Connect with us

Sesalkan Sikap Penolakan BEM SI, BEM Unair Siap Berdialog dengan Presiden Jokowi

Ketua BEM Unair Agung Tri Putra saat berorasi dalam aksi #SurabayaMenggugat, Kamis (26/9/20190

Surabaya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa terkait aksi-aksi demonstrasi yang hangat sepekan ini. Namun niat tersebut disambut sebelah tangan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

BEM SI menolak bertemu dengan Jokowi kecuali syarat-syarat pertemuan yang mereka tuntut dipenuhi Jokowi. Adapun prasyarat-prasyarat yang BEM SI terbitkan pada Kamis (26/9) malam, yakni pertama, dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Kedua, Jokowi menyikapi tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi’ secara tegas dan tuntas.

Menanggapi penolakan itu, BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyesalkan sikap BEM SI. Karena undangan dialog tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan dinilai dapat mempercepat tuntutan mahasiswa.

“Kami menyesalkan sikap kawan-kawan BEM SI tersebut. Karena semestinya bertemu dengan Presiden Jokowi bisa membuat kawan-kawan mahasiswa langsung menyampaikan aspirasi secara terperinci, tanpa sekat dan tanpa pihak perantara,” kata Ketua BEM Unair Agung Tri Putra dilansir detikcom, Jumat (27/9/2019).

Menurut Agung, selain menuntut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), pada dasarnya tuntutan seluruh mahasiswa yang telah turun ke jalan hampir sama semua, yakni menuntut pembatalan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai penuh dengan poin-poin kontroversial. Untuk itu, ia merasa heran dengan penolakan itu.

“Gol kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia ini sebenarnya kan sudah jelas, mulai soal pembatalan RKUHP, pengesahan RUU PKS, tuntutan dikeluarkannya Perppu KPK, penanganan kebakaran hutan, penyelesaian permasalahan di Papua, dan beberapa hal lainnya yang sudah kita suarakan bersama. Terus kalau tidak mau bertemu Jokowi, bagaimana maksudnya? Baru setelah tidak ada hasil seusai dialog dengan Presiden, kita turun lagi dan rapatkan barisan,” terang Agung.

“Kasihan kami di daerah, kawan-kawan di daerah yang sudah berjuang, eh kawan-kawan BEM SI malah bermanuver tidak mau menyampaikan tuntutan langsung ke Jokowi,” tambah Agung.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Polda Jatim Sita 2 Mobil Mewah dari Keluarga Cendana Terkait Investasi Bodong MeMiles

Oleh

Fakta News
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko

Surabaya – Selain memeriksa cucu mantan Presiden Soeharto, Ari Sigit, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim juga menyita 2 mobil mewah dari 2 anggota keluarga Cendana atau keluarga mantan Preiden Soeharto, Rabu (22/1/2020).

Kedua mobil tersebut disita karena merupakan reward atau pemberian dari PT Kam and Kam selaku pengelola MeMiles kepada kedua anggota keluarga Cendana yang merupakan member MeMiles.

2 unit mobil mewah itu jenis Toyota Alphard warna hitam dengan nomor polisi B 2989 PKJ dan B 2787 PKJ. Kedua mobil tersebut pada Rabu siang sudah terparkir di depan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, 2 unit kendaraan tersebut adalah reward bagi 2 anggota keluarga Ari Sigit berinisial E dan S.

“Kedua kendaraan mewah itu bukan reward bagi Ari Sigit,” kata dia.

Namun, kedua anggota keluarga tersebut berhalangan hadir dalam pemeriksaan hari ini karena alasan sakit. “2 anggota keluarga lainnya mengkonfirmasi akan hadir pada agenda pemeriksaan selanjutnya,” ujar Trunoyudo.

Penyidik, kata dia, memang fokus pada pengembalian aset investasi MeMiles.

Hingga saat ini, sudah ada puluhan kendaraan yang disita dari para member termasuk milik publik figur penyanyi Ello dan Eka Deli.

Sementara aset uang tunai yang sudah disita mencapai Rp 128,4 milliar.

Dalam penyidikan kasus tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya adalah KTM (47), FS (52), E (54), PH (22) dan terakhir W selaku bagian distribusi reward kepada para member.

Kelimanya bertugas di PT Kam and Kam yang mengoperatori investasi bodong MeMiles.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Tekan Isu SARA dan Hoaks, Wapres Ma’ruf Sebut Pemerintah Akan Berikan Edukasi Soal Pilkada 2020

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah melalui berbagai lembaga akan memberikan edukasi mengenai Pilkada 2020 kepada masyarakat. Tujuannya, sambung Ma’ruf, agar pilkada nanti tak dikotori isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.

“Ya kami tentu mengedukasi masyarakat melalui berbagai kelembagaan termasuk melalui KPU sendiri, melalui pemerintah daerah dan pihak keamanan. Dan kita mengharapkan supaya memang tidak ada lagi isu-isu sara, tidak ada lagi hoaks,” ujar Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Ma’ruf mengatakan pemerintah telah menyampaikan edukasi tersebut lewat kegiatan dialog di forum. Dialog dilakukan baik di tingkat lokal maupun daerah.

“Nah, itu kita sudah mulai dengan berbagai dialog, berbagai forum-forum nasional maupun di berbagai daerah, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyangkut soal SARA, menyangkut soal hoaks atau juga etnis bisa juga menjadi sumber konflik,” katanya.

Ma’ruf menuturkan pemerintah kerap melakukan olah strategi penangkalan-penangkalan atas isu SARA dan hoaks. Pemerintah mengedepankan strategi penangkalan, baru kemudian penegakan hukum atau sanksi.

“Kita harapkan nanti di Pilkada tidak muncul (isu SARA dan hoaks). Yang sering kita olah juga kemungkinan untuk melakukan penangkalan-penangkalan. Apa nanti perlu ada sanksi yang diberikan lalu memunculkan itu, itu bagian yang sedang kita upayakan,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menerangkan ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020. Ke-270 daerah itu terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

“Tahun 2020 pilkada akan diikuti 270 daerah,” ucap Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (13/06/2019).

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena pelaksanaan Pilkada Kota Makassar diulang. 

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Belum Kantongi Izin Setneg, DPRD DKI Minta Revitalisasi Monas Disetop

Oleh

Fakta News
Kawasan Monas yang tengah mengalami revitalisasi

Jakarta – Komisi D menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengantongi izin Sekretariat Negara (Setneg) untuk melakukan revitalisasi Monas. Masalah izin ini menurutnya sesuai dengan Keppres 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka.

“Sampai hari ini belum ada permintaan dari Pemda DKI terhadap revitalisasi kawasan Monas. Ini informasi dari Setneg,” ucap anggota Komisi D Pantas Nainggolan saat rapat dengan Pemprov DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2020).

Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal menyebut Pemprov memiliki hak pengelolaan. Namun, untuk lebih jelasnya akan dilakukan kajian dan dilaporkan kembali kepada Komisi D.

“Masterplan Monas kan hak pengelolaan kawasan dari DKI. Kita semua yang merawat. Dari Ruang Agung, tugu. Tapi aturan seperti apa, nanti akan diperjelas. Bahkan UPK (Unit Pengelola Kawasan), itu kita,” ucap Yusmada.

“Kalau (pembangunan halte) MRT (di Monas), kan konteks ada bangunan di Ring 1. Tapi, apakah setiap kegiatan Monas harus izin, saya cari tahu dulu,” sambung Yusmada.

Pemerintah pusat memang dilibatkan dalam sayembara desain Monas. Ketua Komisi D Ida Mahmudah menyebut pelibatan jangan hanya sayembara, tapi juga saat proyek revitalisasi dilaksanakan.

“Itu kan sayembara, oke. Tapi, mulai pelaksanaan, bagaimana? Apakah begitu kebeletnya Monas harus begitu bagus? Kalau (target) sampai tahun 2021, kan nggak harus ngejar Formula E,” ucap Ida.

Ida meminta Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi dengan Sekretariat Negara. Selama itu, pembangunan diminta ditunda.

“Pokoknya semua kegiatan di Monas bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Mensetneg terkait Kepres. Semua aturan (daerah) tetap kalah dengan Keppres,” kata Ida.

 

Chrst

Baca Selengkapnya