Connect with us

Setya Novanto Mangkir Lagi

Setya Novanto mangkir lagi dari panggilan KPK(foto : Istimewa)

Jakarta – Rencananya hari ini, Senin (13/11/2017) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Ketua DPR Setya Novanto yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP. Namun, sudah dapat diduga sebelumnya, Novanto pasti tak akan memenuhi panggilan KPK.

Dan benar saja, Novanto yang untuk kedua kalinya ditetapkan sebagai tersangka, lagi-lagi dipastikan mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.

“Hari ini kunjungan kerja ke Kupang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Legislatif Eksekutif Partai Golkar, Yahya Zaini, Senin (13/11).

Kunjungan kerja tersebut, lanjut Yahya, merupakan tugasnya sebagai anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kunjungan kerjanya selama dua hari,” ucapnya.

Kunjungan kerja Novanto ke Kupang itu, Yahya menambahkan, merupakan kegiatan rutin anggota DPR. Apalagi saat ini DPR tengah reses. Yahya sendiri mengaku, tidak tahu pada hari ini Setnov mendapat panggilan dari KPK. “Saya tidak tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku, masih menunggu konfirmasi dari Novanto terkait kehadirannya di KPK.  “Saya juga masih tunggu informasi dari beliau,” katanya, Senin (13/11).

Yunadi enggan berkomentar lebih jauh terkait saran hukum pada pemeriksaan oleh KPK. “No comment,” ucapnya.

Disuruh Mangkir

Padahal, seperti dituturkan kepada cnn.com Minggu (12/11/2017), Yunadi menyarankan kliennya untuk tidak menuruti permintaan KPK untuk urusan pemeriksaan.

“Kami belum tahu beliau bakal hadir atau tidak. Tapi kami memberi saran tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak punya wewenang manggil,” kata Yunadi di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, kepada cnn.com.

Saat itu, Yunadi mengatakan Novanto berhak tak memenuhi panggilan KPK, karena tak ada izin dari Presiden Joko Widodo.

“Itu menunjukan Novanto taat hukum dan patuh. Malah yang tidak taat itu KPK. Terutama pembangkangan terhadap UU (UU MD3),” katanya.

Yunadi pun yakin, KPK tak bisa melakukan pemanggilan paksa apabila Setya Novanto mangkir dari panggilan pemeriksaan. Bahkan, ia balik mengancam karena dapat melakukan hal serupa kepada KPK karena sudah bertindak tidak sesuai dengan Undang-undang.

Dalam kesempatan sama, secara terpisah, Novanto mengaku belum mengetahui apakah dirinya bakal memenuhi panggilan KPK. “Lihat nanti. Kami sedang kaji semua yang berkaitan dengan masalah hukum,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK menjadwalkan pemanggilan Novanto, Senin (13/11). Pria genap berusia 62 tahun pada pekan ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

“Surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) Senin,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat.

Novanto telah ditetapkan kembali sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP pada Jumat (10/11) lalu. Itu adalah kali kedua Setnov ditetapkan sebagai tersangka setelah yang sebelumnya gugur lewat proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tak Kembali ke Indonesia, Mahfud MD Sebut Veronica Koman Ingkar Janji sebagai Penerima Ikatan Beasiswa dari Pemerintah

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Veronica Koman telah ingkar janji kepada pemerintah Indonesia. Mahfud mengatakan Veronica seharusnya kembali ke Indonesia untuk menerima ikatan beasiswa.

“Veronika Koman itu warga negara Indonesia yang mendapat beasiswa untuk belajar ke Australia dan mengingkari janji untuk kembali ke Indonesia sebagai penerima ikatan beasiswa, itu saja,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Mahfud mengaku sudah menyampaikan kepada pemerintah Australia soal status Veronica saat ini. Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga tengah mengupayakan hak hukum terhadap Veronica agar mau bertanggung jawab.

“Saya sudah katakan juga ke pemerintah Australia kalau kami bicara Veronika Koman bukan karena dia berbicara lantang di negara Anda, tapi ini soal hukum kami, dia harus bertanggung jawab, kan begitu,” ujarnya.

Veronica merupakan WNI yang saat ini berdomisili di Australia. Veronica ramai diperbincangkan karena cuitannya di media sosial Twitter, @veronicakoman. Dia kerap menyampaikan perkembangan informasi yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia. Termasuk cuitannya mengenai insiden kasus mahasiswa Papua di Surabaya.

Akibat posting-annya inilah polisi menetapkan Veronica sebagai tersangka kasus provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Polisi menyebut posting-an Twitter Veronica berisi hal-hal provokatif dan mengarah ke hoax. Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan total ada lima posting-an Veronica yang merupakan hoax.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Veronica sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus rasisme di asrama mahasiswa Papua. Namun Veronica Koman tak memenuhi panggilan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Rawan Praktik Jual Beli Jabatan, Ganjar Tak Setuju Pilkada Dipilih DPRD

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh kalangan anggota DPRD, rawan terjadi berbagai praktik jual beli.

“Dulu itukan sudah pernah, dipilih di DPRD, tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang ‘diumpetin’, maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli,” katanya di Semarang, Selasa (19/11).

Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya.

“Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik seterika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu,” ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar mengakui ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama terkait dengan pelaksanaan pilkada langsung dan semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi serta berembuk memecahkan permasalahan yang ada.

“Sebenarnya isu ini muncul, ‘problem’ awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros,” tuturnya.

Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu yakni dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

“Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tak Tepati Janjinya, Hasto Kritik Anies Soal Janji Kampanye Membangun Tanpa Menggusur Warga

Oleh

Fakta News
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Semarang – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak memegang kata-katanya sendiri soal membangun tanpa menggusur warga.

Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggap soal tindakan Pemprov DKI Jakarta yang menggusur bangunan milik warga di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Padahal, saat kampanye, Anies berjanji tak melakukan penggusuran saat membangun Jakarta.

Maka ketika kini Anies melanggar kata-katanya sendiri, Hasto menilai wajar bila rakyat Jakarta menjadi kecewa, termasuk PDI Perjuangan.

“Sangat mengecewakan tidak hanya warga Jakarta tapi juga PDI Perjuangan. Karena dulu janji kampanye Pak Anies adalah politik pembangunan tanpa penggusuran,” kata Hasto saat ditanya wartawan di sela-sela Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI Perjuangan dari sejumlah provinsi, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).

Hasto mengatakan, masyarakat pada akhirnya akan memahami bahwa kesamaan antara kata dan perbuatan menjadi tolak ukur dari seorang pemimpin.

Lebih lanjut, Hasto menilai Anies tak perlu malu bila hendak mengambil berbagai hal positif dari kepemimpinan Jokowi-Basuki dan Basuki-Djarot saat memimpin Jakarta. Kepemimpinan mereka mampu melakukan pembangunan tanpa mengorbankan rakyat.

“Kami menyarankan agar langkah-langkah yang dulu dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok dan kemudian dilanjutkan Pak Ahok dan Pak Djarot dengan membangun rusunawa, rakyat diajak berdialog, itu merupakan hal yang positif yang sebaiknya juga dapat dijalankan oleh Pak Anies,” ujar Hasto.

 

Ping

Baca Selengkapnya