Setjen DPR Gelar Seminar Nasional Percepatan PEN di Tengah Tantangan Global
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membuka seminar nasional bertajuk “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Berkelanjutan di Tengah Tantangan Dinamika Global”. Seminar yang dihadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Direktur Bank Indonesia Perry Warjiyo ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Dalam sambutannya, Indra menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia masih dapat dikatakan tumbuh dengan baik, namun masih tetap harus diwaspadai. Mayoritas negara di dunia saat ini sedang mengalami inflasi dengan tingkat yang bermacam-macam.
Beberapa negara diantaranya seperti Turki, Sri Lanka, Argentina dan Iran mengalami inflasi dengan tingkat di atas 50 persen pada tahun ini dan diproyeksikan belum akan kembali normal dalam waktu yang dekat, dimana tantangan dinamika global masih menghantui.
“Ekonomi dunia sempat terpukul sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut masih diperparah dengan terjadinya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 hingga sekarang. Padahal kedua negara tersebut memegang peranan penting dalam rantai pasok global terkait pangan, pupuk dan energi,” ungkap Indra saat memberikan sambutan di Ruangan Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/10/2022). Turut hadir Akademisi UI Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. dan Akademisi UGM Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc. sebagai narasumber.
Merujuk data Badan Pusat Statistik, inflasi bulan September 2022 melonjak 1,17 persen secara bulanan. “Inflasi bulan September ini merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014. Kondisi ini didorong oleh kebijakan kenaikan harga BBM subsidi,” katanya.
Namun demikian, sinyal positif perekonomian Indonesia masih terus bermunculan, meski tantangan yang dihadapi belum lagi hilang. Menko Perekonomian menyatakan Indonesia masih harus mewaspadai ragam tantangan yang ada. Pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, ancaman krisis karena lonjakan harga komoditas dan terakhir naiknya laju inflasi di tingkat global. Laju inflasi ini bahkan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2023 dengan kisaran 2-4 persen.
Menurut Indra, kelima tantangan tersebut masih menjadi trigger bagi upaya DPR dan pemerintah untuk mengatasinya dengan memanfaatkan palu kebijakan moneter dan fiskal. Lebih lanjut, Indra menuturkan APBN juga diharapkan menjadi shock absorber dan contracyclical dalam melakukan mitigasi dan adaptasi untuk merespons dinamika tantangan global yang terjadi di tengah upaya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Tidak kalah dinamisnya dengan kebijakan fiskal, palu kebijakan moneter yang dimainkan DPR dan Pemerintah juga semakin menantang. Di tengah meningkatnya risiko stagflasi dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, arah kebijakan moneter pada 2022 adalah ‘pro stabilitas’, mengingat sederet ketidakpastian yang masih menghadang perekonomian tanah air.
Pemanfaatan ragam instrumen moneter yang ada baik makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, UMKM maupun keuangan syariah, seluruhnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dorongan akan inklusi keuangan dan ekonomi juga semakin nyata di depan. Kolaborasi antar lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan, diharapkan tercipta secara baik dan terstruktur sehingga mampu mendorong inklusi keuangan dalam memajukan perekonomian daerah DNA nasional.
Dalam hal ini, lanjut Indra, Setjen DPR RI yang merupakan supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berperan memberikan dukungan administrasi, persidangan dan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.
Dukungan keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian yang terdiri dari 5 (lima) pusat. Salah satunya adalah Pusat Penelitian yang ke depan akan berubah menjadi Pusat Analis Legislatif. Adapun, karakter dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian kepada DPR RI merupakan dukungan yang menggunakan pendekatan riset dan bersifat akademis atau evidence based legislative policy making.
“Sesuai dengan tagline dari Badan Keahlian yaitu ‘Bridging the Research to the role and functions of Parliament’, diharapkan Seminar Nasional dapat menghadirkan diskusi yang membangu yang dapat memberikan pandangan, pendapat dan sumbangsih pemikiran dari beragam sudut pandang,” pungkas Indra.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas sinergitas Pemerintah bersama DPR dalam pembahasan beberapa UU dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global di 2023.
Beberapa UU tersebut adalah mulai dari UU Cipta Kerja, UU HPP , UU HKPD, dan saat ini RUU P2SK (Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan). “Ini adalah salah satu milestone reform yang sangat baik. Saya menyampaikan di beberapa forum dunia bahwa pada saat pandemi bukan berarti kita tidak melakukan reform. Dari sisi legislasi, peran DPR sangat luar biasa sangat membantu,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
