Silaturahmi ke PBNU, Puan Maharani: Kami Sepakat Jaga Harmoni Antara Seluruh Umat Beragama
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani bertandang ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kedatangan kali ini untuk memperat kerja sama sekaligus silaturahmi. Puan hadir didamping beberapa Anggota DPR RI, yakni Ahmad Basarah, Utut Adianto, Said Abdullah dan Diah Pitaloka. Puan beserta rombongan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, dan jajaran pimpinan PBNU lainnya.
“Terima kasih atas pertemuan silaturahmi yang hangat, kami sepakat untuk menjaga harmoni keseimbangan antara seluruh umat beragama. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional,” ujar Puan usai pertemuan di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).
Puan menyampaikan alasan mendatangi kantor PBNU karena ingin meneruskan jejak sang kakek, Presiden pertama Indonesia Soekarno, dan juga ibunya, Megawati Soekarnoputri. Puan menyatakan, keluarganya mempunyai kedekatan dengan para tokoh NU.
“Insya Allah ini menjadi tugas saya untuk melanjutkan silaturahmi keluarga besar Bung Karno dengan PBNU,” ucap mantan Menko PMK itu.
Ditambahkan Puan, kedatangannya ke PBNU juga sekaligus sebagai bentuk merajut kerja sama dalam upaya membangun bangsa dan negara. Ia menegaskan, semua anak bangsa harus saling bergandengan tangan untuk membuat Indonesia semakin besar.
“Kami datang ke sini selain silaturahmi tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa itu harus dilakukan secara gotong royong,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Di sisi lain, sejarah kedekatan PDIP dengan PBNU pun diharapkan agar bisa terus dipertahankan. Puan mengatakan, PDIP dan PBNU memiliki satu visi dan misi yang sama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“NU bersama dengan PDIP tentu saja mempunyai konstituen yang sama yaitu wong cilik. Karenanya kami berharap ke depan apa yang menjadi tugas-tugas dari PDIP dengan NU bisa-bisa bersama kami sinergikan, bisa sama-sama kami lakukan secara konkret sampai ke bawah,” papar Puan.
“Dan sebagai partai politik kami bersama dengan PBNU dapat tetap menjaga NKRI dan didasarkan nilai-nilai Pancasila yang harus kami implementasikan dengan seluruh hati rakyat Indonesia,” lanjut Puan.
Puan pun menyinggung mengenai kondisi pandemi Covid-19 yang masih ada di Indonesia. Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu membantu penanganan pandemi Covid-19.
“Komitmen ini harus bersama-sama kita lakukan untuk membuat Indonesia menjadi sejahtera, dan konkret dalam melaksanakan hal-hal yang kami lakukan,” jelas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.
Dalam kesempatan itu, Puan turut menjawab pertanyaan wartawan terkait isu Pemilu 2024. Menurut Puan, posisi DPR sesuai mekanisme DPR dan pemerintah sudah sepakat pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Kemudian terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Puan memastikan DPR terus berkomitmen untuk cepat menyelesaikannya.
“Besok Insyaallah akan ada Rapim dan Bamus, bukan hanya terkait RUU TPKS tapi termasuk agenda lainnya,” tandas Puan.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.