Sinergi Satgas Pertamina dan Operasi Lilin Untuk Pengamanan Pasokan BBM dan LPG
Jakarta – PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mendukung pelaksanaan operasi lilin dan meningkatkan pasokan BBM dan LPG masa Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Peningkatan pasokan difokuskan pada beberapa titik, yakni titik konsentrasi perayaan Natal, jalur wisata dan jalur lintas mudik.
“Fokusnya akan merata di seluruh Indonesia, karena perayaan Natal dan Tahun Baru bersamaan dengan liburan dan cuti bersama yang waktunya sangat panjang,” ungkap Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito, usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2017 di Monas, (21/12).
Menurut Adiatma, terdapat beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus, yakni titik perayaan Natal diantaranya di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Sementara titik jalur wisata dan lintas mudik meliputi seluruh wilayah Indonesia, baik Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Guna mendukung kelancaran perayaan Natal dan libur Tahun Baru, Pertamina akan menambah pasokan BBM dan LPG nasional, dimana diproyeksikan Premium mengalami peningkatan konsumsi sebesar 2 % dari pasokan normal 31.971 KL menjadi 32.610 KL. Sementara Pertalite diproyeksikan naik 12 % dari 42.401 KL menjadi 47.430 KL, Pertamax naik 7 % dari 16.000 menjadi 17.156 KL, Pertamax Turbo naik 15 % dari 748 KL menjadi 864 KL.
Untuk BBM jenis Gasoil, yakni Dexlite diperkirakan naik 10 % dari 1.154 menjadi 1.270, Pertamina Dex 12 % dari 502 KL menjadi 562 KL. Proyeksi peningkatan Avtur yakni 11,5 % dan LPG 4 %, sementara Solar turun 6%.
Selain itu, berbagai upaya untuk menjaga keamanan pasokan dengan meningkatkan stok BBM, LPG, dan Avtur di TBBM, DPPU, dan depot LPG. Mmeningkatkan stok BBM di SPBU dan stok LPG di SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Agen hingga Pangkalan LPG, serta penambahan mobil tangki, agen/pangkalan siaga LPG, serta menyiagakan kantong SPBU dan SPPBE di jalur wisata dan daerah rawan kemacetan.
Tak hanya itu saja, Pertamina juga telah menyiapkan layanan khusus KiosK Pertamax, mobile dispenser unit, BBM kemasan di SPBU, dan motor/mobil pengantar kemasan BBM di beberapa titik yang rawan kemacetan dan jauh dari SPBU.
“Upaya-upaya yang kami lakukan ini demi kenyamanan dan ketenangan masyarakat menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Adiatma.
Adiatma menambahkan, tambahan pasokan tidak hanya di jalur distribusi di kota-kota besar, tetapi juga di SPBU dan lembaga penyalur yang menjadi penugasan dalam pendistribusian BBM Satu Harga.
“Kami berharap masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga sama di setiap lembaga penyalur, dan apabila masyarakat menemukan adanya penyelewengan harga di lembaga penyalur bisa menyampaikan kepada Pertamina melalui Contact Pertamina 1 500 000,”tambahnya.
Satgas Natal dan Tahun baru Pertamina dimulai sejak tanggal 18 Desember hingga 8 Januari 2018, atau lebih panjang dari Operasi Lilin yang berakhir pada 2 Januari 2018. Tentu saja dalam menjalankan tugasnya, satgas Natal dan Tahun Baru Pertamina disinergikan dengan berbagai pihak dari Kementrian Perhubungan, POLRI, ESDM dan BPH Migas, Jasa Marga, Pemda dan pihak terkait lainnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
