Sinergisitas dan Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Rekonstruksi Gempa di Palu Cukup Baik
Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai, koordinasi dan sinergisitas antarmitra kerja di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya percepatan rekonstruksi pasca bencana gempa likuifaksi sudah cukup baik. Hal itu terbukti dengan adanya penentuan wilayah zona hijau yang sudah bisa ditempatkan kembali oleh masyarakat sebagai pemukiman terdampak bencana hebat yang terjadi pada 2018 lalu.
Hal itu disampaikan Andi Iwan kepada Parlementaria usai melakukan seluruh rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke lokasi pasca bencana Likuifaksi. Kunjungan tersebut dilanjutkan ke lokasi pembangunan Hunian Tetap yang berada di Petobo, dan peninjauan pembangunan DAM/Bendungan di Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
“Overall saya kira koordinasi mereka cukup baik, bahwa dalam penentuan wilayah yang tidak menjadi wilayah merah itu sudah ditentukan kerja sama koordinasi dengan BMKG, koordinasi lembaga lainnya, kemudian PUPR menetapkan lokasi kemudian juga membangun. Saya kira koordinasi dengan mitra kerja Komisi V DPR RI khususnya dengan BMKG, Basarnas, Kementerian PUPR, beserta Kementerian Perhubungan dalam hal ini secara khusus mungkin terkait masalah bandara, ini kan semua sudah menjadi ketetapan atas bencana itu semua terkoordinasi dengan baik,” tuturnya, di Sulawesi Tengah, Jumat (14/7/2023).
Ia pun menilai menilai kinerja Basarnas pun sudah optimal. Oleh karena itu, ia menegaskan Komisi V akan mendukung kinerja tiap mitra agar lebih maksimal lagi sehingga dapat meningjatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Tentunya kita akan selalu mengacu pada proses penganggaran. Kami dari Komisi V akan berusaha semaksimal mungkin memberikan dukungan anggaran itu. Karena kita tahu tidak hanya Sulawesi Tengah, tapi hampir berapa banyak wilayah di Indonesia yang juga membutuhkan hal yang sama, dan inilah semuanya akan kita inventarisir, dan kemudian memberikan prioritas anggaran yang kira-kira di wilayah mana yang harus didahului, yang bisa ditangani dengan anggaran tersebut,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Terkait rencana akan dijadikannya Desa Petobo untuk menjadi semacam ‘kota wisata’ likuifaksi, ia berharap adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pusat untuk pembebasan lahan. Sebab, hampir semua lahan yang akan dibangun sebagai kota wisata tersebut masih menjadi hak milik warga. “Ini yang memang perlu bicarakan tadi.
Dari Pemerintah Pusar juga kalau misalkan bisa dibiayai dengan pinjaman seperti itu, tapi memang peran aktif dari pemerintah kabupaten kota atau pemprov sendiri kita butuhkan dalam upaya membebaskan lahan tersebut,” katanya.
Namun, menurut Andi, aspirasi warga sekitar yang sejatinya lebih menginginkan dibangunnya jalan kembali. Hal itu mengingat sebelum terjadinya bencana likuifaksi, jalan di desa tersebut merupakan jalan utama penghubung dengan wilayah lainnya. Sehingga, setelah terjadinya bencana, masyarakat kesulitan mengakses jalan dan harus berputar lebih jauh lagi.
“Tadi ada beberapa masukan dari masyarakat agar supaya lahan tersebut bisa dibangunkan jalan lagi. Saya kira harus melalui kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai kemudian dengan membangun jalan baru di tempat itu akan membuka pikiran dari masyarakat kita kembali bermukim di wilayah itu. Kita tidak menginginkan hal-hal yang kemudian bisa lagi terjadi (bencana) lagi ke depan di wilayah-wilayah yang sudah zonanya zona merah,” tandasnya.
Selain itu, Komisi V juga turut mengunjungi lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang akan digunakan oleh masyarakat terdampak bencana likuifaksi. Diketahui, pembangunan Huntap merupakan salah satu program rekonstruksi pasca bencana yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.
“Kita membuat program-program itu tentunya sekaligus juga dalam konteks mengamankan masyarakat kita agar tidak lagi berada di wilayah-wilayah yang di Zona merah, zona yang berbahaya. Sehingga, saat ini kita berikan Huntap dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, agar supaya semua masyarakat yang terkena dampak atas likuifaksi tersebut bisa mendapat hunian yang layak minimal seperti itu,” katanya.
Andi menjelaskan, bahwa seluruh masyarakat yang terdampak bencana likuifaksi akan difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk diberikan hunian tetap. Adapun, secara konstruksi, Huntap tersebut sudah mempertimbangkan aspek bencana gempa yang kemungkinan akan terjadi lagi.
“Jadi desainnya memang sudah didesain sedemikian rupa bahwa hunian tersebut sudah hunian tetap dan wilayah yang kita tunjuk yang ditempatkan oleh Pemerintah juga sudah wilayah yang zona hijau tidak lagi menjadi zona yang berbahaya,” tutupnya.
Turut Hadir dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Di antaranya, yaitu Djenri Alting Keintjem dan Sarce Bandaso Tandiasik (F-PDIP); Hamka B.Kady dan Muhammad Fauzi (F-PG); Iis Rosyita Dewi (F-Gerindra); Dedi Wahidi (F-PKB), Anwar Hafidz, dan Willem Wandik (F-PD); Sigit Sosiantomo (F-PKS), Muh. Aras (F-PPP).
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
