Sejumlah Pemimpin Negara ASEAN Tiba di Labuan Bajo Ikuti KTT Ke-42 ASEAN
Jakarta – Sejumlah pemimpin negara-negara anggota ASEAN tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 9 Mei 2023. Para pemimpin ASEAN tersebut dijadwalkan ambil bagian pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN tahun 2023 di Labuan Bajo.
Para pemimpin ASEAN tersebut tiba dengan disambut jajar pasukan kehormatan dan tarian tradisional. Pemimpin pertama yang tiba di Bandara Komodo adalah Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen yang mendarat sekitar pukul 13.00 WITA. Di bawah tangga pesawat PM Hun Sen bersama Ibu Rany Hun Sen tampak disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Selanjutnya, Perdana Menteri Timor-Leste Taur Matan Ruak tiba sekitar pukul 13.45 WITA. Di bawah tangga pesawat PM Timor-Leste disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Selepas itu, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mendarat di Bandara Komodo sekitar pukul 14.20 WITA. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya, PM Vietnam disambut di depan ruang tunggu naratama karena saat itu turun hujan. PM Vietnam disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Kemudian, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendarat di Bandara Komodo sekitar pukul 15.45 WITA. Kehadiran PM Anwar Ibrahim yang datang bersama istrinya Ibu Wan Azizah Wan Ismail tampak disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di bawah tangga pesawat.
Sementara itu, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone mendarat di Bandara Komodo sekitar pukul 16.18 WITA. Sama seperti PM Anwar Ibrahim, PM Sonexay Siphandone yang tiba bersama istrinya, Ibu Vandala Siphandone, juga disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di bawah tangga pesawat.
Setelah itu, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Louise Araneta-Marcos mendarat di Bandara Komodo sekitar pukul 16.53 WITA. Di bawah tangga pesawat, keduanya juga disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kemudian tiba sekitar pukul 18.00 WITA. PM Lee yang datang bersama istrinya, Ibu Ho Ching, tampak disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Hotel Bintang Flores pada Minggu (07/05//2023), menjelaskan bahwa KTT ke-42 ASEAN akan dihadiri oleh delapan pemimpin negara ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, dan Perdana Menteri Timor-Leste.
“Thailand menyatakan tidak dapat hadir karena Thailand akan pemilu, tanggal 14 Mei Thailand akan melakukan pemilihan umum oleh karena itu yang hadir bukan perdana menterinya tetapi deputi perdana menteri. Sementara dari Myanmar, sesuai dengan keputusan leaders ASEAN sebelumnya maka Myanmar yang diundang adalah dari non-political level, bukan dari leader mereka,” jelasnya.
“Jadi yang sudah confirm adalah delapan leaders ASEAN, plus Sekjen ASEAN, plus Perdana Menteri Timor-Leste karena Timor-Leste secara prinsip sudah menjadi negara anggota ASEAN,” imbuh Retno.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
