Selamatkan Lahan Kritis, Ganjar dan Warga Tanam 15 Ribu Pohon
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama masyarakat Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, dan para pelajar, menanam pohon di lahan kritis daerah aliran sungai (DAS) Tuntang, Sabtu (28/1/2023). Sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam untuk menyelamatkan lahan kritis, serta mencegah longsor dan banjir di wilayah tersebut.
Penanaman pohon itu juga dilakukan serentak di Jawa Tengah dan berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa Tengah, total ada 15.000 bibit pohon yang ditanam serentak di berbagai wilayah.
Ganjar menjelaskan gerakan menanam bibit pohon secara serentak tersebut sebagai wujud bagaimana menyelamatkan lahan kritis, mencegah abrasi DAS, sedimentasi sungai, hingga mencegah longsor dan banjir. Hal itu sudah menjadi tugas bagi semua elemen masyarakat, untuk bersama menjaga lingkungan.
“Keserentakan ini kita harapkan sebagai wujud yang menjadi tugas-tugas kita semuanya. Jadi kalau seluruh partai peduli, ada kadernya yang jadi eksekutif, yang jadi legislatif, yang jadi struktural itu gerakkan semuanya. Kita sudah ada program yang sudah jalan, maka kita tinggal masukkan untuk ditanam bersama. Di sini (Desa Nyemoh) ada 1.500 pohon MPTS (Multipurpose Tree Species) di sini saja. Se-Jateng ada 15.000 bibit pohon,” jelas Ganjar, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto.
Berdasarkan pantauan di lokasi, area di sekitar DAS Tuntang di Desa Nyemoh tersebut terlihat gundul. Padahal air di sungai itu juga mengalir sampai ke daerah lain, seperti Kabupaten Grobogan, yang beberapa waktu lalu sejumlah desa sempat terendam banjir. Salah satu penyebab banjir di Grobogan itu adalah adanya luapan dari Sungai Tuntang yang melintas di sana, serta Sungai Lusi dari arah Blora.
“Jadi ada lahan-lahan yang kritis yang kita mesti dorong sekaligus kita edukasi. Tadi kan ketemu (warga). Ini di sebelahnya Sungai Tuntang. Kalau di sini gundul, ini pasti dihajar hujan lebat, sedimentasinya akan ke sana. Maka tadi (warga) bilang, Pak, musala bahaya, SD bahaya, karena tanah tergerus di pertemuan dua arus sungai,” beber gubernur.
Untuk daerah pertemuan dua arus itu, lanjut Ganjar, harus dicarikan solusi. Makanya, dalam kegiatan penanaman pohon itu juga melibatkan Dinas Pusdataru, DLHK, kepala desa, dan perwakilan Pemkab Semarang.
“Nah yang tempuran (pertemuan dua arus) seperti ini, bagaimana menyelesaikan, maka tadi kita juga undang dari Dinas Pusdataru kami, ada kadesnya, Pak Sekda tadi juga kita dorong untuk berkoordinasi. Nanti kalau kita tidak bisa menyelesaikan cepat, bagaimana agar kita bisa kerja gotong royong, sudahlah TMMD itu tentara ada di sini sudah siap. Kita kerahkan bareng-bareng tapi mesti dijaga, tanaman ini mesti dirawat,” katanya.
Ganjar juga menjelaskan kepada warga mengenai persentase tanaman yang ada di hutan, dataran tinggi, dan daerah aliran sungai. Sesuai peraturan, persentase itu telah ditetapkan yakni 50 persen harus ditanami tanaman keras, 20 persen MPTS, dan 30 persen yang ditanami untuk perhutanan sosial.
“Maka 30 persen itu tempatnya di mana, bagaimana cara menanamnya, kita yang mendampingi, sehingga hutannya terlindungi, terjaga, terawat, dan bisa dikonservasi terus. Kemudian lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan untuk rakyat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari perhutanan sosial,” jelasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
