Sekjen DPR Buka Workshop Penanganan Kondisi Darurat di Kompleks Parlemen
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka Workshop Penanganan Kondisi Darurat di Kompleks Gedung DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Setjen DPR RI. Peresmian pembukaan workshop tersebut ditandai dengan pengetukan palu sidang oleh Sekjen DPR.
Dalam kesempatan itu Indra menyampaikan, Gedung DPR adalah salah satu objek vital nasional yang bersifat strategis. Dimana sebanyak 575 orang Anggota DPR RI bekerja menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu, tambah Indra, Kompleks DPR juga merupakan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi saksi bisu dalam sejarah NKRI dari masa ke masa.
“Oleh karena itu pemeliharaan dan menjaga keselamatan Gedung dan Anggota DPR beserta seluruh pegawai yang bekerja di dalamnya sudah sepantasnya menjadi prioritas utama kita. Yang perlu untuk diketahui bersama yaitu prosedur tetap (protap) pada saat terjadi bencana. Siapa melakukan apa. Bagaimana protap dalam hal mengamankan Pimpinan DPR ketika terjadi bencana dan melokalisasi satu tempat secara instan oleh pihak Pengamanan Dalam (Pamdal) dilingkungan Kompleks Parlemen,” ucap Indra di ruang Rapat Banggar Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Indra mengatakan, mengingat pentingnya Kompleks Gedung DPR sebagai objek vital nasional yang bersifat strategis dan berbagai potensi bencana yang dapat mengakibatkan kondisi darurat serta untuk antisipasi (pelaksanaan) Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI, maka diperlukan sebuah sikap dan kesadaran dari seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menjaga keselamatan gedung dengan tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merusak atau membahayakan keselamatan gedung dan seluruh komponen yang bekerja di lingkungan Setjen DPR RI.
“Harus ada protap yang jelas, bagaimana Pimpinan DPR RI kita selamatkan bila terjadi suatu bencana. Oleh karena itu melalui workshop Penanganan Kondisi Darurat di Komplek Gedung DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Setjen DPR, diharapkan peserta akan mendapatkan pengetahuan dasar mengenai manajemen bencana dan teknik mitigasi bencana, khususnya masalah kebakaran dan gempa bumi untuk mengurangi resiko dari bencana tersebut,” tandasnya.
Bertindak selaku narasumber pada sesi pertama dalam workshop tersebut yakni Saepuloh dari Tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang membahas tentang Prosedur Keadaan Darurat Kebakaran. Sedangkan untuk pembicara sesi kedua akan disampaikan oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta yang memberikan materi mengenai Kesiapan dan Teknik Evakuasi Gempa.
Turut hadir dalam acara Workshop Penanganan Kondisi Darurat di Komplek Gedung DPR RI Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha, Plt. Deputi Bidang Administrasi Nunu Nugraha Khuswara, Karo Kesekretariatan Pimpinan Djaka Dwi Winarko, Karo Umum Djustiawan Widjaya, serta para pejabat eselon II, III dan IV dan juga pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. (dep/es)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
