Simata: Aplikasi Permudah Manajemen Talenta Setjen DPR
Jakarta – Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Sumariyandono mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) yang diluncurkan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur (SDMA) akan menjadi alat untuk mempermudah dalam mengimplementasikan manajemen talenta di lingkungan DPR RI. Hal itu ia sampaikan ketika menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Manajemen Talenta untuk grade 6 di Gedung Nusantara DPR , Senayan, Jakarta (25/3/2024).
“Untuk mempermudah melihat seseorang itu sesungguhnya dia ada di talent berapa? jadi kotak berapa? kita punya kotak 1 sampai dengan 9 untuk mengetahui seseorang itu potensinya di mana dan kinerjanya bagaimana itu,” ujar Dono, sapaannya ketika ditemui tim Parlementaria di Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Sistem ini diketahui memungkinkan lembaga untuk mengukur dan menilai kompetensi pegawai berdasarkan kinerja dan potensinya. Adapun pada penilaian kinerja, terbagi menjadi dua aspek penilaian, yakni aspek kinerja spesifik dan generik.
“Kalau di dalam aturannya persekjen diatur mengenai itu (kinerja spesifik). seseorang akan terlihat bagaimana kinerjanya apakah dia di bawah ekspektasi, di atas ekspektasi, atau sesuai ekspektasi.kemudian yang berikutnya adalah yang kinerja yang generik, yang belum semuanya yaitu dilihat daripada pengalaman dan segala macamnya,” jelasnya.
“Kedua, penilaiannya adalah berdasarkan potensi. Bagaimana potensinya seseorang itu bisa mempengaruhi penilaian seseorang untuk pada posisi 1 sampai dengan 9. Jadi sebenarnya hanya dua itu saja tapi rinciannya banyak sekali, detailnya banyak,” lanjutnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Setjen DPR RI pun belum lama ini mendapatkan skor yang tinggi dalam penerapan manajemen talenta ini, yakni 345 oleh KASN selaku lembaga yang mengawasi pelaksanaan manajemen talenta. Dengan skor tersebut, ia menilai bahwa manajemen talenta ini tepat untuk digunakan dalam promosi seorang pegawai.
“Artinya adalah bahwa untuk proses pengelolaan SDM kita terutama dalam hal untuk promosi kami bisa menggunakan manajemen talenta ini sebagai basis untuk penempatan seseorang mendekati jabatan yang lebih tinggi tanpa harus melakukan proses lelang terbuka ya terutama untuk yang pratama” terang Dono.
Senada dengan itu, Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menjelaskan bahwa aplikasi Simata ini nantinya dapat berkembang dalam versi lebih baiknya di setiap waktu. Aplikasi ini memudahkan setiap pegawainya untuk mengetahui posisi potensi dan kinerjanya yang digambarkan dalam sembilan kotak. Adapun secara umum, simata ini bekerja dengan cara membaca data yang berasal dari aplikasi-aplikasi yang telah ada.
“Nah itu kan akuntabel dapat bertanggung jawabkan jadi database yang kita gunakan itu bukan data-data base isian tapi database yang kita ambil dari berbagai sistem jadi Simata hanya membaca,” ungkap Asep. “Jadi mengurangi manipulatif, karena ini kan menyangkut orang, menyangkut masa depan orang, menyangkut masalah pola karir seseorang. Jadi sebisa mungkin, kita menggunakan data-data yang objektif,” lanjutnya.
Setjen DPR RI melalui Biro SDMA menyelenggarakan sosialisasi manajemen talenta. manajemen talenta ini diketahui merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan merit sistem dan telah diatur dalam persekjen no.15/2022. Merit sistem dalam Setjen DPR RI menjadi paradigma baru dalam pengelolaan SDM yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
