Selalu di Hati dan Selalu Rindu, Presiden Jokowi: Insan Pers adalah Teman Saya
Banjarmasin – Berhadapan dengan insan pers, itu bukan benci tapi rindu, tetapi selalu di hati dan selalu rindu. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa insan pers adalah teman. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko mengawali sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2020, Sabtu (8/2), di Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
“Saya ingin menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di mana pun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berada,” ucap Presiden awali sambutan.
Diakui Presiden Jokowi, ke manapun dirinya pergi para wartawan selalu ikut bersama bahkan para menteri kadang-kadang enggak ikut.
“Yang mengejar saya sehari-hari, yang menghadang saya doorstop, yang menyebabkan saya kadang-kadang gugup dan gagap karena enggak siap ditanya sesuatu juga insan pers,” katanya.
Yang membuat berita kegiatan pemerintah untuk sampai kepada masyarakat, menurut Presiden, juga insan pers. Untuk itulah setiap ada peringatan hari Pers Nasional, dirinya berusaha untuk dapat hadir meskipun mengatur waktu itu sulit.
Ucapan Terima Kasih
Pada bagian lain sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada insan pers.
“Karena dalam 5 tahun terakhir pers secara konsisten telah mewartakan kerja-kerja pemerintah, memberikan dukungan, juga termasuk memberikan masukan dan kritik-kritik, baik yang pedas, setengah pedas, maupun kritik yang biasa,” tambahnya.
Kepala Negara juga mengapresiasi peran pers sebagai pilar demokrasi yang keempat dalam pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) 2019, yang diakui sebagai pemilu terbesar dan terumit di dunia.
“Pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga situasi bangsa tetap dalam keadaan kondusif,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden berharap juga dalam pilkada tahun ini di 270 daerah, dukungan pers juga bisa lebih dimaksimalkan lagi. Begitu juga, Presiden berharap dukungan dalam menghadapi situasi yang tidak normal seperti ancaman Virus Corona saat ini.
“Peran pers juga sangat dibutuhkan, ikut membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan tidak menambah kepanikan, apalagi ikut memberikan informasi yang salah,” tutur Presiden Jokowi.
Negara, sambung Presiden, sangat membutuhkan kehadiran pers dalam perspektif yang jernih, berdiri di depan melawan penyakit information disorder (kekacauan informasi) yang sering dilakukan dengan sengaja, memerangi hoaks, ujaran kebencian, semburan fitnah, mengancam kehidupan demokrasi, mewartakan berita baik dan agenda-agenda besar bangsa Indonesia, membangkitkan semangat yang positif yang mendorong produktivitas dan optimisme bangsa.
“Karena masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat. Sekali lagi saya ulang, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan yang baik,” ujar Presiden ke-7 RI.
Sebelum menghadiri acara puncak HPN, Presiden Jokowi melakukan penanaman Pohon Mersawa dan Peresmian Taman Spesies Endemik Indonesia.
Turut hadir dalam acara kali ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, KSP Moeldoko, dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
