Connect with us

Sempat Nyatakan Serahkan Mandat ke Presiden, Agus Rahardjo Kini Malah Lantik Pejabat Baru di KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo

Jakarta – Pimpinan KPK, salah satunya Agus Rahardjo, sempat menyatakan menyerahkan mandat pengelolaannya kepada Presiden Jokowi pada, Jumat (13/9) lalu. Namun kini konsistensi Agus dipertanyakan dengan melantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Umum pada hari ini, Senin (16/9) di Gedung Penunjang Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui Ketua KPK, Agus Rahardjo, melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai ekretaris jenderal (sekjen) dan Fitroh Rohcahyanto sebagai direktur penuntutan KPK. Agus tampak didampingi Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata.

“Saya dengan ini secara resmi melantik satu saudara Cahya Harefa dalam jabatan yang baru sebagai sekretaris jenderal dan saudara Fitroh Rohcohyanto dalam jabatan baru sebagai direktur penuntutan pada Kedeputian Penindakan. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa bersama kita,” kata Agus Rahardjo.

 

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pengisian dua jabatan tersebut telah melalui proses seleksi berlapis dan cukup panjang. Untuk sekjen, selain melalui panitia seleksi, hasilnya juga disampaikan pada Presiden untuk dipilih dan hari ini dilantik. Sedangkan direktur penuntutan berlaku proses seleksi yang dimulai dari permintaan ke Kejaksaan Agung dan proses seleksi di KPK.

“Dengan pengisian ini kami berharap KPK lebih kuat dalam menjalankan tugas dan amanat UU No. 30 Tahun 2002,” kata Febri Diansyah.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Positif COVID-19 Naik 684, Pasien Sembuh 471, Meninggal 35

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Rabu (3/6) ada sebanyak 684 sehingga totalnya menjadi 28.233 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 8.406setelah ada penambahan sebanyak 471 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 35 orang sehingga totalnya menjadi 1.698.

“Kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 684, sehingga totalnya menjadi 28.233,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (3/6).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 354.434 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 101 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 60 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 180 lab. Secara keseluruhan, 354.434 orang telah diperiksa dan hasilnya 28.233 positif (kulumatif) dan 218.200 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.153 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.285 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 418 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.623 orang, Jawa Timur 5.318, Jawa Barat 2.319, Sulawesi Selatan 1.668, Jawa Tengah 1.455 dan wilayah lain sehingga totalnya 28.233.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 2.586 disusul Jawa Timur sebanyak 799, Jawa Barat 701, Sulawesi Selatan 636, Jawa Tengah 371 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 8.406 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 490 kasus, Banten 954 kasus, Bangka Belitung 62 kasus, Bengkulu 92 kasus, Yogyakarta 237 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 202 kasus, Kalimantan Timur 310 kasus, Kalimantan Tengah 456 kasus, Kalimantan Selatan 1.033 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 209 kasus, Nusa Tenggara Barat 685 kasus, Sumatera Selatan 1.029 kasus, Sumatera Barat 583 kasus, Sulawesi Utara 377 kasus, Sumatera Utara 444 kasus, dan Sulawesi Tenggara 251 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 129 kasus, Lampung 136 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 176 kasus, Maluku 238 kasus, Papua Barat 172 kasus, Papua 858 kasus, Sulawesi Barat 92 kasus, Nusa Tenggara Timur 97 kasus, Gorontalo 118 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Gus Mis: Ancaman bagi Negeri Ini adalah ISIS, HTI dan Kelompok Ekstremis

Oleh

Fakta News
Zuhairi Misrawi

Jakarta – Cendekiawan Nadhlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi (Gus Mis) menanggapi sebagian pihak yang masih meributkan bahaya PKI atau komunisme di Indonesia. Gus Mis menegaskan, ancaman bagi negeri ini adalah kelompok-kelompok ekstrimis seperti ISIS.

“Ancaman bagi negeri ini adalah ISIS, HTI dan kelompok ekstremis lainnya!,” ujar Gus Mis.

Gus Mis pun menduga kalangan yang gemar melontarkan isu PKI sebagai pihak yang berniat membelokkan isu.

Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu menyatakan, siasat kelompok-kelompok ‘anti PKI’ itu mudah terbaca.

“Jangan suka membelokkan pada hal lain, kawan. Siasatmu mudah dibaca!” ujar Gus Mis.

Isu PKI memang terus dihembuskan sebagian kalangan. Salah satunya tampak dari acara Apel Siaga dan Mimbar Bebas bertema: “Tumpas Komunis Dari Bumi Pertiwi Save Pancasila dan NKRI” yang diinisiasi Gerakan Pemuda Indonesia (GPI) bersama beberapa Ormas Islam, OKP dan LSM pada Senin (1/6).

Faktanya, yang mengganggu keamanan dengan tindakan brutal justru ekstrimis ISIS.Seorang anggota polisi Polda Kalimantan Selatan meninggal diserang simpatisan ISIS, Senin (1/6) dini hari.

Seorang lagi anggota polisi yang bertugas di Polsek Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan mengalami luka-luka akibat serangan teroris tersebut.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Terbitkan Pergub Penerapan PSBB Proporsional Menuju Masa New Normal

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) penerapan PSBB proporsional sebagai persiapan menuju new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Ketentuan ini diatur dalam Pergub Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Pergub ditandatangani Sabtu, 30 Mei 2020, mengatur pedoman AKB dalam koridor PSBB Jawa Barat dalam level kewaspadaan. Karena sebenarnya Jabar belum bermaksud melepaskan secara penuh PSBB,” ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, melansir Antara, Rabu, 3 Juni 2020.

Pergub 46 mencakup penentuan level kewaspadaan kabupaten/kota, pelaksanaan PSBB proporsional sesuai level kewaspadaan kabupaten/kota, protokol kesehatan per level kewaspadaan dalam rangka AKB, pengendalian dan pengamanan, serta monitoring evaluasi dan sanksi.

Dalam penentuan level kewaspadaan, ada sembilan indikator yang dipakai Pemda Provinsi Jabar. Yakni laju orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), pasien positif kesembuhan, kematian, reproduksi instan, transmisi/kontak indeks, pergerakan orang, dan risiko geografi atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

“Sembilan indikator ini berdasarkan kajian dan rekomendasi pakar epidemologi,” terangnya.

Dari sembilan indikator ini, menghasilkan lima level kewaspadaan kabupaten/kota. Level 1 Rendah yakni tidak ditemukan kasus positif, Level 2 Moderat yakni kasus ditemukan secara sporadis atau impor, Level 3 Cukup Berat yakni ada kluster tunggal, Level 4 Berat yakni ditemukan beberapa kluster, dan Level 5 Kritis yakni penularan pada komunitas.

“Lima level kewaspadaan ini kemudian melahirkan perlakuan atau protokol berbeda- beda per kabupaten/kota,” jelasnya.

Setiawan mencontohkan, kabupaten/kota dengan Level 1 maka protokolnya normal; Level 2 jaga jarak; Level 3 PSBB parsial; Level 4 PSBB penuh; dan Level 5 protokolnya adalah Karantina (lockdown).

Kemudian juga diatur level kewaspadaan per kecamatan/kelurahan. Protokol kesehatannya kurang lebih sama dengan tingkat kabupaten/kota dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Selain PSBB, Pergub 46 juga mengatur protokol kesehatan dalam rangka AKB yang perlakuannya sesuai dengan level kabupaten/kota. Dia mencontohkan, level 1 yang paling baik diperkenankan membuka tempat ibadah dengan syarat kapasitas maksimal 75 persen, pergerakan orang diizinkan antar provinsi, dan belajar di sekolah tapi hanya 50 persen siswa.

Kemudian, tempat wisata dibuka pukul 06.00 – 16.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan masih banyak aturan lain, aktivitas perbankan kapasitas 70 persen dengan pegawai 25 persen kerja di rumah dan 75 persen ke kantor.

Sebaliknya Level 5 yang paling kritis akan diberlakukan karantina dengan pergerakan dibatasi per desa/kelurahan bahkan per RT/RW. Pegawai 100 persen kerja di rumah, supermarket, minimarket, mal, sampai pasar tradisional tutup.

“Kabar baiknya tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori kritis,” terangnya.

Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan kabupaten/kota yang hendak menerapkan AKB harus lebih dahulu mencabut status PSBB berbarengan dengan pengajuan AKB ke Kementerian Kesehatan.

“Harus diingat untuk melakukan AKB harus mencabut dulu status PSBB ke Menteri Kesehatan. Karena PSBB pun atas seizin menteri kesehatan. Ini yang saat ini sedang berproses difasilitasi provinsi,” kata Daud.

Namun saat yang sama, ada 12 kabupaten/kota yang tetap menerapkan PSBB karena masih masuk zona kuning atau Level 3. Sementara 15 kabupaten/kota yang lain, dapat menerapkan AKB dengan syarat mencabut PSBB dan memohon AKB ke Menteri Kesehatan.

Daud juga meluruskan ihwal 102 kabupaten/kota yang diizinkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB) Pusat dan tidak ada satu pun daerah Jabar di dalamnya. Dia menerangkan yang dimaksud BNPB adalah 102 kabupaten/kota dengan daerah hijau.

Sementara menurut Presiden Joko Widodo, saat kunjungan ke Bekasi, jelas Daud, Jabar termasuk ke dalam empat provinsi yang diizinkan menerapkan AKB. Sisanya DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Provinsi Gorontalo.

“Jabar masuk ke dalam empat provinsi yang diizinkan. Makannya kita mengeluarkan AKB di lima level, ada 15 kab/kota di Level 2 atau zona biru dan 12 kabupaten kota di Level 3 zona kuning,” jelasnya.

Baca Selengkapnya