Connect with us

Serahkan SK Tuan Rumah PON XXI 2024, Menpora Minta Aceh dan Sumut Tingkatkan Sinergitas

Penyerahan SK Penetapan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana PON XXI tahun 2024, Kamis (19/11), di Jakarta.

Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024. SK diberikan kepada Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman yang selanjutnya menyerahkannya pada perwakilan kedua provinsi, di Jakarta Pusat, Kamis (19/11) pagi.

Disampaikan Menpora saat penyerahan SK tersebut, SK penetapan tuan rumah PON XXI tahun 2024 ini terasa cukup lama diberikan karena terlebih dahulu dilakukan revisi aturan lama yang hanya mengenal satu provinsi untuk menjadi tuan rumah.

“Saat ini tempatnya ada di dua provinsi sehingga kalau dipaksakan jalan dengan aturan awal akan bermasalah. Maka kami upayakan untuk revisi aturan PP Nomor 17 Tahun 2007, alhamdulillah sudah selesai,” ucapnya.

Dengan sudah diterimanya SK, Menpora minta kedua provinsi segera duduk bersama, bersinergi, dan berkoordinasi dengan KONI Pusat dan daerah, sehingga semua bisa direncanakan dengan baik dan tidak menyisakan permasalahan usai gelaran.

“Ini sejarah, pengalaman pertama PON diselenggarakan secara bersama, dan kepercayaan diberikan kepada Aceh dan Sumut. Saya ingatkan betul dari awal, karena ini pertama dua provinsi semua harus diatur benar-benar, Aceh dan Sumatra Utara memiliki kesetaraan, harus padu termasuk dengan KONI Aceh dan KONI Sumatra Utara,” ujarnya. Ditambahkannya, pemerintah melalui Kemenpora dan KONI Pusat akan memantau jalannya persiapan.

Lebih lanjut, Zainudin menekankan tentang pembangunan venue dan pengelolaan pascapenyelenggaraan. Seluruh fasilitas yang dibangun harus didesain dengan memperhatikan standar internasional, sehingga sarana prasarana tidak hanya digunakan saat PON tapi bisa secara berkesinambungan dimanfaatkan untuk even-even dan tempat pembinaan atlet.

“Penting lagi tentang venue, harus dibuat berstandar internasional, agar nanti bila dipakai untuk even tidak lagi renovasi yang justru akan memakan banyak biaya, pikirkan dan desain dari sekarang,” tegasnya.

Disampaikan Zainudin, banyak realita bahwa pembangunan yang menggebu dari PON-PON sebelumnya, menyisakan venue-venue atau sarana prasarana yang kurang bermanfaat setelahnya.

“Euforia biasanya pada saat membangun, namun tidak dipikirkan setelahnya dipakai untuk apa. Perlu dipikirkan bagaimana menggabungkan dengan kegiatan ekonomi, kesehatan, dll, sehingga akan terus hidup dan bermanfaat,” ujar Menpora mengingatkan.

Kadispora Provinsi Aceh Dedy Yuswandi mengungkapkan sudah lama menunggu SK tersebut. Aceh, ujarnya, telah menyiapkan lahan yang akan dibangun menjadi fasilitas dan venue olahraga untuk PON 2024 mendatang. Bahkan dari 110 hektare lahan yang sudah disiapkan, pemerintah Aceh telah menambah 60 hektare lahan lain yang akan dibebaskan untuk dibangun Stadion Utama.

“Kami sudah sangat siap dengan segala persiapan menjadi tuan rumah PON 2024. Dengan keluarnya SK ini, kami tetap meminta dukungan pemerintah pusat, bukan hanya anggaran tapi juga teknis supaya penyelenggaraan PON Aceh dan Sumut bisa terselenggara dengan baik,” ujar Dedy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut R Sabrina menyebut sangat berterima kasih atas penunjukkan daerahnya sebagai tuan rumah PON 2024. Seperti Aceh, Sumut juga mengaku sudah memulai persiapan pembangunan fasilitas olahraga.

“Seluas 300 hektare kawasan olahraga Sumut telah kami selesaikan. Masterplan sudah kami buat dan sudah kami diskusikan, terkait desain yang saat ini sudah mulai kami kerjakan. Kami perlu belajar dari pengalaman provinsi lain agar pasca-event nanti venue kita bisa tetap dimanfaatkan dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan provinsi,” jelas Sabrina.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pangkas Tiga Hari, Pemerintah Tetapkan 28-30 Desember 2020 Tidak Libur

Oleh

Fakta News
Menko PMK Muhadjir Effendy

Jakarta – Pemerintah memutuskan bahwa libur Natal, Tahun Baru, dan pengganti Idul Fitri pada Desember 2020 ini tetap seperti semula. Sehingga, ada pemangkasan libur tiga hari dari rencana yang pernah muncul sebelumnya, yaitu sebanyak 11 hari.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan tersebut diambil bersama kementerian terkait.

“Kami sudah bisa ambil keputusan bersama kementerian terkait. Intinya, kami sesuai arahan memutuskan bahwa libur Natal dan Tahun Baru tetap ada, ditambah (libur) pengganti Idul Fitri,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020).

Adapun libur tersebut mulai dari tanggal 24 hingga 27 Desember 2020 yang merupakan libur Natal. Sementara itu, pada 28-30 Desember 2020 tidak ada libur, sehingga masyarakat pun diharuskan tetap bekerja seperti biasa.

Kemudian, kata dia, libur pengganti Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Adapun libur Tahun Baru ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 dan ditambah tanggal 2-3 Januari 2021 yang merupakan libur akhir pekan karena tepat jatuh pada Sabtu-Minggu.

“Dengan demikian, secara teknis pengurangan (libur) tiga hari, yakni 28-30 Desember 2020,” kata dia.

Muhadjir mengatakan, kesepakatan tentang libur akhir tahun tersebut akan ditandatangani oleh tiga menteri terkait. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri PAN RB, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Agama.

Selain itu, Muhadjir juga memastikan bahwa jatah libur yang dikurangi tidak akan diganti di lain hari.

“Dikurangi berarti tidak akan diganti. Dipangkas, dikurangi, jadi tidak akan diganti,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya pengurangan libur akhir tahun dan pengganti cuti Idul Fitri pada Desember 2020. Pengurangan libur tersebut diminta mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air yang selalu meningkat pasca libur panjang.

Pemerintah sebelumnya menggeser cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari Mei 2020 ke Desember 2020 akibat wabah Covid-19 yang terjadi di Tanah Air. Semula, tambahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Cek Uji Coba Tatap Muka SMK Jateng

Oleh

Fakta News

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengecek persiapan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 di SMK N Jawa Tengah Semarang, Selasa (1/12/2020).

Didampingi sejumlah guru sekolah asrama tersebut, Ia berkeliling dan menyapa para siswa yang pagi itu sedang bersih-bersih lingkungan sekolah. Kepada mereka, Ganjar selalu berpesan untuk tetap berolahraga, namun dengan memperhatikan jarak yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengecek salah satu ruang praktek. Di sana, Ia mendengarkan laporan bahwa sekolah menyiapkan setiap mesin digunakan sesuai absen para siswa. Sehingga lebih mudah pengawasannya.

“Lha tapi setelah dipakai, dibersihkan tidak? Harus dibersihkan lho, minimal setelah dipakai praktek, ada jeda 10-15 menit untuk pembersihan. Jadi mesin-mesin yang sudah disentuh itu di-lap. Kalau perlu setelah dibersihkan itu pintu dikasih pita-pita jadi tanda kalau sudah disterilkan,” kata Ganjar pada guru.

Selain itu, gubernur dua periode itu juga mengapresiasi langkah sekolah membuka sejumlah ruangan baru untuk dijadikan kamar yang digunakan siswa.

Pembelajaran Belum Dilakukan Serentak

Dari uji coba SMA maupun SMK yang sudah dilakukan, pihaknya telah mengevaluasi beberapa hal. Menurut Ganjar, pada Januari mendatang pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan secara serentak.

“Sehingga nanti di bulan Januari saya punya gambaran, rasa-rasanya belum semua akan bisa makregudug (tiba-tiba) masuk bareng itu saya rasa-rasa belum bisa. Tetap harus selektif. Ini bagian dari cara kita untuk berhati-hati,” tandasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 5 sekolah asrama di Jawa Tengah saat ini masih melakukan uji coba. Antara lain, SMK N Jateng Semarang, Pati dan Purbalingga, kemudian SMK Pradita Dirgantara Boyolali dan SMK Taruna Nusantara.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 1 Desember, Tercatat Ada 543.975 Kasus Covid-19 di Indonesia: 72.015 Aktif, 454.879 Sembuh, dan 17.081 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan hampir sembilan bulan. Namun, hingga saat ini belum terlihat penularan virus corona dapat dikendalikan.

Hal tersebut terlihat dari masih banyak masyarakat yang terpapar virus corona atau Covid-19 hingga hari ini, Selasa (1/12/2020). Bahkan, masih ada penambahan pasien lebih dari 5.000 orang dalam sehari.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Selasa (1/12/2020), ada penambahan 5.092 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 543.975 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang muncul setiap sore.

Meski terjadi penambahan kasus baru positif Covid-19, pemerintah juga melaporkan terdapat penambahan pasien sembuh dari Covid-19. Dalam data yang sama, ada penambahan 4.361 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang hasilnya negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 454.879 orang.

Akan tetapi, kabar duka masih hadir dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dalam waktu 24 jam terakhir, ada 136 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 17.081 orang.

Dengan perubahan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 72.015 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 71.286 orang yang kini berstatus suspek.

Sebanyak 5.092 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 51.232 spesimen dalam sehari. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia, dari ujung barat di Aceh hingga ujung timur di Papua. Secara lebih rinci, ada 505 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona.

Sudah lebih dari 98 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19. Artinya, kasus Covid-19 tidak hanya semakin tinggi tetapi juga meluas.

Baca Selengkapnya