Sekjen Harap Peneliti BK DPR Hadirkan Lompatan Kerja Sesuai Kebutuhan Dewan
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap para peneliti yang tergabung dalam Badan Keahlian (BK) DPR RI dapat menghadirkan lompatan-lompatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dewan masa kini dan yang akan datang. Sebab, dengan cara berpikir out of the box seperti itu, akan mendorong terus terjadi pembenahan baik di dalam pusat kajian maupun BK DPR RI secara keseluruhan.
“Kita sudah lihat di DPR sekarang bahkan di 2024 nanti, akan banyak lagi milenial yang jadi Anggota DPR RI. Jangan sampai BK DPR tertinggal cara melihat masalah dengan generasi milenial yang nanti akan mengisi dewan ke depan. Semua kegiatan kita harus in line dengan misi DPR. Jadi, sedapat mungkin kegiatan riset keluar kota jangan biasa-biasa aja. Harus in line dengan DPR, itu yang harus kita kejar,” ujar Indra saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja BK DPR RI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/2/2022).
Dengan memiliki cara berpikir seperti itu, maka setiap hasil riset yang dihasilkan BK DPR RI memiliki dampak (outcome) yang jelas. Tidak bekerja seperti hamster wheel, berputar tapi sesungguhnya bergerak di tempat. Tantangan organisasi ke depan inilah, menurut Indra, yang akan menjawab kebutuhan zaman.
“Organisasi di lingkungan lain, organisasi pemerintah khususnya, sudah mengacu pada reformasi birokrasi, mengacu pada organisasi modern. Yang menempatkan tenaga fungsional sebagai acuan utama. Kita harus mengubah pola kerja menjadi lebih sederhana, output-outcome menjadi isu yang utama,” urai Indra lebih lanjut.
Salah satu kerja yang signifikan berdampak terhadap organisasi adalah salah satunya menunjukkan eksistensinya tidak hanya ke dalam internal Setjen DPR RI, tapi juga ke publik luas pada umumnya. Sehingga, diharapkan ratusan peneliti yang berada di dalam pusat-pusat kajian di bawah kendali BK DPR RI dapat menghadirkan gagasan-gagasannya secara tertulis kepada publik.
“Di (Badan Keahlian) sini banyak perancang UU, peneliti di pusat-pusat kajian yang ada, tentu alangkah eloknya kalau teman-teman rajin menulis di media luar. Supaya itu ada warna yang balance yang itu ditampilkan di ruang-ruang publik. Itu akan sangat penting untuk membangun persepsi publik bahwa BK DPR RI ini bukan subordinat dari DPR,” harap Indra kepada para perancang maupun peneliti di BK DPR RI.
Dengan aktif hadirkan gagasan di ruang publik tersebut, maka diharapkan BK DPR RI akan berdiri secara objektif serta memberikan perspektif dari berbagai spektrum yang ada di di DPR. “Kita tahu di DPR banyak sekali warna-warni ideologi, maka Badan Keahlian memberikan nuansa ideologi yang berbeda pula,” tutupnya.
Diketahui, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keahlian guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung kinerja DPR RI, maka terdapat dua sasaran program yang harus dicapai. Pertama, terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian dengan Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian sebagai indikator kinerjanya.
Kedua, terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas, dengan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian dan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian sebagai indikator kinerjanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
