Semeru Erupsi, Ganjar Ingatkan Warga Sekitar Merapi untuk Tetap Waspada
Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa kewaspadaan akan erupsi, bukan hanya bagi warga di sekitar Gunung Semeru tetapi juga warga di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sebab sampai saat ini, aktivitas gunung Merapi masih belum stabil dan masih terjadi erupsi kecil serta guguran lava sejak 4 Januari lalu.
“Merapi terus kita pantau dan saya minta semua siaga. Sabtu lalu, saya sudah mendapat laporan dari BPPTKG, dilaporkan bahwa erupsi yang terjadi sejak 4 Januari lalu sampai sekarang masih berlangsung,” jelas Gubernur usai memberikan bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru di Semarang, Senin (6/12).
Dari pantauannya, pertumbuhan kubah lava di Gunung Merapi masih terjadi. Guguran awan panas juga masih berlangsung karena sampai saat ini, akumulasi tekanan magma dan suplai magma dari dalam masih berlangsung.
“Erupsi di Gunung Merapi belum akan berakhir. Maka saya minta semuanya siaga khususnya di Jogja dan di Magelang, Klaten serta sebagian Boyolali,” ujarnya.
Potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas masih terjadi di sektor Selatan dan Barat Daya. Dari hasil identifikasi yang dilakukan pihaknya, Gubernur menyebutkan, daerah-daerah yang rawan meliputi sekitar Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, Putih, Gendol dan Woro. Diperkirakan guguran lava bisa mencapai 3 sampai 5 km.
Maka di wilayah-wilayah itu diminta bersiap. Seluruh kepala desa lanjut Gubernur harus siaga. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana semua standby.
“Kita harapkan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, peluit langsung ditiup dan informasi diberikan agar mereka semua segera mengungsi. Jangan ambil resiko. Kita belajar betul dengan kondisi dan karakter Merapi yang mirip dengan Semeru,” tegasnya.
Gubernur juga memperingatkan pada semua masyarakat untuk menghentikan aktivitas penambangan khususnya di sungai-sungai yang disebutkan di atas.
“Saya minta anda semua minggir dulu. Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolda untuk kita tertibkan. Mulai hari ini saya peringatkan, di tengah kondisi curah hujan makin tinggi, maka yang di sekitar Merapi khususnya aliran-aliran sungai tolong berhenti menambang. Baik yang legal apalagi ilegal, saya minta anda semua minggir dulu dari wilayah itu karena berbahaya,” tegasnya.
Sebab lanjut Ganjar, sudah ada kejadian ada korban akibat banjir lahar di sungai Merapi. Pihaknya meminta semua tidak boleh mengabaikan faktor keselamatan itu.
“Ini peringatan saya untuk kesekian kali. Setelah ini kami akan menggelar operasi untuk menertibkan,” tegasnya.
Terkait bantuan bagi masyarakat lereng Gunung Semeru yang terdampak erupsi, Gubernur mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan sejumlah kepala desa yang ada di sekitar gunung itu.
“Hari ini kami mencoba membantu saudara-saudara kita di Semeru. Dari operasi kemanusiaan ini, saya berharap bisa meringankan beban mereka,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Jawa Tengah, Safrudin mengatakan, bantuan logistik dan tim relawan yang dikirimkan sudah dikoordinasikan dengan Pemprov Jawa Timur. Bantuan yang diberikan dan spesifikasi relawan sudah sesuai dengan kebutuhan.
“Dari koordinasi kami, untuk kebutuhan pengungsi seperti air mineral, makanan, biskuit, pakaian dalam, kebutuhan perempuan, sarung, selimut, mukena, sajadah, obat-obatan, masker dan sebagainya. Kami juga mengirim genset, tangki air serta sembako dengan sayuran segar ke sana,” ucapnya.
Untuk relawan, tim relawan yang dikirimkan memiliki beragam keahlian. Diantaranya menangani logistik, dapur umum, kesehatan, pertukangan untuk pembuatan hunian sementara, psikososial dan sebagainya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
