Connect with us
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman:

“Semua Daerah Berpotensi Rawan, Maka KPU memonitoring Seluruh Daerah Pemilihan”

Ketua KPU Arief Budiman(Foto: Fakta.News)

Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar dua hajatan besar. Pertama, pada Juni 2018, akan menggelar 171 pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Untuk Pilkada serentak ini, prosesnya kini sudah berjalan hingga puncaknya nanti, pada 27 Juni 2018.

Dalam rentang setahun ke depan, KPU juga sedang mempersiapkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden alias Pemilu 2019. Artinya, dalam setahun ini KPU harus bekerja ekstrakeras. Semua tahapan, mulai dari pendaftaran, penelitian, hingga penetapan calon legislatif dan presiden beserta wakilnya, harus selesai September 2018 nanti.

Dengan dua hajatan besar demokrasi ini, Arief mengaku, jelas membutuhkan konsentrasi, tenaga, kesehatan dan pikiran yang benar-benar akan ekstra. “Harus mengatur strategi tetap konsentrasi bekerja,”ujarnya, beberapa waktu lalu.

Bagaimana kesiapan KPU menghadapi gugatan dari calon kepala daerah dalam pilkada serentak ini?

Pemilihan kepala daerah itu kan pelaksananya KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/walikota dan KPU provinsi untuk pemilihan provinsi. KPU Pusat hanya melakukan monitoring, supervisi, dan di dalam undang-undang (UU) itu disebut menjadi penanggungjawab akhir. Apakah mereka siap menghadapi gugatan? Saya meyakini mereka siap karena sebenarnya gugatan itu bagian dari pertanggungjawaban yang harus dikerjakan oleh KPU. Di setiap tahapan itu pasti ada hal yang punya potensi untuk digugat.

Apa tahapan yang paling rawan mengganggu jalannya pilkada?

KPU tidak membuat indeks kerawanan sebagaimana dilakukan oleh Bawaslu dan Kepolisian. Bagi KPU, setiap daerah punya kerawanan masing-masing di setiap tahapan. Itu tentu saja berbeda-beda. KPU melihatnya sebetulnya dari sisi teknis saja.  Misalnya, tahapan pertama apa? Penyusunan anggaran itu rawan.

Jika itu terjadi, apa yang dilakukan KPU?

Kami tinggal memetakan mana daerah yang kemampuan anggarannya terbatas. Ini biasanya dipengaruhi oleh faktor incumbent atau non-incumbent yang ikut atau tidak ikut pilkada lagi. Setelah penetapan anggaran dan pencairan anggaran, dimulailah pemutakhiran data pemilih. Kami cek mana daerah-daerah yang biasanya pemutakhiran data pemilihnya tidak bagus. KPU mengantisipasinya dengan cara membuat gerakan coklit (pencocokan dan penelitian) serentak seperti yang sudah dilakukan pada 20 Januari 2018.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Direktur Relawan TKN Targetkan Kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Sumbar

Oleh

Fakta News
Direktur Relawan TKN, Maman Imanulhaq dalam konsolidasi Relawan se-Sumatera Barat di Payakumbuh, Rabu (20/2/2019) (ist)

Payakumbuh – Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq mengatakan bahwa banyak tokoh nasional lahir dari Bumi Minangkabau. Bahkan 15 orang di antaranya menjadi Pahlawan Nasional.

Menurutnya para tokoh itu telah melahirkan pemikiran besar, menghasilkan karya monumental dan berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Bangsa Indonesia berhutang kepada Bumi Minang. Karena dari sini lahir tokoh-tokoh Nasional yang berjiwa agamis dan nasionalis. Presiden Jokowi telah 5 kali berkunjung ke tempat ini sebagai bentuk terima kasih negara kepada Sumbar dan menyerap spiritualitas Minang sebagai spirit menjadikan Indonesia kiblat peradaban dunia Islam,” kata Maman Imanulhaq yang hadir dalam konsolidasi Relawan se-Sumatera Barat di Payakumbuh, Rabu (20/2/2019).

“Saya yakin semua relawan bisa mensosialisasikan capaian-capaian Jokowi terutama yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam seperti pembangunan Bank Wakaf Mikro, Universitas Islam Internasional Indonesia dan mendorong UU Pesantren,” imbuh Politisi PKB ini.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Dana Desa Digunakan untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, Rabu (20/2/2019) (Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Tahun ini, dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp70 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60 triliun.

“Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa,” kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.

Upaya meningkatkan perekonomian desa tersebut dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Desa yang memiliki pemandangan alam maupun objek wisata yang indah, dapat memfokuskan upayanya untuk menggarap keunggulan tersebut agar nantinya menghasilkan pemasukan bagi desa itu sendiri.

“Ini ada di Jawa Tengah, Desa Ponggok. Desa itu memiliki umbul air kemudian dibuat desa wisata. Dana desa sebagian masuk ke sana. Apa yang terjadi? Satu tahun bisa mendapatkan income Rp14 miliar,” tuturnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Targetkan 5.000 Pasar Dalam 4 Tahun, Hingga 2018 Pemerintah Telah Revitalisasi 4.211 Pasar Rakyat

Oleh

Fakta News
Ilustrasi Revitalisasi Pasar Rakyat (Kemendag)

Jakarta – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Tjahya Widayanti, mengemukakan dari target 5.000 pasar rakyat yang akan direvitalisasi selama periode 2015-2019, hingga tahun 2018, Pemerintah telah membangun/merevitalisasi 4.211 unit pasar rakyat yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus dan tugas pembantuan.

“Untuk memenuhi target, tahun ini direncanakan revitalisasi/pembangunan 1.037 unit pasar rakyat,” ungkap Tjahya kepada wartawan, di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Menurut Tjahya, konsep pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik, tetapi juga nonfisik yang terkait dengan pengelolaan pasar dan integrasi dengan sektor-sektor lain.

“Pembenahan secara fisik tentunya dapat meningkatkan citra dan kesan buruk terhadap pasar rakyat yang semula kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Tetapi juga harus didukung dengan revitalisasi nonfisik yang meliputi revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial,” tutur Tjahya.

Revitalisasi manajemen, sebut Tjahya, yaitu pembenahan yang mencakup tata cara penempatan pedagang, pembiayaan/permodalan, dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pasar. Adapun revitalisasi ekonomi yaitu pembenahan untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal di pasar rakyat. Sedangkan revitalisasi sosial budaya yaitu pembenahan dengan menciptakan lingkungan pasar yang menarik, berdampak positif, dan dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.

Baca Selengkapnya