Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman: “Semua Daerah Berpotensi Rawan, Maka KPU memonitoring Seluruh Daerah Pemilihan”

  • Fakta.News - 19 Feb 2018 | 15:48 WIB
“Semua Daerah Berpotensi Rawan, Maka KPU memonitoring Seluruh Daerah Pemilihan”
Ketua KPU Arief Budiman(Foto: Fakta.News)

Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar dua hajatan besar. Pertama, pada Juni 2018, akan menggelar 171 pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Untuk Pilkada serentak ini, prosesnya kini sudah berjalan hingga puncaknya nanti, pada 27 Juni 2018.

Dalam rentang setahun ke depan, KPU juga sedang mempersiapkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden alias Pemilu 2019. Artinya, dalam setahun ini KPU harus bekerja ekstrakeras. Semua tahapan, mulai dari pendaftaran, penelitian, hingga penetapan calon legislatif dan presiden beserta wakilnya, harus selesai September 2018 nanti.

Dengan dua hajatan besar demokrasi ini, Arief mengaku, jelas membutuhkan konsentrasi, tenaga, kesehatan dan pikiran yang benar-benar akan ekstra. “Harus mengatur strategi tetap konsentrasi bekerja,”ujarnya, beberapa waktu lalu.

Bagaimana kesiapan KPU menghadapi gugatan dari calon kepala daerah dalam pilkada serentak ini?

Pemilihan kepala daerah itu kan pelaksananya KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/walikota dan KPU provinsi untuk pemilihan provinsi. KPU Pusat hanya melakukan monitoring, supervisi, dan di dalam undang-undang (UU) itu disebut menjadi penanggungjawab akhir. Apakah mereka siap menghadapi gugatan? Saya meyakini mereka siap karena sebenarnya gugatan itu bagian dari pertanggungjawaban yang harus dikerjakan oleh KPU. Di setiap tahapan itu pasti ada hal yang punya potensi untuk digugat.

Apa tahapan yang paling rawan mengganggu jalannya pilkada?

KPU tidak membuat indeks kerawanan sebagaimana dilakukan oleh Bawaslu dan Kepolisian. Bagi KPU, setiap daerah punya kerawanan masing-masing di setiap tahapan. Itu tentu saja berbeda-beda. KPU melihatnya sebetulnya dari sisi teknis saja.  Misalnya, tahapan pertama apa? Penyusunan anggaran itu rawan.

Jika itu terjadi, apa yang dilakukan KPU?

Kami tinggal memetakan mana daerah yang kemampuan anggarannya terbatas. Ini biasanya dipengaruhi oleh faktor incumbent atau non-incumbent yang ikut atau tidak ikut pilkada lagi. Setelah penetapan anggaran dan pencairan anggaran, dimulailah pemutakhiran data pemilih. Kami cek mana daerah-daerah yang biasanya pemutakhiran data pemilihnya tidak bagus. KPU mengantisipasinya dengan cara membuat gerakan coklit (pencocokan dan penelitian) serentak seperti yang sudah dilakukan pada 20 Januari 2018.

BACA JUGA:

Tulis Komentar