Sikapi Peniadaan Mudik, Menkominfo Ajak Masyarakat Berlebaran Digital
Jakarta – Pemerintah terus berjuang untuk menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia, salah satu upaya tersebut melalui kebijakan peniadaan aktifitas mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2021 besok.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudik atau melakukan silaturahmi fisik ke kampung halaman saat merayakan Idulfitri 1442 Hijriah. Sebagai gantinya, Menkominfo mengajak silaturahmi secara virtual melalui ruang digital yang saat ini sudah marak dipergunakan dalam berbagai kesempatan.
“Kita canangkan bersama-sama melakukan lebaran tahun ini sebagai lebaran digital. Lebaran digital itu keren,” ajaknya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) “Jaga Keluarga, Tidak Mudik”, yang digelar secara virtual dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (05/05/2021).
Menurut Menteri Johnny silaturahmi secara virtual melalui aplikasi tidak akan mengurangi makna silaturahmi yang sebenarnya. Masyarakat tetap mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan para sanak saudara yang berada nun jauh di sana dengan gawainya.
“Merayakan acara hari besar hari lebaran nanti secara virtual tetap meriah. Dalam keluarga sendiri dengan berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada,” katanya.
Menkominfo menyebutkan peniadaan mudik menjadi upaya tegas dan tepat Pemerintah untuk memastikan Indonesia segera beranjak dari pandemi.
“Peniadaan mudik oleh pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia berhasil menangani pandemi Covid19, untuk menurunkan serendah-rendahnya penyebaran virus Covid-19,” jelasnya,
Menteri Johnny berharap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan tidak mudik membawa berkah bagi Indonesia dalam menyelesaikan pandemi Covid-19.
“Berkahnya dimana kita segenap sekalian bantu mendoakan agar kita berhasil untuk menangani pandemi covid-19. Tahun lalu pada saat pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas, komunikasi publik yang masif, tetap saja terjadi peningkatan Covid-19 yang luar biasa, lebih dari 90 persen. Tahun ini, dengan semua pelajaran dan pengalaman yang kita miliki, Presiden memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas. Tujuannya satu, menyelesaikan dan memperkecil potensi penyebaran virus Covid-19,” tandasnya.
Menurut Menkominfo, kebijakan dan keputusan peniadaan mudik yang tepat dari Pemerintah tersebut merupakan langkah bersama yang juga perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.
Dukungan Layanan Telekomunikasi
Dalam mewujudkan lebaran digital, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo akan memastikan jaringan telekomunikasi berkualitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai wilayah.
“Hal ini penting, demi kelancaran proses lebaran digital yang menjadi pilihan perayaan hari raya tahun ini,” tandasnya.
Dengan menggandeng sejumlah operator layanan telekomunikasi seluler, Kementerian Kominfo akan menyediakan trafik paket data (bandwith) yang sangat besar. Semua itu, menurut Menkominfo ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tengah melakukan lebaran virtual melalui aplikasi-aplikasi daring yang ada.
“Lebaran sebaiknya dengan memanfaatkan teknologi, kami menyiapkan bandwith yang cukup besar untuk menjaga agar komunikasi tetap dilakukan secara berkualitas,” tuturnya.
Menteri Johnny mengharapkan masyarakat dapat yang merayakan Hari Raya Idulfitri secara virtual dapat bersuka cita. Karena, dapat melakukan komunikasi dengan sanak saudara melalui sambungan telekomunikasi berkualitas dalam beberapa waktu ke depan.
Menteri Johnny menyatakan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang disiapkan itu juga memenuhi keinginan masyarakat ketika ingin berbelanja secara digital.
“Kampanye Bangga Buatan Indonesia melalui belanja online itu disiapkan, masyarakat perlu memanfaatkan dan menggunakan ini dengan baik, tidak harus pergi sendiri ke pasar-pasar, ke toko-toko, tidak perlu. Kalau memang harus ke pasar-pasar, ke toko-toko perhatikan protokol kesehatan secara ketat,” jelasnya.
Menkominfo meyakini, dengan segala kekuatan yang dimiliki, Pemerintah terus memastikan perayaan bulan suci ramadhan dan lebaran nanti dapat dilakukan secara virtual yang memadai.
“Merayakan hari lebaran nanti secara tetap meriah dalam keluarga sendiri dan berkomunikasi dengan tentu meriah lagi dengan memanfaatkan teknologi. Kami menyiapkan bandwidth yang cukup, kami juga menjaga agar komunikasi, ekspresi rasa dan suka cita dapat dilakukan di dalam ruang digital yang lebih baik di tahun ini,” jelasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
