Setjen DPR Gelar Seminar Nasional Percepatan PEN di Tengah Tantangan Global
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membuka seminar nasional bertajuk “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Berkelanjutan di Tengah Tantangan Dinamika Global”. Seminar yang dihadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Direktur Bank Indonesia Perry Warjiyo ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Dalam sambutannya, Indra menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia masih dapat dikatakan tumbuh dengan baik, namun masih tetap harus diwaspadai. Mayoritas negara di dunia saat ini sedang mengalami inflasi dengan tingkat yang bermacam-macam.
Beberapa negara diantaranya seperti Turki, Sri Lanka, Argentina dan Iran mengalami inflasi dengan tingkat di atas 50 persen pada tahun ini dan diproyeksikan belum akan kembali normal dalam waktu yang dekat, dimana tantangan dinamika global masih menghantui.
“Ekonomi dunia sempat terpukul sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut masih diperparah dengan terjadinya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 hingga sekarang. Padahal kedua negara tersebut memegang peranan penting dalam rantai pasok global terkait pangan, pupuk dan energi,” ungkap Indra saat memberikan sambutan di Ruangan Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/10/2022). Turut hadir Akademisi UI Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. dan Akademisi UGM Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc. sebagai narasumber.
Merujuk data Badan Pusat Statistik, inflasi bulan September 2022 melonjak 1,17 persen secara bulanan. “Inflasi bulan September ini merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014. Kondisi ini didorong oleh kebijakan kenaikan harga BBM subsidi,” katanya.
Namun demikian, sinyal positif perekonomian Indonesia masih terus bermunculan, meski tantangan yang dihadapi belum lagi hilang. Menko Perekonomian menyatakan Indonesia masih harus mewaspadai ragam tantangan yang ada. Pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, ancaman krisis karena lonjakan harga komoditas dan terakhir naiknya laju inflasi di tingkat global. Laju inflasi ini bahkan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2023 dengan kisaran 2-4 persen.
Menurut Indra, kelima tantangan tersebut masih menjadi trigger bagi upaya DPR dan pemerintah untuk mengatasinya dengan memanfaatkan palu kebijakan moneter dan fiskal. Lebih lanjut, Indra menuturkan APBN juga diharapkan menjadi shock absorber dan contracyclical dalam melakukan mitigasi dan adaptasi untuk merespons dinamika tantangan global yang terjadi di tengah upaya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Tidak kalah dinamisnya dengan kebijakan fiskal, palu kebijakan moneter yang dimainkan DPR dan Pemerintah juga semakin menantang. Di tengah meningkatnya risiko stagflasi dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, arah kebijakan moneter pada 2022 adalah ‘pro stabilitas’, mengingat sederet ketidakpastian yang masih menghadang perekonomian tanah air.
Pemanfaatan ragam instrumen moneter yang ada baik makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, UMKM maupun keuangan syariah, seluruhnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dorongan akan inklusi keuangan dan ekonomi juga semakin nyata di depan. Kolaborasi antar lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan, diharapkan tercipta secara baik dan terstruktur sehingga mampu mendorong inklusi keuangan dalam memajukan perekonomian daerah DNA nasional.
Dalam hal ini, lanjut Indra, Setjen DPR RI yang merupakan supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berperan memberikan dukungan administrasi, persidangan dan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.
Dukungan keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian yang terdiri dari 5 (lima) pusat. Salah satunya adalah Pusat Penelitian yang ke depan akan berubah menjadi Pusat Analis Legislatif. Adapun, karakter dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian kepada DPR RI merupakan dukungan yang menggunakan pendekatan riset dan bersifat akademis atau evidence based legislative policy making.
“Sesuai dengan tagline dari Badan Keahlian yaitu ‘Bridging the Research to the role and functions of Parliament’, diharapkan Seminar Nasional dapat menghadirkan diskusi yang membangu yang dapat memberikan pandangan, pendapat dan sumbangsih pemikiran dari beragam sudut pandang,” pungkas Indra.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas sinergitas Pemerintah bersama DPR dalam pembahasan beberapa UU dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global di 2023.
Beberapa UU tersebut adalah mulai dari UU Cipta Kerja, UU HPP , UU HKPD, dan saat ini RUU P2SK (Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan). “Ini adalah salah satu milestone reform yang sangat baik. Saya menyampaikan di beberapa forum dunia bahwa pada saat pandemi bukan berarti kita tidak melakukan reform. Dari sisi legislasi, peran DPR sangat luar biasa sangat membantu,” katanya.
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. Ia pun mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman.
“Libur Idul Fitri sebentar lagi usai, dan banyak masyarakat yang mulai kembali pulang setelah berlebaran dan berlibur dari kampung halamannya. Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2024).
Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi hari ini dan besok, Senin (14/4). Puan menilai, pengawalan oleh petugas kepolisian dan Dishub bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.
“Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga meminta pihak kepolisian memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus saat tiba-tiba ada lonjakan kendaraan signifikan. “Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian,” ungkap Puan. Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendukung kebijakan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2024. Puan menilai, kebijakan seperti ini bisa juga diadopsi untuk lembaga atau instansi non-Pemerintah.
“Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing,” tutur Puan.
Kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah.
“Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan,” ucap Puan.
“Semoga semua tiba di tujuan dalam kondisi aman, dan selamat kembali beraktivitas untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
“Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakrta, Minggu (14/4/2024).
Ketegasan sikap tersebut, lanjut Jazuli, diharapkan merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya terutama dari kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.
“Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” tandas politisi asal Banten ini.
Jazuli Juwaini yang juga Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menegaskan, bagi Indonesia penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi, yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.
Sebaliknya, lanjutnya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. “Sampai kapanpun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK, yang mendorong agar kantor-kantor melakukan Work From Home atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik. “Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan Work From Home (WFH) sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol. Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” kata Andre saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024).
Dalam keterangan kepada Parlementaria, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi atas upaya Jasa Marga yang selalu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kemenko PMK yang telah sukses dalam melayani arus mudik beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kepadatan yang terlalu berarti.
“Baru saja saya mendapatkan informasi mengenai kesiapan Jasa Marga untuk menghadapi arus balik, dengan koordinasi yang telah dijalankan. Jasa Marga sudah sangat siap untuk menghadapi arus balik, di antaranya dengan menyiapkan jalur contraflow hingga 3 lajur sesuai kondisi lalu lintas beserta kelengkapannya serta akan ada safety car yang berkolaborasi dengan Kepolisian,” katanya.
Selain itu Andre juga mengapresiasi upaya Jasa Marga yang memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik yang puncaknya diprediksi terjadi pada Senin, 15 April 2024.
Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April 2024.
Menurut dia, kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. “Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi oleh direksi Jasa Marga,” kata politisi asal Sumatera Barat ini.
Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan kesiapan pelayanan operasional arus balik periode Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 yang diprediksi akan mulai meningkat pada H+2 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Sabtu-Senin, 13-15 April 2024.
Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.
Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Jazuli Juwaini: Bukan Hanya Perayaan Keagamaan, Idulfitri Momentum Perkuat Nilai Kebangsaan
Sarifuddin Suding: BNPT Hadirkan Situasi Kondusif di Momen Idulfitri 1445 Hijriah
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Sarifuddin Suding: BNPT Hadirkan Situasi Kondusif di Momen Idulfitri 1445 Hijriah
