Siapkan Sekretariat Bersama RBPR, Relawan Jokowi Jatim Tegaskan Dukungan ke Ganjar

Jakarta – Pasca pertemuan perdana di Caffe Shop Elmi Hotel Surabaya (17/5/2023), puluhan organ Relawan Jokowi yang mendukung Ganjar serta Relawan Ganjar Pranowo terus memantapkan langkahnya untuk pemenangan Ganjar dengan menyiapkan Sekretariat Bersama ”Rumah Bersama Pelayan Rakyat” (RBPR) Jawa Timur yang akan ditempatkan di Jl. Tidar 130 dan Gedung ex. Sinar Supermarket Darmo.
Persiapan terus dimatangkan dan rencananya akan dilaunching pada 1 Juni 2023 bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Selanjutnya akan dipersiapkan Sekber 5 kawasan di Tapal kuda (Banyuwangi), Mataraman (Ponorogo), Madura (Pamekasan), Malang Raya (Malang) dan Tuban.
Cahyo Wibisono (Seknas Jokowi) membeberkan bahwa elemen/organ relawan yang akan membentuk sekretariat bersama tersebut diantaranya GP Link, FORMASSI (DPD Jatim), SEKNAS JOKOWI, RDAG, RGP RI, KBRS, Super Woman, Padi Kapas Nusantara, GPGP, KAPT, GANESA, Kancane Ganjar, Sapa Indonesia, Pospera, Sergap, FOREDER, Millenial Cerdas, PROGO, SGI (Seknas Ganjar Indonesia), KNPP-GP, MPG Jatim, LGP, Gapura Ganjar Nusantara, Latar Nusantara, PROJO, Gapura Ganjar Lamongan, Laskar Nusantara, BPD Lanusa Jatim, Ganjaris Harmoni SDA, Relawan Ganjar Bersatu, LASBANRA, Banteng Krembangan, BGR Perjuangan, GERITAS, KAA ITS, KGBN, JLN PRO GANJAR, GARANGAN, KBRP Perjuangan, AGP, PNTB.
Cak Wibi (panggilan akrab Cahyo Wibisono) mengaskan bahwa hasil kesepakatan semua elemen/oragan relawan berupa pembetukan Posko bersama pemenangan di Jatim, sinergi resource pemenangan (APK, Data, dan Informasi), kanvasing dan micro targeting, pendaftarkan semua organ relawan ke KPU via Desk relawan, semuanya akan dilaksanakan Bersama di Sekber Rumah Bersama Pelayan Rakyat yang akan diresmikan pada 1 Juni 2023 nanti. Termasuk didalamnya perumusan detail SOP kanvasing, isu isu kampanye dan detail data pemilih per-daerah dan strategi pemenangan lainnya.
Melalui Sekretariat Bersama RBPR tersebut diharapkan semua organ relawan dapat berkoordinasi dan menjalin strategi bersama serta upaya gotong royong dan bergandeng tangan guna memenangkan suara Ganjar. 70 persen adalah angka yang dipatok oleh mereka untuk memantapkan tekad memenangkan Pilpres 2024.
Semua organ mempunyai potensi yang bisa didayagunakan untuk gerak bersama. Ada yang jago IT dan pengolahan data, ada yang punya basis jaringan dan massa hingga ke pelosok, ada yang berpengalaman dalam ansos dan pendekatan pada konstituen, dan banyak lagi keunggulan organ relawan yang akan semakin optimal jika disinergikan dalam satu gerak relawan pemenangan Ganjar.
“Kebanyakan yang bersepakat adalah para relawan Jokowi pada 2014 dan 2019 yang mana kita telah banyak berinteraksi. Mari kita terus bersinergi, seperti 2019 dulu. Kita turun bareng-bareng, melakukan kegiatan bersama. Ada Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR). Kita sinergi untuk bekerja bersama-sama, melayani rakyat dan juga meyakinkan mereka bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan tepat untuk Presiden RI,” kata Ermawan Wibisono dari organ KAPT.
Menangapi berita adanya deklarasi relawan Gibran dan Jokowi se-Jateng dan Jatim yang mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 di Solo (19/5/2023), Ermawan menyatakan bahwa mereka yang mengatasnamakan Relawan Jokowi Jatim, dari foto yang beredar wajah relawan tersebut tidak pernah terlihat pada masa-masa kampanye baik Jokowi- JK (2014) maupun Jokowi – MA (2019). Beberapa wajah yang ia kenal dari mereka justru hadir setelah Jokowi menang di 2019.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua relawan Jokowi Jatim mendukung Prabowo. Justru kebanyakan relawan Jokowi yang saat ini telah berkonsolidasi dan bertekad penuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden pengganti Jokowi.
Ia menegaskan puluhan elemen/organ yang dulu pernah berkumpul di Tugu Pahlawan saat menyatakan dukungan pada Jokowi, saat ini solid berkolaborasi untuk pemenangan Ganjar.
“Biarpun ada beberapa wajah relawan muncul dan mendeklarasikan mendukung Prabowo, tetap dijaga nilai persahabatan antar relawan demi kondusif nya stabilitas kota Surabaya dan Jatim pada umumnya. politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Merdeka….!,” pungkas Ermawan.

BERITA
Kaesang Pimpin PSI: Antitesa Semu, Patologi Demokrasi Indonesia

Sejak era reformasi, trend kepercayaan publik terhadap partai politik cenderung negatif. Era reformasi tidak membawa perubahan substantif terhadap partai politik.
Tulisan ini terdiri dari dua bagian. Pertama. menanggapi pernyataan Direktur Indo Barometer M.Qodari, atas dinamika politik terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah antitesa partai politik saat ini. Kedua. Akan kah tercapai tujuan PSI untuk mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4% pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Silap Alur Logika Qodari
Qodari mengkonstruksikan perkembangan sejarah peradaban manusia; agraris, industri, telekomunikasi dan digital dengan perjalanan sejarah berdirinya partai politik Indonesia. Partai Nasional Indonesia (PNI) berdiri tahun 1927 sekitar 96 tahun. Partai Golkar berdiri tahun 1964 sekitar 59 tahun. Sementara PSI berdiri 2014, usianya hampir 10 tahun. Pengelolaan partai tentunya tidaklah sama. Pidato politik Kaesang akan sangat berbeda (aneh), disampaikan di Golkar atau PDIP. Jika berbicara di PSI seperti berbicara dengan teman-temannya. Pilihan PSI adalah barang baru, startup politik. Sesuatu yang baru, total yang baru, dapat mendisrupsi barang lama. PSI adalah antitesa partai politik saat ini.
Pernyataan Qodari sekilas begitu terang dan menyakinkan. Namun, di sisi lain begitu banyak hal yang dapat dipertanyakan. Pertama, apakah perkembangan partai politik bergerak secara statis (mekanik) atau bergerak dinamis atau dengan kata lain selalu dalam keadaan bergerak dan berkembang. Pada titik mana atau partai politik yang ada saat ini dikategorikan dalam kelompok agraris, industri, telekomunikasi atau digital.
Tentu saja jika memperhatikan hal ini kita tidak dapat memberikan stampel Partai Golkar saat ini sama dan sebangun dengan Partai Golkar era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, partai politik menjadi “mesin” politik penguasa sehingga partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggengan kekuasaan penguasa (status quo). Sebelum pemilu kita dapat mengetahui, Partai Golkar adalah pemenang rutin. Pemilu hanya dijadikan pesta demokrasi semu. Pengelolaan Partai Golkar Orde Baru dan Pasca Reformasi tentu saja sudah berubah.
Perubahan Kuantitas, Kualitas dan Antitesa Semu
Dalam perubahan sosial, salah satu alat periksa-analisa adalah memperhatikan perubahan kuantitatif keperubahan kualitatif untuk menerangkan jalannya proses perkembangan. Perubahan kuantitatif menyiapkan perubahan kualitatif, dan perubahan kualitatif menyelesaikan perubahan kuantitatif yang lama dan melahirkan serta mengembangkan perubahan kuantitatif yang baru.
Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan (kuantitatif) dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Euphoria kebebasan berserikat melahirkan ledakan dalam pembentukan partai politik. Tercatat terbentuk 184 partai politik (parpol) kala itu. Dari jumlah tersebut, Pemilu 1999 terdapat 48 parpol peserta. Pemilu 2004, terdapat 50 parpol peserta. Dan kini 2024 tinggal 24 parpol peserta.
Pergeseran jumlah parpol dari 48 parpol ke 24 parpol, memang terjadi perubahan kuantitatif. Namun, belum mampu melahirkan kualitas parpol yang optimal. Harapan parpol untuk mampu menjadi pilar demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, sesuai dengan fungsi parpol yakni; fungsi Pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi penyelesaian konflik.
Perubahan kualitatif, dengan memperhatikan tingkat kepercayaan publik dalam dua dekade terhadap parpol dibandingkan kelembagaan negara lain justru mengalami trend menurun bahkan cenderung negatif. Terbaru survei Indikator Politik Indonesia (11-17 April 2023) menempatkan parpol di posisi terendah dengan 61,8% dan tertinggi adalah TNI dengan 94,6% dan Presiden di posisi kedua dengan 92,8%.
Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap parpol ini tidak lain desebabkan belum beranjaknya patologi parpol di Indonesia, diantaranya adalah: Pertama. Hoax/Kebohongan dan Hate Speech Publik. Partai politik sebagai penyebar berita hoax, hate speech dalam kampanye menjatuhkan lawan politiknya. Contohnya bagaimana Prabowo Subianto dan sejumlah elit politik tahun 2018 menjelang pemilu 2019 ramai-ramai menyebarkan hoax kasus Operasi Plastik Ratna Sarumpaet.
Kedua. Politik Uang. Praktik pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih seseorang kandidat pada saat pemilihan umum. Ketiga. Gonta-Ganti aturan main. Praktik gonta-ganti aturan main, berdasarkan kepetingan golongan atau kelompok tertentu. Keempat. Demagog (citra baik membohongi rakyat). Pencitraan pejabat partai politik tidak sesui dengan realitanya. Kelima. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Kaesang Pengarep menjadi satu-satunya ketua partai politik tercepat dengan tiga hari berada di puncak pimpinan adalah sejarah parpol Indonesia yang mungkin sulit dipecahkan recordnya. Hal ini , tidak bisa menutup sebelah mata adanya penilaian publik bahwa begitu mudahnya praktik gonta-ganti aturan dalam tubuh parpol dan stemple kekuasaan putra presiden sebagai penyebab hal tersebut.
Rekam jejak begitu mudahnya akses duduknya seseorang dalam jajaran elit kepemimpinan parpol di pusat dan daerah yang terjadi, memberikan pembenaran pengetahuan rakyat, bahwa partai politik Indonesia belum terlepas dari bentuk oligarkis, meminjam istilah teori parpol dan oligarki dari Robert Michels. Teori kepemimpinan parpol saat ini masih bersandar pada patron-client dan kharismatik dengan sistem politik yang rapuh, dan kepemimpinan politik yang elitis dan birokratis sehingga yang tampak adalah kepentingan pragmatis dan kekuasaan, ketimbang mengartikulasikan kepentingan rakyat.
Banyak contoh diperlihatkan bagaimana struktur elit partai politik kita berpusat pada kekerabatan keluarga. Lantas, pendidikan politik apa yang akan diberikan kepada rakyat terhadap praktik tersebut. Atau ini yang disebut antitesa partai startup. Atau sekedar antitesa semu. Jika dengan menilai pidato politik menjadi penyebab primer/pokok yang digunakan untuk menilai suatu antitesa. Mungkin jawabnya, jauh panggang dari api.
Wassalam.
BERITA
Presiden Jokowi: Kereta Cepat Tandai Modernisasi Transportasi Massal di Indonesia

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, peresmian operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh menandai berlangsungnya modernisasi transportasi massal di tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat Peresmian Operasional KCJB, di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Senin (02/10/2023).
“Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD (transit oriented development),” ujar Presiden.
Seperti pendahulunya moda raya transportasi (MRT) dan lintas raya terpadu (LRT), kereta cepat merupakan hal yang baru bagi Indonesia, baik dari sisi teknologi, kecepatan dan konstruksi, serta model pembiayaan. Namun, Presiden menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak perlu takut untuk mengadopsi dan mempelajari teknologi transportasi modern untuk kemajuan bangsa.
“Dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan-kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan, pengalaman itu mahal namun sangat berharga. Dan, kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit, biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya, biaya produksi, biaya proyek, lama-kelamaan juga akan semakin rendah,” ujarnya.
Keberanian untuk mencoba hal-hal baru serta memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk belajar, kata Presiden, akan sangat berguna bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk Indonesia yang semakin maju dan mandiri.
“Saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik, dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan,” tandasnya.
BERITA
Presiden Jokowi Resmikan Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung “Whoosh”

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan beroperasinya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Senin (02/10/2023) pagi.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh saya nyatakan dioperasikan,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan, Whoosh merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat.
“W-H-O-O-S-H, dibaca ‘wus’. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini, dan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat,” kata Presiden.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam laporannya mengungkapkan bahwa sebelum resmi beroperasi, telah dilakukan uji coba publik untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Selama tiga minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya,” ujar Luhut.
Luhut menambahkan, setelah secara resmi beroperasi masyarakat dapat menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa biaya hingga pertengahan Oktober mendatang.
“Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis kecil KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis,” kata Luhut.
Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi menekan tombol sirine sebagai tanda peresmian operasional KCJB. Selanjutnya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas bertolak menuju Stasiun Padalarang, Bandung Barat.
Woosh yang merupakan kereta berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dapat melaju hingga kecepatan 350 kilometer per jam. Kereta yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini memiliki jalur sepanjang 142,3 kilometer dengan empat stasiun pemberhentian yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.
Whoosh memiliki desain ruang yang luas dan modern yang dibagi dalam tiga kelas berkapasitas total mencapai 601 penumpang. Fasilitas yang ada di dalam kereta ini, antara lain, stopkontak, rak bagasi, mini bar, gantungan tas, hingga toilet aksesibel.