Connect with us
Parlemen

Sidang Tahunan 2020 akan Tegakkan Protokol Kesehatan

Sidang Tahunan 2020 akan Tegakkan Protokol Kesehatan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar usai rapat persiapan Sidang Tahunan di Gedung Nusantara, DPR RI Senayan Jakarta, Senin (10/8/2020). Foto : Runi/Man

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar meyakini pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-75 RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2020 mendatang, akan menegakkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebarluasan Covid-19. Hal tersebut disampaikan Indra saat rapat persiapan Sidang Tahunan di Gedung Nusantara, DPR RI Senayan Jakarta, Senin (10/8/2020)

“Saya pastikan bahwa DPR akan laksanakan protokol kesehatan dengan tegas. Itu menjadi satu keharusan mutlak, dan akan sangat ketat sekali. Undangan Sidang Tahunan dan APBN akan sangat sedikit, hanya sekitar 300 orang dari sekitar seribuan kapasitas Gedung Paripurna. Tempat ruang sidang akan dilonggarkan, bahkan undangan dan setiap yang datang wajib menyerahkan hasil rapid test. Bahkan untuk petugas dan pihak yang berdekatan dengan Presiden harus melakukan tes swab terlebih dahulu,” terang Indra.

Tidak hanya itu, lanjut Indra, dalam Sidang Tahunan kali ini juga dilakukan penyederhanaan tidak hanya dari segi orname atau hiasan. Melainkan juga penggabungan antara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Hal tersebut juga untuk menyederhanakan agar Presiden tidak berpidato sebanyak tiga kali sebagaimana biasanya.

Senada dengan Sekjen DPR RI, Kepala Biro Protokol Setjen DPR RI Suratna  mengatakan, secara prinsip pihaknya sudah siap menggelar kegiatan tahunan tersebut. Undangan pun sudah disebar ke berbagai pihak, baik undangan fisik dan virtual. Undangan fisik sebagaimana yang disebutkan Sekjen DPR RI, ada sekitar 310 orang yang akan hadir langsung di Gedung Nusantara DPR RI.

Sementara itu undangan virtual sebanyak 860 yang terdiri dari 378 Anggota DPR RI, dan 89 Anggota DPD RI, sisanya undangan lainnya. Konfirmasi kehadiran tamu undangan virtual dalam rapat tersebut sudah bisa dilakukan sejak tanggal 7 hingga 10 Agustus 2020. Sedangkan tanggal 10-13 agustus dilakukan konfirmasi ID meeting dan passwords. Setelah itu di hari pelaksanaan tanggal 14 Agustus 2020, dibuka pada pukul 07.00 untuk join meeting dan pukul 12.00 untuk join meeting siang hari.

“Sebagaimana yang disebutkan Bapak Sekjen DPR RI sebelumnya, ada sekitar 310 undangan yang akan hadir secara fisik atau langsung dalam acara tersebut. dari 310 undangan fisik itu, sebanyak 170 orang merupakan Anggota DPR RI yang terdiri dari Pimpinan DPR RI, pimpinan komisi dan fraksi, serta pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada di DPR RI. Sementara untuk DPD RI ada sekitar 48 orang yakni terdiri dari pimpinan dan perwakilan provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia, dan  Pimpinan MPR sebanyak 20 orang,” jelas Suratna.

Terkait dengan kehadiran tamu-tamu VIP yang notabene merupakan presiden dan wakil presiden terdahulu, Suratna menjelaskan bahwa semuanya hadir secara virtual. Meski demikian tetap ada aspek keprotokolan di dalamnya. Artinya tetap akan ada greeting atau ucapan salam dan penyebutan nama kepada para pemimpin bangsa di era sebelumnya.

“Memang akan sangat banyak orang atau undangan yang hadir secara virtual nantinya, dan kami yang dibantu oleh pihak PT Telkom sudah menyiapkan dengan baik jaringan internet sebagai pendukungnya. Sehingga ketika terjadi kelebihan beban atau masalah lainnya, insyaAllah dapat segera teratasi,” pungkas pria yang biasa disapa Ratno ini sambil memohon doa agar pelaksanaan acara akbar tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. (ayu/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indonesia Belum Alami Resesi

Oleh

Fakta News
Indonesia Belum Alami Resesi
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi dunia akan mengalami gelombang resesi belum menunjukkan hal tersebut di Indonesia. Justru, menurutnya, ekonomi domestik masih bisa tumbuh positif di atas lima persen selama dua kuartal. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa.

“Secara teknis, saat ini kita tidak mengalami resesi. Karena suatu negara dikatakan resesi apabila mengalami pertumbuhan PDB yang minus selama dua kuartal berturut-turut. Justru saat ini ekonomi kita masih mampu tumbuh positif di atas 5 persen selama dua kuartal terakhir,” ujar Puteri kepada Parlementaria soal prediksi resesi tahun 2023, Senin (5/12/2022).

Capaian pertumbuhan ekonomi ini, kata Puteri, lebih tinggi dibandingkan AS, Uni Eropa, Tiongkok, maupun Singapura. Namun, di sisi lain, para pengusaha industri terutama tekstil dan garmen mengalami kelesuan usaha, seolah sudah terjadi resesi di tanah air. Ini ditandai dengan berkurangnya pesanan (order) dan sebagian sudah merumahkan, bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK).

Menurut Puteri, keluhan para pengusaha itu merupakan imbas pelemahan ekonomi AS dan Eropa, bukan resesi di dalam negeri. Permintaan dari luar negeri melemah, sehingga menurunkan ekspor. Kondisi ini perlu direspon pemerintah dengan segera mengatasi dampak rambatan pelemahan ekonomi negara lain,khususnya yang menjadi mitra dagang utama terhadap keberlangsungan industry dalam negeri, terutama industri padat karya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tunjuk Dwi Soetjipto Jadi Kepala SKK Migas 2022-2026

Oleh

Fakta News
Pelantikan Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas periode kedua, Senin (5/12/2022). Foto: Dok. Istimewa

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dwi Soetjipto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Senin (5/11/2022).

Pelantikan Dwi Soetjipto artinya sekaligus memperpanjang masa jabatannya sebagai Kepala SKK Migas Periode 2022 – 2026.

Sebelumnya Dwi Soetjipto menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak Periode 2018 – 2022 ini. Dwi Soetjipto menggantikan peran Amien Sunaryadi yang pensiun menjadi Kepala SKK Migas pada 20 November 2018.

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M Tahun 2022 Mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas,” terang Keppres yang disebutkan dalam pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/11/2022).

Seperti diketahui, Dwi Soetjipto merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada tahun 2014. Dwi Soetjipto juga pernah menjadi Dirut PT Semen Padang pada periode 2003-2005. Setelahnya, Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Semen Gresik pada 2005-2012.

Dwi Soetjipto meraih gelar Insinyur dari Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 1980. Kemudian untuk gelar Magister Manajemen didapatnya dari Universitas Andalas pada tahun 2002.

Dalam pelantikan ini, Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.S/KP.05/MEM.S/2022) juga memberhentikan dan mengangkat dari dan dalam jabatan pimpinan di lingkungan SKK Migas. Dengan begitu jabatan di lingkungan SKK Migas diisi sebagai berikut:

– Dwi Soetjipto (Kepala)
– Nanang Abdul Manaf (Wakil Kepala)
– Sinta Damayanti (Sekretaris)
– Irjen Purnawirawan, Eko Indra Heri (Pengawas Internal)
– Benny Lubiantara (Deputi Eksploitasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah)
– Wahyu Wibowo (Deputi Eksploitasi)
– Kurnia Chairi (Deputi Keuangan dan Komersialisasi)
– Rudi Satwiko (Deputi Dukungan Bisnis)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila

Oleh

Fakta News
Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila
Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: DPR RI

Jakarta – Rencana kedatangan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Memajukan Hak LGBTQI+ Jessica Stern ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menimbulkan polemik. Duta Besar AS untuk Indonesia pun memberikan konfirmasi kunjungan tersebut dibatalkan.

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan, kedatangan utusan khusus AS untuk misi LGBTQI+ ke Indonesia memang seharusnya dibatalkan karena pasti menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ia menegaskan, nilai-nilai LGBTQ yang akan dipromosikan utusan AS tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini menyebut, belajar dari polemik pelarangan kampanye LGBTQ di Piala Dunia Qatar yang didukung FIFA karena menghargai nilai-nilai lokal di Qatar, hal yang sama juga seharusnya diterapkan di Indonesia.

“Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah nilai yang mutlak ada di Pancasila. Semua konsepsi agama di Indonesia tidak memberikan ruang terhadap perilaku LGBTQ. Sebab itu memang sudah seharusnya kunjungan utusan khusus AS soal LGBTQ dibatalkan. Hormati nilai-nilai Pancasila,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Dalam sisi hukum positif yakni UU Perkawinan, negara juga tidak mengakui hubungan berdasarkan LGBTQ. Terlebih baru-baru ini Jepang sebagai negara sekuler juga mengesahkan UU anti pernikahan sesama jenis. “Artinya ini bukan hanya soal pandangan keagamaan semata, tapi ada pilihan tentang nilai, budaya serta kearifan lokal di setiap negara dimana masing-masing memiliki kedaulatan yang juga harus dihormati oleh negara lain,” papar Kurniasih.

Sebelumnya MUI juga menolak kedatangan utusan khusus AS soal LGBTQ ke Indonesia. Sementara PBNU mewanti-wanti agar urusan khusus AS yang datang ke Indonesia tidak mempromosikan nilai-nilai LGBT.

Jessica Stern, utusan khusus AS untuk Memajukan Hak Asasi Manusia bagi LGBTQI+ sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 7–9 Desember, setelah singgah di Vietnam dan Filipina, kata Departemen Luar Negeri AS pada 28 November. LGBTQI+ sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer dan interseks.

Baca Selengkapnya