Sidang Umum ke-44 AIPA Resmi Dibuka, Puan Maharani Ajak Negara ASEAN Bersatu
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pesan solidaritas dan persatuan negara – negara Asia Tenggara dalam Sidang Umum ke-44 ‘ASEAN Inter-Parliamentary Assembly’ (AIPA). Puan berpesan, AIPA harus dapat menemukan titik temu komitmen bersama, ditengah perbedaan antar negara AIPA.
Sidang Umum ke-44 AIPA juga dinilai perlu mendukung ‘ASEAN unity and centrality’, di tengah berbagai tantangan dan permasalahan dunia. Karena itu, Majelis Umum ke-44 AIPA menjadi kesempatan bagi Parlemen di Asia Tenggara untuk dapat memperkuat komitmen dalam merespon berbagai tantangan dan permasalahan global dan regional.
“Stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera akan berkontribusi bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global,” ungkap Puan saat menyampaikan pidato Pembukaan Sidang AIPA ke-44 yang dilaksanakan di Fairmont, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023).
Adapun persatuan dan kerja sama berperan penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Asean sebagai satu kesatuan kawasan. Karena itu, pesan Puan, AIPA akan terus melanjutkan, memperkuat dan mempertajam komitmen yang diperlukan untuk menjaga dan memastikan kawasan Asia Tenggara yang kondusif, damai, stabil dan sejahtera.
Hal ini juga sejalan dengan tema Majelis Umum AIPA ke -44 yaitu “Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN”, yang merupakan komitmen bersama dalam ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.
Tema Sidang Umum AIPA ke-44 juga selaras dengan tema Keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN ke-42 yakni ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ di mana tema tersebut menekankan pentingnya ASEAN sebagai jangkar stabilitas dunia dari perspektif politik-keamanan, dan sebagai pusat pertumbuhan dari perspektif ekonomi.
Lebih lanjut, Puan juga mendorong diplomasi Parlemen yang inklusif dan dapat meningkatkan saling pengertian serta membangun kepercayaan (trust building) antar negara di Asia Tenggara.
Indonesia melalui DPR RI sendiri, dalam 2 tahun ini telah menjadi salah satu pusat diplomasi Parlemen global dan regional. Pada tahun 2022, DPR RI memimpin Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, dan the 8th G20 Parliamentary Speakers Summit 20 (P20). “Dan pada tahun 2023 ini, kami memegang Presidensi AIPA. Semua ini bertujuan untuk memperbesar kontribusi Parlemen dalam pembahasan berbagai isu internasional,” ujar Puan.
Puan menambahkan, dinamika perkembangan geopolitik di masa depan akan semakin kompleks dan menimbulkan berbagai keadaan new normal. Untuk menghadapi hal ini, Puan mengajak ASEAN lebih solid, mencari persamaan diantara negara-negara ASEAN, dan berupaya memperkecil perbedaan.
“Marilah kita bekerja bersama menjaga Asia Tenggara yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan masyarakatnya yang tentram, maju, dan sejahtera. ASEAN kuat, karena bersatu; ASEAN bersatu, karena kuat,” seru Puan.
Dalam pertemuan tersebut, Puan juga menekankan empat agenda strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pertemuan AIPA ke-44. Diantaranya, AIPA perlu tetap mendorong bahwa ditengah persaingan kekuatan besar, dunia perlu menyelesaikan isu prioritas yang menjadi kepentingan bersama, yaitu antara lain tata ekonomi dunia yang adil serta mitigasi perubahan iklim.
Sidang Umum ke-44 AIPA ini dihadiri oleh 9 Parlemen dari seluruh negara-negara anggota AIPA-kecuali Myanmar-yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Serta akan hadir pula 18 dari 20 Negara Peninjau (observer).
Dalam sidang ini juga akan dilakukan Sidang Komisi antara lain Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, Komisi Organisasi, Pertemuan Women Parlementarians of AIPA (WAIPA), dan Pertemuan Young Parliamentarians of AIPA (YPA). Adapun sejumlah delegasi DPR juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen negara-negara ASEAN di sela-sela sidang AIPA.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.