Setelah Berjalan 28 Tahun Berharap Setahun Lagi Patung GWK yang Fenomenal Selesai
Bali – Jalan panjang pembangunan Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di kawasan kebudayaan (cultural park) Desa Ungasan, Kuta Selatan, Bali, setahun lagi selesai. Pembangunan patung itu, terhitung berlangsung selama 28 tahun. GWK sendiri muncul sebagai gagasan untuk menciptakan landmark pariwisata Bali pada tahun 1989.
Awal pembangunan patung terbesar di Bali ini, dilakukan pada tahun 1990, pengembangan konsep dilakukan dengan melibatkan Menteri Pariwisata ketika itu, Joop Ave (alm), lalu Ida Bagus Oka (alm), Ida Bagus Sudjana (alm), dan seniman Nyoman Nuarta.
Dalam pencarian lokasi, seluruh perencana sepakat untuk menggunakan perbukitan kapur di Ungasan, Jimbaran, yang selama ini tidak produktif. Lahan ini, merupakan bekas lokasi penambangan kapur liar yang sudah ditinggalkan dalam keadaan yang kurang baik dan tidak ada tanaman yang mampu hidup dikarenakan oleh minimnya top soil.
Saat itu, setelah mendapat restu dari Presiden Soeharto pada tahun 1993, lalu dilakukan sosialisasi di hadapan para anggota dan pimpinan DPRD Bali, tokoh-tokoh masyarakat Bali serta masyarakat di sekitar lokasi GWK.
Meski pada awalnya menuai pro dan kontra, groundbreaking pedestal GWK dilakukan pada tahun 1997. Tetapi sebelumnya pada periode 1994-1996 telah dilakukan pengolahan terhadap land art di sekitar Bukit Ungasan, Jimbaran, hingga menjadi seperti sekarang ini.
Selama periode awal tahun 2000, setelah dilangsungkan GWK Expo 2000, GWK selama tahun-tahun berikut mengalami pasang-surut. Kawasan ini bahkan sempat terkatung-katung antara dilanjutkan atau tidak, walau pengelolaannya masih terus berlangsung.
Ketika itu, seniman sekaligus desainer patung GWK Nyoman Nuarta memiliki 82 persen saham atas GWK. Namun akibat krisis yang berkepanjangan, Nyoman Nuarta tidak mampu mempertahankan kepemilikan saham tersebut sehingga akhirnya pada tahun 2012 harus merelakan PT Alam Sutra Realty Tbk untuk mengakuisisi saham GWK.
“Kini tugas saya hanya sebagai seniman. Saya berkewajiban menyelesaikan GWK seperti janji saya 28 tahun yang lalu,” kata Nuarta.
Nuarta menyelesaikan GWK di bawah PT Siluet Nyoman Nuarta (SNN) yang mengawal investor agar taat pada komitmen menyelesaikan pembangunan GWK.
Dalam proses pembangunan patungnya, Nuarta, menyiapkan 400 truk tronton untuk mengangkut potongan-potongan patung GWK dari Bandung ke Bali. Proses pengangkutannya secara bertahap berlangsung selama tiga tahun sejak 2013 lalu. Saat itu, mereka yang terlibat menargetkan patung GWK itu akan selesai pada 2016.
Patung GWK itu sendiri, setinggi 126 meter terbuat dari tembaga dan kuningan dengan struktur kulit patung dari baja. Proses pengerjaan patung berbobot 3.000 ton tersebut selama ini berlangsung di Bandung, tepatnya di studio milik Nuarta. Ia harus memotong-motong bagian patung untuk dibawa ke Bali, lalu dirangkai kembali di Taman Budaya GWK.
“Saya yakin 3 tahun bisa selesaikan patung itu,” ucap Nuarta saat itu (2013).
Pada tahun 2013 itu, pembangunan patung GWK baru dimulai lagi setelah sempat terhenti cukup lama sekitar 16 tahun. Saat itu, untuk melanjutkan kembali pembangunan patung GWK tersebut, pihak yayasan GWK menggandeng investor PT Garuda Adhimatra Indonesia (PT GAIN). Untuk merampungkan megaproyek itu, kala itu diperkirakan menelan dana hingga Rp 450 miliar.
Di Bukit Pekapuran
Kawasan Garuda Wisnu Kencana sendiri berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah. “Tanah disini batu kapur jadi memang panas sekali cuacanya tapi pemandangannya indah bisa melihat Bali dari ketinggian,” tambahnya.
Di sebelah patung Dewa Wisnu ada mata air yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan penyakit. Fenomena alam tersebut dianggap keajaiban karena sumber mata air tersebut tidak pernah kering dan muncul dari bukit kapur yang berada di daerah yang tinggi.
“Banyak yang berdoa di Parahyangan Somaka Giri, sumber mata air yang tidak pernah kering. Hanya saja perempuan yang datang bulan dilarang masuk kedalam area sana,” jelasnya.
Sementara di belakang patung Dewa Wisnu terdapat patung Garuda yang memiliki tinggi 18 meter. Di depannya ada lorong besar dengan pilar batu kapur dan membentuk ruangan yang mampu menampung hingga 7.000 orang.
Di lokasi yang dikenal dengan Lotus Pond tersebut sering digelar acara besar seperti konser musik dan pertemuan bertaraf internasional. Untuk wisatawan yang datang juga bisa menikmati bioskop mini yang memutar film Garuda Cilik yang menceritakan kisah Dewa Wisnu dan Garuda.
Untuk masuk ke kawasan Garuda Wisnu Kencana, wisatawan domestik dikenai biaya tiket sebesar Rp 70.000 untuk sekali masuk.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
