Connect with us
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman:

“Semua Daerah Berpotensi Rawan, Maka KPU memonitoring Seluruh Daerah Pemilihan”

Ketua KPU Arief Budiman(Foto: Fakta.News)

Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar dua hajatan besar. Pertama, pada Juni 2018, akan menggelar 171 pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Untuk Pilkada serentak ini, prosesnya kini sudah berjalan hingga puncaknya nanti, pada 27 Juni 2018.

Dalam rentang setahun ke depan, KPU juga sedang mempersiapkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden alias Pemilu 2019. Artinya, dalam setahun ini KPU harus bekerja ekstrakeras. Semua tahapan, mulai dari pendaftaran, penelitian, hingga penetapan calon legislatif dan presiden beserta wakilnya, harus selesai September 2018 nanti.

Dengan dua hajatan besar demokrasi ini, Arief mengaku, jelas membutuhkan konsentrasi, tenaga, kesehatan dan pikiran yang benar-benar akan ekstra. “Harus mengatur strategi tetap konsentrasi bekerja,”ujarnya, beberapa waktu lalu.

Bagaimana kesiapan KPU menghadapi gugatan dari calon kepala daerah dalam pilkada serentak ini?

Pemilihan kepala daerah itu kan pelaksananya KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/walikota dan KPU provinsi untuk pemilihan provinsi. KPU Pusat hanya melakukan monitoring, supervisi, dan di dalam undang-undang (UU) itu disebut menjadi penanggungjawab akhir. Apakah mereka siap menghadapi gugatan? Saya meyakini mereka siap karena sebenarnya gugatan itu bagian dari pertanggungjawaban yang harus dikerjakan oleh KPU. Di setiap tahapan itu pasti ada hal yang punya potensi untuk digugat.

Apa tahapan yang paling rawan mengganggu jalannya pilkada?

KPU tidak membuat indeks kerawanan sebagaimana dilakukan oleh Bawaslu dan Kepolisian. Bagi KPU, setiap daerah punya kerawanan masing-masing di setiap tahapan. Itu tentu saja berbeda-beda. KPU melihatnya sebetulnya dari sisi teknis saja.  Misalnya, tahapan pertama apa? Penyusunan anggaran itu rawan.

Jika itu terjadi, apa yang dilakukan KPU?

Kami tinggal memetakan mana daerah yang kemampuan anggarannya terbatas. Ini biasanya dipengaruhi oleh faktor incumbent atau non-incumbent yang ikut atau tidak ikut pilkada lagi. Setelah penetapan anggaran dan pencairan anggaran, dimulailah pemutakhiran data pemilih. Kami cek mana daerah-daerah yang biasanya pemutakhiran data pemilihnya tidak bagus. KPU mengantisipasinya dengan cara membuat gerakan coklit (pencocokan dan penelitian) serentak seperti yang sudah dilakukan pada 20 Januari 2018.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Oleh

Fakta News
Permasalahan Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali(Foto: DPR)

Jatim – Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah memasuki tahapan akhir, yaitu proses rekapitulasi surat suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain terus memantau proses rekapitulasi nasional, Komisi II DPR RI juga terjun langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait permasalahan yang ada di berbagai daerah terkait penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, selain menggali permasalahan yang ada di Jawa Timur, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menerima masukan secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur, agar ke depan penyelenggaraan pemilu jauh lebih lagi.

“Kita tahu di masyarakat tentu beredar berbagai informasi, baik yang benar maupun yang kurang tepat. Maka menjadi kewajiban Komisi II untuk datang langsung ke daerah. Selain ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat langsung seperti apa kejadiannya itu,” kata Zainuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Minta Warganya Tak Ikuti Aksi Massa 22 Mei

Oleh

Fakta News
PP Muhammadiyah
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.(istimewa).

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan warganya untuk berlaku santun dan seusia hukum dalam menyikapi pengumuman hasil Pemilu 2019. PP Muhammadiyah juga mengimbau warganya untuk menerima hasil Pemilu 2019 dan tak mengikuti aksi massa 22 Mei mendatang.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.News, Minggu (19/5). Pernyataan ini dikeluarkan terkait maraknya pemberitaan seruan aksi pada 22 Mei yang merupakan tanggal pengumuman hasil resmi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah,” ujar Mu’ti.

Selain itu, Sekretaris PP Muhammadiyah ini juga ingin agar warga Muhammadiyah menerima apa pun dan siapa pun pemenang Pemilu 2019. “Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” imbuhnya lagi.

Karena itulah, PP Muhammadiyah sangat menganjurkan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa pada 22 Mei mendatang.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Ittama DPR Terus Gaungkan RB Demi Perbaikan Sistem Kerja Organisasi

Oleh

Fakta News
Sistem Kerja Organisasi
Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha(Foto: DPR)

Tangerang – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diharapakan dapat memperbaiki sistem kerja organisasi. Untuk itu, setiap tahunnya sejak tahun 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta setiap organisasi melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan RB telah diimplementasikan.

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, pihaknya telah mengimplementasikan RB ke seluruh unit kerja dan melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Ia mengakui, hasilnya belum mencapai nilai maksimum, sebesar 75,00.

“Tahun 2015 nilai yang dicapai 65,99, tahun 2016 sebesar 66,22, tahun 2017 sebesar 71,05 dan tahun 2018 sebesar 72,71. Kurang sedikit lagi untuk mencapai 75,00,” jelasnya saat membuka kegiatan sosialisasi PMPRB dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di Tangerang, Banten, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya