudah bisa ditempatkan kembali oleh masyarakat sebagai pemukiman terdampak bencana hebat yang terjadi pada 2018 lalu.
Hal itu disampaikan Andi Iwan kepada Parlementaria usai melakukan seluruh rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke lokasi pasca bencana Likuifaksi. Kunjungan tersebut dilanjutkan ke lokasi pembangunan Hunian Tetap yang berada di Petobo, dan peninjauan pembangunan DAM/Bendungan di Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
“Overall saya kira koordinasi mereka cukup baik, bahwa dalam penentuan wilayah yang tidak menjadi wilayah merah itu sudah ditentukan kerja sama koordinasi dengan BMKG, koordinasi lembaga lainnya, kemudian PUPR menetapkan lokasi kemudian juga membangun. Saya kira koordinasi dengan mitra kerja Komisi V DPR RI khususnya dengan BMKG, Basarnas, Kementerian PUPR, beserta Kementerian Perhubungan dalam hal ini secara khusus mungkin terkait masalah bandara, ini kan semua sudah menjadi ketetapan atas bencana itu semua terkoordinasi dengan baik,” tuturnya, di Sulawesi Tengah, Jumat (14/7/2023).
Ia pun menilai menilai kinerja Basarnas pun sudah optimal. Oleh karena itu, ia menegaskan Komisi V akan mendukung kinerja tiap mitra agar lebih maksimal lagi sehingga dapat meningjatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Tentunya kita akan selalu mengacu pada proses penganggaran. Kami dari Komisi V akan berusaha semaksimal mungkin memberikan dukungan anggaran itu. Karena kita tahu tidak hanya Sulawesi Tengah, tapi hampir berapa banyak wilayah di Indonesia yang juga membutuhkan hal yang sama, dan inilah semuanya akan kita inventarisir, dan kemudian memberikan prioritas anggaran yang kira-kira di wilayah mana yang harus didahului, yang bisa ditangani dengan anggaran tersebut,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Terkait rencana akan dijadikannya Desa Petobo untuk menjadi semacam ‘kota wisata’ likuifaksi, ia berharap adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pusat untuk pembebasan lahan. Sebab, hampir semua lahan yang akan dibangun sebagai kota wisata tersebut masih menjadi hak milik warga. “Ini yang memang perlu bicarakan tadi.
Dari Pemerintah Pusar juga kalau misalkan bisa dibiayai dengan pinjaman seperti itu, tapi memang peran aktif dari pemerintah kabupaten kota atau pemprov sendiri kita butuhkan dalam upaya membebaskan lahan tersebut,” katanya.
Namun, menurut Andi, aspirasi warga sekitar yang sejatinya lebih menginginkan dibangunnya jalan kembali. Hal itu mengingat sebelum terjadinya bencana likuifaksi, jalan di desa tersebut merupakan jalan utama penghubung dengan wilayah lainnya. Sehingga, setelah terjadinya bencana, masyarakat kesulitan mengakses jalan dan harus berputar lebih jauh lagi.
“Tadi ada beberapa masukan dari masyarakat agar supaya lahan tersebut bisa dibangunkan jalan lagi. Saya kira harus melalui kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai kemudian dengan membangun jalan baru di tempat itu akan membuka pikiran dari masyarakat kita kembali bermukim di wilayah itu. Kita tidak menginginkan hal-hal yang kemudian bisa lagi terjadi (bencana) lagi ke depan di wilayah-wilayah yang sudah zonanya zona merah,” tandasnya.
Selain itu, Komisi V juga turut mengunjungi lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang akan digunakan oleh masyarakat terdampak bencana likuifaksi. Diketahui, pembangunan Huntap merupakan salah satu program rekonstruksi pasca bencana yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.
“Kita membuat program-program itu tentunya sekaligus juga dalam konteks mengamankan masyarakat kita agar tidak lagi berada di wilayah-wilayah yang di Zona merah, zona yang berbahaya. Sehingga, saat ini kita berikan Huntap dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, agar supaya semua masyarakat yang terkena dampak atas likuifaksi tersebut bisa mendapat hunian yang layak minimal seperti itu,” katanya.
Andi menjelaskan, bahwa seluruh masyarakat yang terdampak bencana likuifaksi akan difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk diberikan hunian tetap. Adapun, secara konstruksi, Huntap tersebut sudah mempertimbangkan aspek bencana gempa yang kemungkinan akan terjadi lagi.
“Jadi desainnya memang sudah didesain sedemikian rupa bahwa hunian tersebut sudah hunian tetap dan wilayah yang kita tunjuk yang ditempatkan oleh Pemerintah juga sudah wilayah yang zona hijau tidak lagi menjadi zona yang berbahaya,” tutupnya.
Turut Hadir dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Di antaranya, yaitu Djenri Alting Keintjem dan Sarce Bandaso Tandiasik (F-PDIP); Hamka B.Kady dan Muhammad Fauzi (F-PG); Iis Rosyita Dewi (F-Gerindra); Dedi Wahidi (F-PKB), Anwar Hafidz, dan Willem Wandik (F-PD); Sigit Sosiantomo (F-PKS), Muh. Aras (F-PPP).
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
