Connect with us

“Sim Salabim”, Lahan Tidur pun Menjadi Sawah Baru

Pencetakan lahan sawah baru(foto : Sinar Tani

Jakarta – Untuk mewujudkan program kemandirian pangan, segala daya upaya dilakukan pemerintah. Seperti yang dilakukan  Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kemtan), yang menginisiasi pencetakan sawah baru. Pencetakan sawah baru itu dimungkinkan, karena dinilai masih luasnya ketersedian lahan tidur atau terlantar yang harus segera ‘dibangunkan’ dan diolah menjadi sawah.

Pencetakan sawah baru itu, tentunya untuk menggantikan lahan pesawahan yang terus menerus tergerus karena alih fungsi lahan untuk kepentingan yang beragam. Konversi lahan dari sawah menjadi lahan lain, diperkirakan mencapai 100.000 hektar per tahun.

“Dalam pengembangan lahan, juga harus memenuhi syarat teknis, dari sisi agroklimatnya, ketersediaan airnya, unsur hara dan ketersediaan SDM yang mengelola, serta ada sarana dan prasarana, termasuk jalan produksi dan jaringan irigasi,” terang Dirjen PSP Kementan, Pending Dadih dalam rilis yang diterima fakta.news di Jakarta, Kamis (17/8).

Karena itu, Dadih melanjutkan, pemerintah terus mengurangi laju konversi lahan dan memperketat perizinan atau moratorium konversi lahan. “Tata ruang wilayah pun harus konsisten dan harus disiplin jangan terlalu mudah diubah areal peruntukannya,” ujarnya.

Bila konversi lahan produktif ini tidak diatasi, diperkirakan pada 40-50 tahun yang akan datang, luas sawah akan habis menjadi kawasan non pertanian. Dengan laju konversi 100.000 Ha per tahun, setidaknya pemerintah harus mampu mencetak setidaknya 300.000 Ha per tahun.

Kinerja program cetak sawah baru, tampaknya dilakukan cukup serius sehingga hasilnya terlihat mengesankan. Sepanjang tahun 2014-2016 luas areal cetak sawah baru seluas 175.775Ha, yang tersebar pada lahan beririgasi dan pada lahan rawa. Pada tahun 2019 diharapkan, jumlah sawah baru yang berhasil dicetak diprogramkan seluas satu juta Ha dan dari luasan tersebut diharapkan mampu memproduksi Gabah Kering Giling (GKG) setara beras 2,7 juta ton.

Lahan cetak sawah baru itu, menurut Dadih, harus diakui tidak melulu berasal dari tanah negara yang terlantar. Tapi berasal dari berbagai latar belakang, yaitu areal milik pribadi masyarakat, lahan milik perhutani, milik negara atau milik pemda. “Apabila lahan tersebut miliki negara, maka ada ketentuan khusus pemanfaatannya dan pengalihan haknya kepada masyarakat. Apabila milik sendiri, maka anggaran cetak sawah bisa berasal dari pemerintah tetapi juga bisa berasal dari dana petani sendiri,” tuturnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,2%/tahun maka jumlah penduduk tahun 2017 adalah 256.603.179 juta jiwa. Kebutuhan beras pada tahun 2017 termasuk untuk kebutuhan industri sebesar 40.030.096 ton/tahun setara dengan 66.716.827 ton GKG.

Maka, untuk mencapai swasembada sebesar 80 juta ton GKG, diperlukan lahan seluas 8,89 juta Ha. Sementara, berdasarkan data hasil audit lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 di tambah hasil cetak sawah baru dari tahun 2013-2016 baru mencapai 8,365 juta Ha dengan produktivitas per Ha mencapai 5 ton/ha.

Melalui program cetak sawah baru, sejumlah lahan yang terlantar dan lahan tidur dapat didayagunakan sehingga program ini sejalan dengan upaya untuk mendukung penyediaan pangan oleh pemerintah.

Keuntungan yang bisa diperoleh dari program cetak sawah ini adalah meningkatkan rasio pemanfaatan tanah, mengurangi jumlah lahan terlantar, menambah luas areal Tambah Tanam, meningkatkan produksi padi secara nasional, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

“Cetak sawah adalah langkah yang mutlak perlu. Strategis untuk kebutuhan penyediaan pangan jangka panjang, dan menawarkan solusi kemandirian dan keswadayaan dalam hal pangan. Semua itu menjadi dasar pokok bagi kemandirian bangsa jauh ke depan,” pungkas Dadih.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Besok, Presiden Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Oleh

Fakta News
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada Rabu, esok. Pelantikan akan digelar di Istana Negara.

“Besok rencana pelantikan (Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri) di Istaana Negara,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (26/1/2021).

Brigjen Rusdi mengatakan usai pelantikan di istana negara, Polri akan melaksanakan upacara tradisi serah-terima panji Polri Tribrata di ruang Rupatama Mabes Polri. Tradisi serah-terima panji menandakan serah-terima jabatan Kapolri yang lama ke yang baru.

“Itu kegiatannya ada penyerahan panji Polri Tribrata dari Kapolri lama ke yang baru. Pascapelantikan di Istana. Itu kegiatan di internal sini,” ujarnya.

Rusdi mengatakan, seusai upacara serah-terima panji Polri, akan dilanjutkan dengan serah-terima Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Ketua yang lama, yakni istri Jenderal Idham Azis, Fitri Idham Azis, akan menyerahkan posisi Ketua Bhayangkari kepada istri Komjen Sigit, Juliati Sapta Dewi Magdalena, selaku istri Kapolri baru.

“Setelah itu, ada serah-terima Ketua Umum Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Itu ada penyerahan dua organisasi itu ya, organisasi Bhayangkari dengan Yayasan Kemala Bhayangkari. Dari ketua yang lama kepada yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan, Juliati Sapta Dewi Magdalena juga akan diangkat sebagai ibu asuh Polisi Wanita (Polwan). Rusdi menyampaikan acara akan dilangsungkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

“Ketiga pengangkatan ibu asuh Polwan RI semua dilaksanakan di Mabes dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Beberapa pejabat hadir virtual. Kita berdoa semua, besok Pak Listyo Sigit bisa dilantik,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tersangka Dugaan Rasisme, Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan

Oleh

Fakta News
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bareskrim Polri Tetapkan Ambroncius Nababan Tersangka Ujaran Kebencian Rasisme

Oleh

Fakta News
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meningkatkan status penyidikan dalam kasus dugaan ujaran kebencian rasisme yang dilakukan oleh Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambroncius Nababan kini menyandang status tersangka.

“Benar. Terlapor AN kami naikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi, Selasa (26/1/2021).

Ambroncius Nababan diduga melakukan tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian atas cuitannya di media sosial Facebook. Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a.

“Diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dan/atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan/atau Pasal 156 KUHP,” kata Brigjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Ambroncius Nababan dipolisikan akibat ujarannya ini Facebook. Dia menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto gorila. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian memanggil Ambroncius Nababan. Bareskrim sudah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap perkara ini.

Dalam pemanggilan ini, penyidik Siber Bareskrim Polri telah mencecar 25 pertanyaan untuk mengklarifikasi ke Ambroncius mengenai akun FB yang digunakan dugaan penyebaran ujaran rasis. Dari hasil klarifikasi itu akan ditentukan langkah lebih lanjut.

Perlu juga dicatat, penyidik Siber Bareskrim sebelum melakukan pemanggilan juga sudah memiliki temuan-temuan awal.

Baca Selengkapnya