Selain Setya Novanto, Tersangka maupun Saksi Kasus e-KTP Rata-rata Pernah Mangkir Panggilan KPK
Jakarta – Sudah bisa ditebak, Setya Novanto dengan berbagai alasan akan mangkir dipanggilan pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mangkir dari panggilan KPK saat hendak diperiksa, kerap dilakukan para tersangka atau saksi. Rata-rata saksi maupun tersangka kasus e-KTP, paling banyak mangkir saat dipanggil KPK.
Alasan Novanto mangkir, adalah sakit seperti yang tertulis dari surat keterangan doketer yang diterima KPK. Namun KPK sendiri tak langsung percaya dengan surat keterangan dokter tersebut. KPK akan memastikan kondisi kesehatan Novanto dengan meminta pendapat kedua atau second opinion dari dokter lain.
Seperti diketahui, sebelumnya sudah disebut-sebut bahwa Novanto akan diperiksa pada Senin ini (11/9/2017). Keruan, kalangan pers maupun pemerhati korupsi sudah menunggu-nunggu kehadiran Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP atas panggilan KPK tersebut.
Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, Novanto saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit karena gula darahnya naik usai berolahraga, Minggu (10/9). Gula darah itu, kata Idrus berimplikasi pada ginjal dan jantung Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Untuk membuktikan hal itu, Idrus pun menyampaikan surat keterangan dokter yang menjelaskan kondisi kesehatan Novanto kepada penyidik.
Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, belum diketahui secara pasti sakit yang diderita Novanto. Tim penyidik pun, sedang mempertimbangkan sejumlah langkah untuk menyikapi ketidakhadiran Novanto.
“SN (Setya Novanto), Ketua DPR, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, penyidk KPK telah menerima surat 11 September yang menyatakan yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir karena sedang sakit dan diopname. Penyidik akan cek ulang. Apakah nanti dipanggil ulang, dijadwalkan kembali atau memang ada langkah lain yang dilakukan penyidik, yang dinilai sah secara hukum dan perlu,” kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/9).
Selain mempertimbangkan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan ini, tim penyidik juga sedang mempertimbangkan untuk meminta second opinion kepada dokter lain terkait kesehatan Novanto. Dikatakan, KPK memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meminta dokter memeriksa kesehatan saksi atau tersangka.
“Sampai hari ini kan baru suratnya saja yang datang. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak hadir. Jadi surat itu akan dikembangkan lagi oleh penyidk termasuk nanti apakah perlu dilakukan atau permintaan second opinion. Nanti bsa diberikan IDI, KPK ada kerja sama dengan IDI,” katanya.
Bahkan, kata Yuyuk, tak menutup kemungkinan pihaknya akan memeriksa langsung rumah sakit dimana Novanto dirawat untuk memastikan hal tersebut. “Ya tadi saya sampaikan bahwa penyidik akan melakukan langkah yang diperlukan yang sah secara hukum, termasuk pengecekan (rumah sakit tempat Novanto dirawat),” katanya.
Contoh Mangkir
Mangkir dari panggilan KPK tak hanya dilakukan para tersangka, para saksi pun dipanggilan pertama KPK kerap mangkir. Kalau diperhatikan, yang kerap mangkir terutama politisi yang dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.
Lihat saja, seperti yang dilakukan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mangkir dari panggilan penyidik KPK dalam pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus megakorupsi pengadaan e-KTP untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, pada Juli lalu. Ia mangkir namun memimpin kunjungan Pansus Angket ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Ia bersama sejumlah anggota Pansus Angket menemui narapidana korupsi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyidikan yang dilakukan KPK.
Begitu pula yang dilakukan Politisi senior Partai Golkar, yang juga mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mangkir dari panggilan penyidik KPK, pada Juli 2017 lalu. Alasannya, karena saat itu sedang tidak berada di Jakarta. Akom mangkir dari pemeriksaan kasus e-KTP.
Masih untuk pemeriksaan kasus e-KTP, juga pernah dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jafar Hapsah, pada Desember 2016. Ketika itu, sedianya Jafar akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat tersangka Sugiharto . “Jafar Hafsah tidak hadir. Tanpa keterangan,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat itu Kamis (1/12/2016).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, juga sempat mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP, kendati kemudian pada panggilan berikutnya hadir. “Saya kan sebelumnya di luar kota,” ujarnya, pada Juli 2017 lalu.
Politikus DPR lainnya yang sempat mangkir dari pemeriksaan e-KTP, yaitu mantan anggota Komisi II DPR, Politikus Hanura Miryam S Haryani. Mangkir dari pemeriksaan kasus e-KTP oleh KPK, juga dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Yasona diperiksa sebagai saksi karena dalam kedudukannya ketika dulu menjadi anggota DPR.
Nah, bila kini Novanto ketebak bahwa ia juga tak akan hadir saat panggilan perdana pemeriksaannya sebagai tersangka e-KTP, itu karena sudah ada contoh sebelumnya.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
